Indonesia sedang berada di persimpangan besar. Di satu sisi, negara ingin memperkuat ketahanan pangan agar tidak bergantung pada impor. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan dan hutan tropis yang tersisa. Sayangnya, dalam banyak kasus, dua hal ini justru dipertemukan dalam konflik yang merugikan alam, terutama di Papua.
Program ketahanan pangan yang dijalankan pemerintah di Papua awalnya terdengar seperti langkah besar untuk masa depan bangsa. Papua dianggap memiliki lahan luas yang “belum dimanfaatkan” sehingga cocok dijadikan kawasan pertanian skala besar. Merauke dan beberapa wilayah Papua Selatan kemudian mulai dipersiapkan menjadi pusat pangan nasional. Jalan dibangun, alat berat masuk, dan kawasan hutan perlahan dibuka. Pemerintah menyebutnya sebagai langkah strategis demi masa depan pangan Indonesia.
Namun masalahnya, proyek besar ini ternyata membawa konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Hutan Papua yang selama ini menjadi benteng terakhir alam Indonesia perlahan mulai hilang. Ironisnya, kerusakan ini terjadi secara perlahan dan tidak terlalu ramai dibicarakan. Karena dibungkus dengan istilah “ketahanan pangan”, banyak orang menganggap pembukaan hutan adalah sesuatu yang wajar. Padahal hutan Papua bukan sekadar lahan kosong.
Hutan Papua adalah salah satu kawasan hutan tropis terbesar dan terkaya di dunia. Papua menyimpan jutaan hektare hutan primer yang menjadi rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna endemik. Burung cenderawasih, kanguru pohon, kasuari, hingga berbagai jenis anggrek langka hidup di sana. Bahkan banyak ilmuwan menyebut Papua sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati terakhir di bumi.
Selain itu, hutan Papua juga berfungsi sebagai penyerap karbon alami yang sangat penting dalam menghadapi perubahan iklim dunia. Ketika banyak negara mulai berlomba menanam pohon dan menjaga hutan, Indonesia justru membuka salah satu kawasan hutan terbesarnya demi proyek pangan.Di sinilah ironi besar itu muncul. Negara berbicara tentang masa depan, tetapi menghancurkan penyangga masa depan itu sendiri.
Program ketahanan pangan memang penting, tetapi pemerintah tampaknya terlalu fokus pada angka produksi dan luas lahan, tanpa benar-benar mempertimbangkan dampak ekologis dan sosial dalam jangka panjang. Hutan dibuka seolah-olah tanah Papua hanyalah ruang kosong yang siap dipakai kapan saja. Padahal di sana ada kehidupan, budaya, sejarah, dan masyarakat adat yang sudah hidup berdampingan dengan alam selama ratusan tahun.
Data kerusakan hutan di Papua menunjukkan ancaman ini bukan sekadar kekhawatiran biasa. Global Forest Watch mencatat Papua kehilangan ratusan ribu hektare tutupan hutan dalam dua dekade terakhir. Sementara laporan Nusantara Atlas pada 2025 menunjukkan proyek pangan dan energi di Merauke menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya deforestasi di Papua.
Yang lebih menyedihkan, kerusakan ini sering dianggap sebagai “harga pembangunan”. Seolah-olah alam memang harus dikorbankan agar negara terlihat maju.Cara berpikir seperti inilah yang sebenarnya perlu dikritik secara serius. Selama bertahun-tahun, pembangunan di Indonesia terlalu sering diukur dari seberapa banyak lahan dibuka, seberapa cepat proyek berjalan, dan seberapa besar investasi masuk. Hutan dianggap penghambat kemajuan. Alam dianggap sumber daya yang bisa diambil kapan saja. Akibatnya, pembangunan berjalan dengan logika eksploitasi, bukan keberlanjutan.
Papua kini menghadapi pola yang sama seperti yang pernah terjadi di daerah lain. Dulu Kalimantan dan Sumatra juga dibuka besar-besaran atas nama pembangunan dan ekonomi. Hasilnya? Hutan rusak, konflik lahan meningkat, banjir makin sering terjadi, dan masyarakat adat kehilangan ruang hidupnya. Sekarang pola yang sama mulai masuk ke Papua.Yang membuat situasi semakin mengkhawatirkan adalah proyek pangan di Papua bukan hanya soal sawah. Di baliknya ada kepentingan industri besar, pembangunan jalan, perkebunan skala luas, hingga proyek bioetanol. Artinya, pembukaan hutan bisa terus meluas jauh melebihi kebutuhan pangan masyarakat.
Banyak pengamat lingkungan khawatir bahwa ketahanan pangan hanya menjadi pintu masuk bagi eksploitasi sumber daya alam Papua dalam skala besar.
Kritik paling tajam sebenarnya bukan hanya soal penebangan hutan, tetapi soal ketidakadilan pembangunan itu sendiri.
Papua selalu dijadikan objek pembangunan, tetapi masyarakat Papua sendiri sering tidak benar-benar dilibatkan dalam menentukan arah pembangunan tersebut. Banyak masyarakat adat mengaku tidak mendapat informasi yang jelas tentang proyek yang masuk ke wilayah mereka. Bahkan beberapa komunitas menyampaikan penolakan karena takut kehilangan tanah adat dan sumber kehidupan mereka.
Ironisnya, negara sering berbicara tentang kesejahteraan masyarakat Papua, tetapi justru membuka jalan bagi kerusakan lingkungan yang akan paling pertama dirasakan oleh masyarakat Papua sendiri.Ketika hutan hilang, masyarakat adat kehilangan sumber makanan alami seperti sagu, ikan, dan hasil hutan lainnya. Sungai yang dulu bersih mulai tercemar. Hewan buruan semakin sulit ditemukan. Perubahan lingkungan membuat kehidupan tradisional mereka perlahan terganggu. Namun persoalannya tidak berhenti di situ.
Kerusakan hutan juga membawa dampak global. Ketika jutaan pohon ditebang, karbon yang tersimpan di dalamnya dilepaskan ke atmosfer. Akibatnya, pemanasan global semakin sulit dikendalikan. Banjir, cuaca ekstrem, kekeringan, dan kenaikan suhu bumi akan semakin sering terjadi.
Artinya, proyek pangan di Papua bukan hanya soal Papua. Dampaknya bisa dirasakan seluruh dunia.
Yang membuat publik semakin skeptis adalah pengalaman Indonesia dengan proyek-proyek besar sebelumnya. Tidak sedikit proyek food estate di daerah lain yang berakhir gagal atau tidak berjalan sesuai harapan. Ada yang terkendala kondisi tanah, ada yang terbengkalai, bahkan ada yang meninggalkan kerusakan lingkungan tanpa hasil yang jelas. Karena itu masyarakat mulai bertanya: apakah proyek di Papua benar-benar akan berhasil, atau hanya mengulang kegagalan lama dalam skala lebih besar?
Pertanyaan ini sangat penting, karena jika proyek gagal sementara hutan sudah telanjur rusak, maka kerugian yang ditinggalkan akan sangat besar dan sulit diperbaiki.
Yang lebih menyakitkan lagi, di tengah pembukaan lahan besar-besaran atas nama pangan, masyarakat di banyak daerah masih menghadapi harga bahan pokok yang mahal. Artinya, proyek besar belum tentu langsung menyelesaikan masalah pangan rakyat kecil.
Di sinilah publik mulai melihat adanya jarak antara slogan pemerintah dan kenyataan di lapangan.
Ketahanan pangan seharusnya bukan hanya soal produksi sebanyak mungkin. Ketahanan pangan juga berarti memastikan lingkungan tetap sehat, tanah tetap subur, air tetap tersedia, dan masyarakat tetap memiliki akses hidup yang layak. Jika semua itu rusak, maka sebenarnya negara sedang membangun ketahanan pangan di atas fondasi yang rapuh.
Papua sebenarnya tidak menolak pembangunan. Yang dipersoalkan adalah cara pembangunan itu dijalankan. Papua bisa berkembang tanpa harus menghancurkan hutannya. Pemerintah bisa fokus pada optimalisasi lahan yang sudah terbuka, membantu petani lokal, memperbaiki distribusi pangan, serta menggunakan teknologi pertanian modern yang lebih ramah lingkungan.Selain itu, masyarakat adat seharusnya ditempatkan sebagai bagian utama pembangunan, bukan sekadar penonton. Mereka sudah menjaga hutan Papua jauh sebelum negara hadir dengan berbagai proyek besar. Ironis jika sekarang mereka justru tersingkir dari tanah yang mereka jaga sendiri.
Kita juga perlu bertanya dengan jujur: pembangunan seperti apa yang sebenarnya ingin diwariskan kepada generasi mendatang?
Apakah pembangunan yang meninggalkan hutan gundul, sungai tercemar, dan konflik sosial? Atau pembangunan yang mampu menjaga keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan?
Karena pada akhirnya, kemajuan tidak selalu berarti membuka hutan lebih banyak. Kemajuan justru terlihat ketika manusia mampu hidup seimbang dengan alam tanpa menghancurkannya. Jika hutan Papua terus ditebang atas nama ketahanan pangan, maka Indonesia mungkin akan mendapatkan sawah baru hari ini. Tetapi di masa depan, kita bisa kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar: paru-paru terakhir Indonesia, rumah bagi ribuan spesies langka, dan salah satu benteng terakhir alam dunia. Ketika semua itu hilang, mungkin saat itulah kita sadar bahwa yang sebenarnya menjadi korban bukan hanya hutan Papua, tetapi masa depan kita sendiri.
Editor: Ikrima
