IBTimes.ID – Pengembangan usaha mikro tidak cukup hanya mengandalkan akses permodalan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan berkelanjutan, hingga keberpihakan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan kepala keluarga, menjadi fondasi penting dalam membangun ekonomi yang inklusif.
Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan Pengembangan SDM Usaha Mikro Inklusif yang diselenggarakan oleh Kementerian UMKM Republik Indonesia, bekerjasama dengan Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Ahmad Dahlan Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Maluku di The City Hotel Ambon, 1–3 Juli 2026.
Pada sesi pertama, Kepala Pusat Studi Islam, Perempuan dan Pembangunan (PSIPP) ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Yulianti Muthmainnah, memaparkan model pemberdayaan ekonomi berbasis Teologi Al-Ma’un Berperspektif Perempuan (TABP) dengan 30 indikator. Mayoritas keluarga miskin yang memenuhi 30 indikator ini adalah perempuan miskin korban KDRT, janda miskin, anak lebih dari 2 orang dan lainnya.
“Spirit utama TABP ini mengajarkan bahwa ibadah kepada Tuhan harus dibarengi dengan kesediaan berbagi kepada orang lain. Tanpa kepedulian sosial, ibadah kehilangan makna. Karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi bagian dari implementasi nilai-nilai keislaman,” ujarnya di hadapan puluhan perempuan pelaku UMKM.
Ia menjelaskan, melalui TABP, mahasiswa tidak hanya belajar teori di ruang kelas, tetapi diwajibkan melakukan observasi langsung pada masyarakat, membuat peta desa dan menentukan keluarga miskin dengan 30 indikator bersama warga, mewawancarai calon penerima manfaat hasil peta desa. Selanjutnya, mahasiswa menggalang donasi, kemudian menyalurkannya dalam bentuk sarana usaha, bukan uang tunai.
“Model ini dirancang agar bantuan tidak berhenti pada pendekatan karitatif, tetapi benar-benar mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat,” katanya.
Yulianti mengungkapkan, sejak dijalankan pada 2017 hingga kini, program TABP telah menyasar perempuan tulang punggung keluarga yang selama ini kerap luput dari berbagai program bantuan pemerintah maupun lembaga sosial.
“Perempuan tulang punggung keluarga adalah realitas yang tidak bisa disangkal. Mereka menjadi tulang punggung keluarga, banyak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Justru kelompok inilah yang selama ini sangat minim mendapatkan bantuan,” jelasnya.
Dari hasil pendampingan tersebut, PSIPP menemukan bahwa kemiskinan yang dialami perempuan kepala keluarga bersifat multidimensi. Persoalannya bukan sekadar kekurangan modal usaha, tetapi juga dipengaruhi relasi kuasa di lingkungan sosial, lilitan utang, hingga berbagai hambatan budaya yang membuat mereka sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.
TABP merupakan salah satu bentuk Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) di PTMA yang bertujuan mengintegrasikan isu perempuan (gender) dalam kurikulum untuk penghapusan enam bentuk kekerasan. Melalui TABP berkontribusi menolong korban KDRT berdaya secara ekonomi.
“Karena itu pemberdayaan ekonomi harus dipandang sebagai proses yang berkelanjutan. Tidak cukup hanya memberikan bantuan, tetapi juga mendampingi agar usaha yang dibangun benar-benar berkembang,” katanya.
Selain itu, menurut Yulianti, pelaksanaan TABP telah memberikan dampak penting, tidak hanya bagi masyarakat penerima manfaat, tetapi juga bagi mahasiswa.
“Program ini berhasil menumbuhkan empati sosial sekaligus jiwa kewirausahaan mahasiswa. Bahkan setelah mata kuliah selesai, banyak mahasiswa yang tetap melanjutkan usaha yang mereka bangun selama mengikuti program tersebut,” tutur Dosen pengampu mata kuliah AIK ini.
Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Pemerintah Perkuat Ekosistem UMKM
Gagasan mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis TABP yang dipaparkan Kepala PSIPP, Yulianti Muthmainnah, menjadi salah satu materi utama dalam kegiatan tersebut. Sesi ini diikuti secara langsung oleh Wakil Wali Kota Ambon, Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku, jajaran BPH UM Maluku, serta Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku.
Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, menilai tema tersebut sangat relevan dengan tantangan pembangunan ekonomi Maluku.
“Persoalan utama yang kita hadapi hari ini adalah akses pasar, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan usaha yang berkelanjutan. Sebagian besar UMKM kita juga dikelola oleh perempuan-perempuan tangguh yang menjadi motor penggerak ekonomi keluarga dan daerah,” ujarnya membuka secara resmi Kegiatan Pengembangan SDM Usaha Mikro Inklusif.
Ia berharap pelatihan ini menjadi ruang belajar bagi pelaku usaha agar mampu meningkatkan kualitas usaha sekaligus memperluas akses terhadap berbagai peluang pengembangan usaha.
Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku, Faris Al Fadhat, mengatakan bahwa pengembangan kapasitas pelaku usaha merupakan investasi jangka panjang yang tidak kalah penting dibandingkan dukungan permodalan.
“Modal memang penting untuk memulai usaha, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana pelaku usaha terus mengembangkan kapasitasnya agar usahanya tetap bertahan dan berkembang. Universitas memiliki tanggung jawab melakukan pendampingan kepada masyarakat sebagai bagian dari caturdharma perguruan tinggi,” katanya.
Menurutnya, Universitas Muhammadiyah Maluku berkomitmen menjadi ruang kolaborasi yang menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku melalui berbagai program pengabdian.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku, Suriyanti Anwar, mengajak seluruh peserta memanfaatkan pelatihan sebagai kesempatan meningkatkan kompetensi.
“Jangan melihat kegiatan ini sebagai seremonial. Jadikan momentum ini untuk belajar, meningkatkan pengetahuan, sehingga usaha yang dijalankan bisa berkembang lebih baik. Kami juga terus mendampingi pelaku UMKM dalam pengurusan legalitas usaha dan berharap layanan ini dapat menjangkau seluruh kabupaten di Maluku,” ujarnya.
Suriyanti menambahkan, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di berbagai wilayah Maluku diharapkan menjadi pusat layanan bagi pelaku UMKM untuk memperoleh informasi usaha, pendampingan, pembiayaan, hingga akses pemasaran.
Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro Kementerian UMKM RI, Muhammad Firdaus, menegaskan bahwa kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media merupakan fondasi utama dalam membangun usaha mikro yang inklusif.
“Usaha mikro merupakan fondasi perekonomian nasional. Karena itu jangan sampai ada pelaku usaha mikro yang tertinggal dalam mengakses program pemerintah. Melalui jejaring yang kuat, pelaku usaha dapat memperluas pasar, meningkatkan daya saing, dan lebih adaptif terhadap perubahan zaman,” katanya.
Firdaus juga memperkenalkan aplikasi SAPA UMKM yang sedang dikembangkan Kementerian UMKM sebagai platform digital untuk memperluas layanan pendampingan bagi pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia.
Melalui kolaborasi antara Kementerian UMKM Republik Indonesia, ITB Ahmad Dahlan Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Maluku, pelatihan ini diharapkan menjadi langkah awal membangun ekosistem pemberdayaan usaha mikro yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kelompok masyarakat yang selama ini belum banyak tersentuh program pengembangan ekonomi.
(MS)
 dengan 30 indikator.){kind=link}