IBTimes.ID – Menjelang peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, makna kedaulatan bangsa kini menemukan manifestasi baru, yaitu melepaskan diri dari ketergantungan energi fosil dan memimpin transisi menuju energi bersih.
Dalam panel diskusi Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2026 yang berlangsung pada Sabtu (1/8/26), perwakilan lembaga negara, pemerintah, dan konsorsium masyarakat sipil menegaskan bahwa masjid dan jaringan umat memiliki potensi krusial sebagai penggerak kemerdekaan energi nasional melalui skema Wakaf Hijau (Green Waqf).
Dalam dialog interaktif bertajuk “Faith-Based Contribution to Indonesia’s Solarization Ambition”, terungkap bahwa ambisi besar pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tidak lagi sekadar urusan teknokratis atau korporasi besar.
Gerakan kemasyarakatan dan keagamaan berpotensi menjadi tumpuan penting dengan peluang kontribusi pada target 100 GW PLTS nasional. Potensi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) di Indonesia yang diperkirakan hampir mencapai Rp 400 triliun per tahun, serta estimasi akumulasi wakaf uang saja yang menembus Rp 181 triliun dapat menjadi modal sosial dan ekonomi yang dapat dioptimalkan demi menghadirkan kemaslahatan jangka panjang bagi masyarakat.
Komisioner dan Ketua Lembaga Kenazhiran Badan Wakaf Indonesia (BWI), M. Ali Yusuf, menjelaskan bahwa penanganan krisis iklim dan transisi energi merupakan bagian integral dari prinsip Maqashid asy-Syari’ah, khususnya dalam menjaga agama (Hifzh Ad-Din), akal (Hifzh al-Aql), amal (&Hifzh al-Mal), keturunan (Hifzh an-Nasl) dan keselamatan jiwa (Hifzh an-Nafs). Untuk itu, BWI dari tahun ke tahun terus mendorong implementasi Kerangka Kerja Wakaf Hijau (Green Waqf Framework) dimana energi terbarukan ditempatkan sebagai salah satu pilar utama pengembangan wakaf produktif.
“Kami di Kementerian Agama dan Badan Wakaf terus mencari cara bagaimana potensi yang besar ini bisa terkumpul, tidak hanya tercatat sebagai potensi. Yang kami butuhkan adalah dukungan publik dan literasi tentang wakaf yang manfaatnya pasti akan kembali kepada masyarakat secara jangka panjang, termasuk instalasi panel surya di atap masjid,” jelasnya.
Ali menambahkan bahwa keberadaan panel surya berbasis wakaf tidak hanya membebaskan rumah ibadah dari beban tagihan listrik dalam jangka panjang, tetapi juga menciptakan penghematan yang dana sisa operasionalnya dapat dialokasikan kembali untuk pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Dari sisi kebijakan energi, Kementerian ESDM RI menggarisbawahi telah ada evaluasi signifikan, termasuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
Menurut Staf Khusus Bidang Percepatan Isu Strategis Sektor ESDM, M. Pradana Indraputra, salah satunya adalah porsi bauran energi terbarukan. RUPTL tahun pendahulunya, itu porsinya 52% kalau tidak salah. RUPTL yang sekarang kalau tidak salah 73%, itu plus baterai dan lain-lain.
Pihaknya menilai skala transformasi yang masif ini tidak mungkin dicapai hanya melalui APBN atau investasi skala besar saja, sehingga sangat mengapresiasi kolaborasi dan kontribusi gerakan komunitas dalam solarisasi atap termasuk yang melibatkan pendanaan umat dan rumah ibadah.
“Ada juga memang hitungan ekonominya. Tempat agama itu ada subsidi kompensasi tersendiri. Jadi PLN ini kalau sama masjid-masjid bayar listrik jauh lebih murah. Jadi kami mohon dilibatkan, apa yang bisa kami bantu, kabari kami,” ujar Pradana.
Dengan estimasi lebih dari 750.000 masjid dan mushola di seluruh Indonesia, potensi akumulasi energi terbarukan berbasis komunitas akan sangat signifikan untuk mempercepat peta jalan transisi energi bersih. Dari total 750.000 masjid dan mushala di Indonesia, keterlibatan 200.000 masjid dengan instalasi PLTS 5 kW saja akan sanggup menghimpun 1 GW energi bersih.
Implementasi nyata dari sinergi ini telah dibuktikan melalui inisiatif NUUR+, sebuah platform sedekah dan wakaf energi yang diprakarsai oleh konsorsium gerakan masyarakat sipil termasuk MOSAIC.
Program ini yang akan segera mewujudkan satu lagi solarisasi masjid di daerah terdampak bencana Aceh Tamiang, menjadi pembuktian lapangan bahwa kekuatan modal sosial dan nilai spiritual masyarakat mampu menghasilkan dampak lingkungan dan ekonomi yang terukur, termasuk dalam pemberdayaan perempuan dan ekonomi lokal.
Deputi Direktur Program Just Energy Transition MOSAIC, Reka Maharwati menegaskan bahwa dampak sosial inilah yang mendasari pentingnya memperluas gerakan solarisasi rumah ibadah.
“Listrik berbasis surya di masjid bukan sekadar menghemat energi, tetapi menghidupkan ruang-ruang pemberdayaan masyarakat. Melalui momentum INZS 2026, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan bersinergi memperluas pembiayaan inovatif ini untuk mewujudkan target energi bersih berbasis masyarakat,” pungkasnya.
(MS)
