Salah kaprah kerap ditemukan pada bagaimana memaknai dan memperingati hari penting ihwal perempuan di Indonesia. Sebut saja Hari Kartini dan Hari Ibu, yang menandai sedemikian nyata domestifikasi pada kehidupan perempuan Indonesia.
Penetapan kedua hari tersebut sama-sama berangkat dari momen kebangkitan gerakan perempuan di Indonesia. Hari Kartini merujuk pada profil Kartini yang merepresentasikan pikiran perempuan berkemajuan dan sikap kritis pada tatanan sosial yang merugikan perempuan.
Sedangkan Hari Ibu mengacu pada penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia I pada 22-25 Desember 1928, yang membahas berbagai persoalan yang dialami perempuan. Mulai perkawinan anak, perlindungan perempuan dalam perkawinan, problem buruh perempuan, hingga hak politik perempuan.
Namun kedua hari tersebut justru diperingati sebaliknya, yakni mengembalikan perempuan ke wilayah domestik semata, seperti dengan mengadakan lomba memasak sampai fashion show, atau justru meliburkan ibu dari pekerjaan domestik.
Cara-cara itu mengingatkan kita pada tradisi masyarakat Eropa Barat dan Amerika ketika merayakan mother’s day di minggu kedua bulan Mei dengan memanjakan ibu dan memberinya hadiah.
Kaum Ibu
Penggunaan istilah Kaum Ibu Kongres Perempuan Indonesia I merupakan sebuah perhelatan yang menandai persatuan gerakan perempuan Indonesia, sebagai bentuk komitmen kebangsaan sekaligus komitmen untuk mengatasi persoalan kaum perempuan, atau kala itu biasa disebut juga dengan istilah ‘kaum ibu’.
Istilah yang kemudian melekat pada penamaan hari untuk memperingati pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia I. Jika membaca koran atau majalah, terutama yang diterbitkan oleh berbagai organisasi perempuan di masa pergerakan atau awal abad 20, kita akan mendapati banyak penggunaan istilah ‘kaum ibu’ maupun ‘kaum perempuan’ dalam banyak tulisan.
Pada masa pergerakan nasional, surat kabar atau majalah memang melekat sebagai bagian dari gerakan. Ia menjadi ‘corong’ bagi organisasi untuk menyampaikan pikiran, sikap, hingga berita organisasi.
Problem perempuan dalam kehidupan perkawinan atau permasalahan kaum ibu menjadi salah satu isu strategis berbagai gerakan perempuan di Indonesia, termasuk agenda pembahasan Kongres Perempuan Indonesia yang merepresentasikan berbagai organisasi perempuan.
Tidak heran jika penggunaan istilah ‘kaum ibu’ muncul dalam berbagai tulisan maupun forum yang menyoal problem kaum perempuan masa itu. Peserta Kongres Perempuan Indonesia (KPI) III, tahun 1938, di Bandung pun kemudian menetapkan 22 Desember, tanggal dilaksanakannya KPI I, sebagai ‘Hari Ibu’ yang diperingati setiap tahunnya.
Spirit Progresif Kongres Perempuan Indonesia, Kongres Perempuan Indonesia I diadakan berselang hampir dua bulan setelah Kongres Pemuda yang menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda/Pemudi.
Peran Strategi Soejatin
Tidak lengkap jika membincangkan Kongres Perempuan Indonesia tanpa menyebut peran strategi Soejatin. Profilnya sering terlewat saat membicarakan momen bersejarah bagi gerakan perempuan Indonesia tersebut.
Gagasan tentang ‘persatuan’ yang ia dengar dari kawannya setelah berlangsung Kongres Pemuda Pertama (1926), yang mulai membicarakan semangat satu negara dan satu bahasa, maupun perihal niatan ikrar sumpah pemuda tahun 1928 yang ia ketahui lewat surat dari temannya, telah membuatnya gelisah.
Perempuan yang terinspirasi dari Kartini usai membaca buku ‘Door Duisternis Tot Licht’ atau Habislah Gelap Terbitlah Terang ini, berharap agar gagasan persatuan berlaku pula pada gerakan perempuan Indonesia.
Poetri Indonesia, organisasi perempuan tempat ia menempa diri, merekomendasikan pertemuan organisasi perempuan secara nasional dan membawa gagasan ini pada beberapa tokoh di Yogyakarta, sampai kemudian terbentuk Panitia Kongres.
Soejatin pun menjadi ketua pelaksana. Semangat kebangsaan tampak dalam jalannya kongres, dikibarkanlah bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Sementara bahasa Indonesia digunakan dalam sambutan dan uraian.
Ki Hajar Dewantara hadir memberi sambutan, dan mengakhiri sambutannya dengan tembang Jawa berjudul Witing Kelopo, yang melambangkan perempuan sebagai makhluk yang sanggup mengatur masyarakat.
Siti Soendari
Siti Soendari, aktivis organisasi Poetri Indonesia, ketika berlangsung Kongres, bahkan memulai pembicaraannya dengan mengungkapkan alasan mengapa ia berpidato dengan Bahasa Indonesia, bukan Bahasa Belanda atau Bahasa Jawa.
Ia berbicara tentang kewajiban dan sita-cita putri Indonesia, menyoal kaum ibu Indonesia, dan Indonesia Raya. Menurutnya, profil kaum ibu berkorelasi dengan peran kebangsaan, yaitu cita-cita membangun Indonesia Raya.
Bisa dibilang, spirit progresif lah yang menjiwai jalannya kongres. Seperti tampak dalam pidato-pidato para aktivis organisasi perempuan yang hadir.
Secara sadar, mereka memenuhi undangan dari Panitia Kongres untuk membicarakan bersama persoalan-persoalan perempuan bumiputera.
Berbagai organisasi perempuan berpartisipasi secara aktif dalam kongres, termasuk organisasi ‘Aisyiyah sebagai organisasi perempuan keagamaan yang berkemajuan. Dua puggawa ‘Aisyiyah, Hajinah dan Moendjijah, terlibat sebagai Steering Committee.
Dalam catatan utusan pemerintah Belanda yang turut menghadiri Kongres, disebutkan begitu banyak kaum perempuan berkerudung putih mengikuti jalannya kongres yang diselenggarakan di Yogyakarta, kota muasal berdirinya ‘Aisyiyah.
Keterlibatan ‘Aisyiyah dalam penyelenggaraan Kongres yang diselenggarakan di Yogyakarta tersebut sejalan dengan cita-cita ‘Aisyiyah.
Pada tahun 1928, ‘Aisyiyah, organisasi perempuan yang berkembang pesat, telah tersebar di berbagai wilayah di Hindia Timur. Tidak heran jika ‘Aisyiyah telah memiliki cita-cita persatuan gerakan perempuan, selaras dengan tujuan penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia. Hajinah, utusan ‘Aisyiyah dalam Kongres pun memilih tema ‘Persatoean Manusia’ saat didaulat berbicara di atas podium.
Putusan Kongres Perempuan
Isu-isu dalam Kongres Perempuan diadakan di pendopo Joyodipuran tersebut menghasilkan enam (6) putusan:
Pertama, mendirikan badan permufakatan bernama Perikatan Perempuan Indonesia dan menerbitkan surat kabar. Kedua, mengadakan beasiswa yang diperuntukkan bagi anak-anak perempuan yang tidak mampu membiayai sekolahnya. Ketiga, memperkuat pendidikan pramuka.
Keempat, mencegah perkawinan anak. Kelima, mengirim mosi pada pemerintah supaya mengeluarkan keputusan tentang dana bagi janda dan anak yatim, meminta supaya tunjangan jangan dicabut, meminta supaya sekolah perempuan diperbanyak. Keenam, mengirim mosi kepada majelis agama agar tiap ta’lik nikah dikuatkan dengan surat sesuai ajaran agama Islam.
Putusan kongres tersebut menunjukkan kompleksitas problem perempuan masa itu. Belum lagi hal ihwal yang mengemuka dalam pidato selama kongres yang menunjukkan progresivitas gerakan perempuan, seperti kedudukan perempuan dalam perkawinan, UU wajib belajar, buruh anak, perlindungan bagi pekerja perempuan, dan perlunya perempuan duduk dalam Dewan Rakyat.
Beberapa isu yang dibicarakan dalam kongres yang digelar 92 tahun lalu atau nyaris seabad, masih tetap kontekstual dibicarakan hari ini.
Sebut saja isu perkawinan anak, perlindungan perempuan dari kekerasan, perlindungan perempuan pekerja, hingga pekerja anak. Dengan begitu, ada banyak cara kreatif dan reflektif memperingati Hari Ibu: Hari Pergerakan Perempuan Indonesia. Selamat Hari Ibu.
Editor: Lely N
