IBTimes.ID – Asap dari kebakaran hutan dan lahan tidak mengenal batas administratif. Ketika pergerakannya mencapai wilayah negara lain, kabut asap lintas batas ASEAN berubah dari persoalan ekologis menjadi tantangan yang menyentuh kesehatan, lingkungan, diplomasi, hingga kepentingan nasional.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Sea.Talk #01: “Satu Isu, Beragam Perspektif — Membaca Dampak Kabut Asap Lintas Batas terhadap Kawasan Asia Tenggara” yang diselenggarakan Sea.HI pada Jumat (11/9). Diskusi menghadirkan Dr. Teguh Husodo, M.Si., Dosen Magister dan Doktor Ilmu Lingkungan SPS Universitas Padjadjaran, serta Dr. Mohammad Hery Saripudin, M.A., Duta Besar Republik Indonesia untuk Kenya (2020-2025).
Dari perspektif lingkungan, Teguh menjelaskan bahwa luas dan dampak kebakaran tidak hanya ditentukan oleh titik awal api. Kondisi atmosfer, cuaca, musim kemarau panjang, serta pengaruh El Niño yang membuat kondisi lebih kering dapat meningkatkan rambatan api dan memengaruhi pola angin.
Jenis tutupan lahan juga menentukan kompleksitas kebakaran. Belukar rawa, lahan gambut, perkebunan dan pertanian, hingga hutan primer dan sekunder menjadi bagian dari ekosistem yang terdampak. Pada lahan gambut, api bahkan dapat membentuk lapisan bara di dalam tanah dan melepaskan gas rumah kaca dalam jumlah besar.
Kabut Asap Lintas Batas ASEAN
Dampak kabut asap lintas batas ASEAN kemudian memasuki wilayah hubungan antarnegara. Hery Saripudin menjelaskan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) sebagai rezim internasional berupa aturan dan norma yang disepakati bersama serta bersifat mengikat.
Namun, instrumen hukum tidak otomatis menjamin efektivitas penanganan. Kepentingan nasional, tata kelola domestik, serta hubungan pemerintah dan pelaku usaha dapat memengaruhi implementasi AATHP. Sebaliknya, norma regional berpeluang lebih efektif ketika negara anggota memahami manfaat penerapannya dan masyarakat memiliki kepentingan kuat untuk mendorong pelaksanaannya.
Dalam konteks kerja sama, konsep disaster diplomacy juga menjadi salah satu ruang yang dapat dikembangkan. Tawaran Malaysia berupa teknologi hujan buatan (cloud seeding), misalnya, dapat menjadi bentuk kerja sama ketika kepentingan kemanusiaan dan penanganan bencana ditempatkan di depan, meskipun tetap mempertimbangkan kedaulatan dan dinamika domestik.
Pembahasan kabut asap lintas batas ASEAN juga menyoroti pentingnya penegakan hukum, edukasi masyarakat, pengawasan perusahaan perkebunan dan pemegang konsesi, serta penguatan ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control.
Pada akhirnya, kabut asap lintas batas ASEAN menunjukkan bahwa persoalan lingkungan membutuhkan respons yang melampaui satu negara dan satu disiplin. Sea.Talk menghadirkan ruang untuk membaca hubungan antara ekologi, atmosfer, tata kelola, diplomasi, dan kerja sama regional secara lebih utuh.
Melalui pendekatan tersebut, kabut asap lintas batas ASEAN tidak hanya dibaca dari tempat api bermula, tetapi juga dari bagaimana asap bergerak, siapa yang terdampak, dan bagaimana kawasan membangun respons bersama. (NS)
