IBTimes.ID – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Prof. HM Din Syamsuddin menyampaikan pidato dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) Ke-7 Pangkalpinang, 26-29 Februari 2020. Dalam pidato tersebut Din Syamsuddin menyampaikan pidato yang berjudul “Agenda Strategis Umat Islam Membangun Indonesia Maju, Adil, Makmur, Berdaulat dan Bermartabat”.
Dalam pandangan Din, agenda strategis umat Islam tentu merupakan bagian tak terpisahkan dari, dan harus sejalan searah dengan, perwujudan Visi Kebangsaan Indonesia yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa dan negara seperti termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
“Agenda strategis merupakan penjelmaan dari Strategi Kebudayaan atau Strategi Perjuangan yang lebih luas. Umat Islam Indonesia, melalui permusyawaratan tertinggi seperti KUII ini, seharusnya sudah memiliki Strategi Kebudayaan ataupun Strategi Perjuangan yang menjelaskan interrelasi antara aspek-aspek kebudayaan dan perjuangan umat Islam dalam membangun diri dan membangun bangsa”, tandas Din.
Selama ini kebudayaan umat Islam terlalu menonjolkan nilai rohani dari keberagamaan yang bersifat ritualistik-spritualistik sehingga lebih melahirkan kesalehan individual, bukan kesalehan sosial.
“Khutbah keagamaan lebih banyak berorientasi ukhrawi dan kurang banyak berorientasi duniawi. Islam kurang diperlakukan sebagai agama etik (etnical religion) yang memosisikan ibadat lebih sebagai jalan dari pada tujuan (tujuan ibadat mahdhah khususnya adalah pembentukan akhlak). Menempatkan nilai rohani sebagai prime mover (penggerak utama) kebudayaan/ peradaban menuntut adanya keberagamaan dinamis dan progresif”, imbuh Din.
Strategi Kebudayaan Umat Islam
Umat Islam yang memiliki tanggung jawab besar dituntut untuk dapat merumuskan Strategi Kebudayaan dari perspektif Islam. Strategi Kebudayaan dan Perjuangan Umat Islam bukanlah sesuatu yang berada diselenggarakan di luar kerangka pembangunan nasional. Menurut Din, paling tidak ada empat agenda strategis umat Islam:
Pertama, sesuai tema KUII kali ini, maka agenda strategis pertama yang perlu dirumuskan adalah Konsep Indonesia Maju, Adil, dan Beradab dari sudut pandangan Islam. Atau, jika Kongres menyetujui tiga kriteria tersebut dapat dikembangkan menjadi Indonesia Maju, Adil, Makmur, Berdaulat, dan Bermartabat atau IMAM BerDAMAR (salah satu arti dari kata “damar” adalah lampu atau pelita, sehingga dapat diidealisasi sebagai bangsa maju yang memimpin dunia dengan cahaya cemerlang).
Umpamanya, menarik untuk dielaborasi konsep-konsep Islam tentang ummah dan madinah, sebagai piranti lunak dan piranti keras dari masyarakat ideal. Prinsip- prinsip ummah seperti persamaan (al-musawah), keadilan (al- ‘adalah), dan permusyawaratan (al-syura), serta konstitusi (al-qanun), dapat merupakan kriteria utama dari wawasan kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Sebagai piranti keras (dimensi eksoterik) madinah merupakan manifestasi dari peradaban tinggi yang terwujud dan menjadi kriteria utama dari Indonesia Maju.
Agenda Strategis kedua adalah revitalisasi pendidikan Islam. Umat Islam, melalui organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga Islam, perlu merumuskan Sistem Pendidikan Islam yang relevan dengan tuntutan zaman. Sistem Pendidikan ini perlu memadukan tiga konsep yang disebut sumber-sumber Islam, yaitu konsep tarbiyah, ta’lim, dan ta’dib. Pemaduan ini perlu juga dilanjutkan pada integrasi pemahaman terhadap ayat-ayat qauliyah (wahyu) dan ayat-ayat kauniyah (ilmu).
Dengan pemantapan landasan ontologis, kerangka epistemologis, dan orientasi aksiologis ilmu-ilmu pengetahuan maka Sistem Pendidikan Islam akan dapat menghilangkan dikotomi antara ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu keduniaan. Agenda revitalisasi pendidikan ini perlu menjadi agenda prioritas umat Islam. Hal itu dapat dimulai dengan membangun proyek-proyek percontohan untuk adanya Pusat Keunggulan Pendidikan (Centre for Educational Excellence).
Ketiga adalah agenda pemberdayaan dan kebangkitan ekonomi umat. Agenda ini sama pentingnya dengan agenda revitalisasi pendidikan Islam, bahkan antara keduanya terjalin hubungan kausalitas (dengan kekuatan ekonomi dapat dikembangkan pendidikan yang bermutu, dan dengan pendidikan yang bermutu akan dapat mendorong ekonomi yang kuat). Agenda pemberdayaan ekonomi umat sudah dimulai terutama dengan adanya program pemberdayaan ekonomi oleh organisasi-organisasi Islam, dan penggalakan ekonomi syariah. Hanya saja menurut Din, yang terakhir terlalu berfokus pada pengembangan keuangan dan lembaga keuangan syariah.
Menurut Din, agenda pemberdayaan dan kebangkitan ekonomi umat perlu melibatkan antara lain pengembangan etos kewiraswastaan di kalangan generasi penerus, peningkatan derajat pengusaha Muslim, pemudahan akses peminjaman modal, dan perluasan jejaring koneksi dan kolaborasi baik domestik maupun internasional. Agenda pemberdayaan dan kebangkitan ekonomi ini meniscayakan soliditas dan solidaritas lintas batas organisasi, bahkan bila perlu dapat dilakukan melalui pengembangan sentimen pasar ekslusif.
Agenda prioritas keempat adalah agenda politik. Bidang politik merupakan bidang yang paling krusial bagi umat Islam, padahal politik menentukan keberadaan suatu kelompok dalam kehidupan nasional. Politik menjadi sarana efektif bagi suatu kelompok dalam perlombaannya dengan kelompok-kelompok lain untuk merebut posisi strategis di arena nasional. Keadaan umat Islam dalam bidang ini melahirkan dampak baik positif maupun negatif terhadap kiprah umat Islam dalam bidang-bidang lain.
Masalah utama yang dihadapi umat Islam (baca: pendukung politik Islam formal yang diwakili oleh pendukung partai-partai politik berdasarkan Islam, dan partai-partai politik yang berbasis massa Islam) adalah adanya kesenjangan antara angka demografis umat Islam dan perolehan partai-partai tersebut dalam politik elektoral. Kenyataan tersebut pada tingkat tertentu mempengaruhi kekuatan kalangan Islam dalam proses pengambilan strategis kenegaraan, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif.
Karena itu, agenda politik umat Islam, menurut Din perlu mengambil beberapa opsi pendekatan:
- Mendorong adanya partai politik Islam tunggal yang secara formal berfungsi sebagai kendaraan politik tokoh-tokoh umat Islam dan sarana artikulasi aspirasi politik umat Islam.
- Mendorong diaspora para aktifis Islam ke dalam berbagai partai politik sebagai sarana dakwah politik (al-da’wah bi alsiyasah).
- Mendorong organisasi-organisasi Islam untuk berfungsi efektif sebagai agen penguatan landasan budaya (cultural foundation) bangsa, khususnya penguatan literasi politik umat.
“Masih banyak agenda strategis lain yang mendesak dilakukan. Namun, empat agenda di atas perlu mendapat prioritas”, pungkas Din.
KUII VII bertema ‘Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia dalam Mewujudkan NKRI yang Maju, Adil dan Beradab’. Kongres ini diselenggarakan di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada 26-29 Februari 2020.
Peserta KUII terdiri dari ulama, tokoh bangsa, tokoh agama, zuama pemerintahan, ormas Islam, cendekiawan, pengusaha, utusan partai politik, dan lain sebagainya. Di KUII akan membahas politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, hukum, kehidupan beragama, Islam wasthiyah, filantropi Islam, media dan yang lainnya.
Reporter: Makmun Murrod
Editor: Azaki Khoirudin
