IBTimes.ID – Kementerian Transmigrasi mendorong keterlibatan Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya melalui pengembangan peternakan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Kawasan transmigrasi dinilai memiliki potensi lahan yang dapat dikembangkan menjadi sentra peternakan modern.
Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Nasional Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana (FKH Unud) di Badung, Bali, Jumat (6/11/2026). Seminar tersebut mengangkat tema “Transformasi Kedokteran Hewan Indonesia dalam Mendukung Kesehatan dan Ketahanan Pangan Nasional melalui Pendekatan One Health.
Menurut Viva Yoga, keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan, khususnya beras, perlu dilanjutkan dengan upaya memenuhi kebutuhan protein hewani secara mandiri. Dalam hal ini, perguruan tinggi, terutama FKH, memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan sektor peternakan nasional.
Ia menjelaskan, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah untuk memperkuat ketersediaan protein hewani, di antaranya melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan peningkatan budidaya perikanan air tawar. Kementerian Transmigrasi juga telah menjalin sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendukung agenda tersebut.
“Kawasan transmigrasi berkontribusi dalam kesuksesan swasembada pangan sebab kawasan transmigrasi merupakan sentra tanaman pangan,” ujar Viva Yoga.
Namun, menurutnya, tantangan berikutnya adalah memenuhi kebutuhan daging sapi dan susu nasional yang hingga kini masih belum dapat dipenuhi sepenuhnya dari produksi dalam negeri.
Berdasarkan data yang dipaparkan Viva Yoga, kebutuhan daging sapi dan kerbau nasional mencapai 794,29 ribu ton, sementara produksinya baru mencapai 421,21 ribu ton. Adapun kebutuhan susu nasional tercatat sebesar 4,7 juta ton, sedangkan ketersediaannya hanya 820,87 ribu ton pada 2025.
Sementara itu, produksi daging ayam ras dan telur nasional telah mengalami surplus. Ketimpangan antara kebutuhan dan produksi daging sapi serta susu tersebut menjadi salah satu alasan Indonesia masih bergantung pada impor.
“Kekurangan daging sapi dan susu inilah yang membuat kita impor,” katanya.
Viva Yoga menilai kondisi tersebut sekaligus menjadi peluang bagi perguruan tinggi untuk mengambil peran dalam pengembangan peternakan yang lebih produktif. Ia mendorong 14 Fakultas Kedokteran Hewan yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia agar berkontribusi melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan hewan, dan peningkatan kualitas produksi peternakan.
Ia juga menyinggung potensi Indonesia untuk mengembangkan peternakan berskala besar sebagaimana yang dilakukan Selandia Baru. Menurutnya, Indonesia memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan lahan dan bentang alam, termasuk kawasan savana yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan peternakan.
Kementerian Transmigrasi, lanjut Viva Yoga, memiliki lahan seluas 3,1 juta hektare yang berpotensi dikolaborasikan untuk mendukung pengembangan sektor tersebut.
“Kementerian Transmigrasi memiliki lahan seluas 3,1 juta hektare. Potensi inilah yang akan kita kolaborasikan untuk mendukung program swasembada protein hewani,” ujarnya.
Salah satu rencana yang tengah didorong adalah kerja sama antara Kementerian Transmigrasi dan FKH Unud dalam mengembangkan peternakan sapi modern. Pengembangan tersebut diarahkan untuk menghasilkan ternak yang unggul, sehat, dan produktif melalui pemanfaatan lahan yang tersedia.
Untuk merealisasikannya, Viva Yoga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat dan daerah, BUMN, Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), perguruan tinggi, pihak swasta, hingga mitra internasional dinilai perlu dilibatkan dalam pengembangan ekosistem peternakan nasional.
Selain membahas potensi kawasan transmigrasi, Viva Yoga juga memaparkan arah kebijakan transmigrasi yang kini tidak lagi berorientasi pada pemindahan penduduk semata, melainkan pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengungkapkan, Kementerian Transmigrasi telah menerima 65 proposal dari berbagai kabupaten dan kota di luar Jawa yang mengusulkan pembukaan kawasan transmigrasi baru. Namun, pembukaan kawasan tersebut harus mempertimbangkan potensi ekonomi dan keterhubungan wilayah agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Salah satu kawasan yang telah disepakati untuk dikembangkan berada di Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau, serta satu wilayah kabupaten di Sulawesi.
Viva Yoga mencontohkan, pembukaan kawasan baru di Sulawesi telah membantu meningkatkan aksesibilitas wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Bahkan, biaya perjalanan menuju wilayah tersebut sebelumnya dinilai lebih mahal dibandingkan perjalanan ke Jakarta.
“Pembukaan kawasan transmigrasi harus berdasarkan potensi ekonomi. Tanpa itu, kita tidak akan buka,” tegasnya.
Ia menambahkan, minat masyarakat terhadap program transmigrasi masih cukup tinggi. Hingga saat ini, tercatat sekitar 10.000 kepala keluarga telah mendaftar sebagai calon transmigran, meskipun program tersebut belum disosialisasikan secara luas.
Sejak dimulai pada 1950, program transmigrasi telah melibatkan sekitar 2,2 juta transmigran atau setara 9,2 juta jiwa jika dihitung bersama anggota keluarga. Pesertanya pun kini tidak hanya berasal dari Jawa dan Bali, tetapi juga daerah lain, termasuk Lampung.
Dalam kesempatan tersebut, Viva Yoga juga mengenang masa pendidikannya di FKH Unud. Ia menyebut kampus tersebut sebagai tempat yang membentuk karakter dan kedisiplinannya sebelum menjalani berbagai peran pengabdian.
“Di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana saya ditempa dengan keras, tanpa kompromi. Setelah melalui proses itu, sekarang kita bisa bertemu lagi,” pungkasnya.
(MS)
 dalam memperkuat pengembangan peternakan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani.){kind=link}