Di banyak kampus, kuliah kerap dibayangkan sebagai jalan menuju ijazah, curriculum vitae (CV) yang menarik, dan pekerjaan bergaji layak. Harapan itu wajar: pendidikan tinggi memang dapat membuka peluang ekonomi. Masalah muncul ketika pekerjaan menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan kuliah. Kampus lalu dipandang bukan sebagai ruang mencari ilmu dan membentuk kebijaksanaan, melainkan sekadar tangga menuju pasar kerja.
Orientasi kerja juga tidak lepas dari kenyataan. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka lulusan universitas pada 2025 sebesar 5,39 persen. Pada Agustus tahun yang sama, terdapat 904.440 penganggur dengan pendidikan tertinggi universitas (BPS, 2026). Angka ini menunjukkan bahwa peralihan dari bangku kuliah ke dunia kerja tidak selalu mudah. Karena itu, wajar jika mahasiswa memikirkan masa depan karier. Namun, apakah sulitnya memperoleh pekerjaan berarti tujuan pendidikan cukup disempitkan menjadi kesiapan kerja?
Persoalan integritas akademik pun perlu dibicarakan dengan hati-hati. Penelitian Ampuni dan kolega (2020), melalui survei daring terhadap 574 mahasiswa diploma, sarjana, dan pascasarjana di Indonesia, menemukan tingginya prevalensi ketidakjujuran akademik, termasuk kecurangan, kolaborasi tanpa izin, dan plagiarisme. Temuan tersebut tidak berarti semua mahasiswa melakukan pelanggaran, tetapi menunjukkan bahwa integritas akademik perlu mendapat perhatian. Karena itu, praktik seperti joki skripsi tidak seharusnya disebut marak tanpa data khusus; yang dapat ditegaskan ialah bahwa persoalan kejujuran akademik telah ditemukan dalam penelitian.
Krisis Utilitarianisme Pendidikan: Ketika Perguruan Tinggi Menjadi Pabrik Kerja
Kecenderungan menjadikan pekerjaan sebagai tujuan utama kuliah berkaitan dengan utilitarianisme pendidikan, yaitu cara pandang yang menilai ilmu terutama dari manfaat praktis dan nilai ekonominya. Dalam pendidikan yang terlalu mengikuti kebutuhan pasar (market-driven education), keberhasilan sering diukur melalui keterampilan yang dibutuhkan industri dan peluang memperoleh pekerjaan. Keterampilan tersebut penting, tetapi pendidikan akan menyempit jika rasa ingin tahu, kemampuan berpikir kritis, kebijaksanaan, dan pembentukan karakter tersisih.
Dalam keadaan demikian, nilai mata kuliah mudah dilihat hanya dari kegunaannya untuk memperoleh pekerjaan, bukan juga dari sumbangannya bagi cara berpikir dan kedewasaan seseorang. Kerja sama kampus dengan dunia usaha tetap diperlukan agar pembelajaran terhubung dengan kebutuhan nyata. Namun, hubungan itu seharusnya memperkaya proses pendidikan, bukan menentukan seluruh arah kurikulum dan ukuran keberhasilannya. Ilmu dasar dan humaniora tetap penting karena membantu mahasiswa memahami manusia, masyarakat, serta akibat etis dari keputusan profesional.
Akibatnya, mahasiswa dapat terdorong mengejar IPK, sertifikat, dan pengalaman kerja tanpa cukup ruang untuk bertanya tentang tujuan ilmu yang dipelajari. Ini bukan berarti mahasiswa kehilangan arah secara massal atau menjadi pribadi yang hampa. Namun, ketika keberhasilan hanya diukur dari capaian yang mudah dihitung, dimensi etis dan kemanusiaan berisiko tidak memperoleh perhatian yang seimbang.
Membedah Akar Masalah: Sekularisasi, Kekacauan Ilmu, dan Hilangnya Adab
Untuk membaca persoalan tersebut, pemikiran Syed Muhammad Naquib al-Attas dapat menjadi salah satu kerangka refleksi. Dalam Islam and Secularism, al-Attas mengkritik sekularisasi ilmu, yakni kecenderungan memisahkan pengetahuan dari dimensi ketuhanan dan tujuan moralnya. Menurut kerangka ini, ilmu tidak berdiri di ruang kosong. Cara manusia menentukan sesuatu yang benar, penting, dan berguna selalu berkaitan dengan pandangan hidup (worldview) yang mendasarinya.
Kritik al-Attas bukan berarti menolak sains, teknologi, atau keterampilan profesional. Persoalannya muncul ketika manfaat praktis dan keuntungan ekonomi diperlakukan sebagai satu-satunya ukuran nilai ilmu. Dalam keadaan itu, kerancuan ilmu (confusion of knowledge) dapat terjadi: manusia kehilangan kejelasan tentang tujuan, kedudukan, dan hierarki pengetahuan. Ilmu yang seharusnya membantu manusia memahami kenyataan dan bertindak bijaksana justru diperlakukan hanya sebagai alat memperoleh status atau materi.
Kerancuan tersebut berkaitan dengan hilangnya adab (loss of adab). Bagi al-Attas, adab bukan sekadar sopan santun, melainkan kemampuan mengenali dan menempatkan sesuatu secara tepat. Dalam konteks kampus, adab tampak dalam kejujuran akademik, penghormatan terhadap proses belajar, tanggung jawab menggunakan ilmu, serta kesediaan mengakui batas pengetahuan. Jika nilai dan keterampilan tidak disertai tanggung jawab, kecakapan intelektual belum tentu membentuk pribadi yang bijaksana. Ini merupakan pembacaan filosofis atas gagasan al-Attas, bukan klaim bahwa sekularisasi menjadi penyebab tunggal setiap masalah moral di kampus.
Karena itu, al-Attas menawarkan ta’dib sebagai gagasan pendidikan yang menempatkan adab sebagai inti pembentukan manusia. Tujuannya bukan hanya menghasilkan tenaga kerja terampil atau warga negara yang patuh, melainkan insan beradab: manusia yang berilmu, memiliki tanggung jawab spiritual dan moral, serta mampu menempatkan diri dan pengetahuannya secara adil.
Dalam kerangka ini, ilmu farḍ ‘ayn pengetahuan dasar tentang keimanan, kewajiban, dan pembentukan diri menjadi landasan moral bagi penguasaan ilmu farḍ kifāyah, seperti sains, teknologi, ekonomi, dan profesi. Pembahasan tentang epistemologi pendidikan al-Attas juga menempatkan ta’dib sebagai konsep penting untuk menyatukan dimensi keilmuan dan pembentukan manusia.
Reorientasi Pendidikan: Mengembalikan Perguruan Tinggi pada Ruh Ta’dib
Mengembalikan ruh pendidikan bukan berarti menolak kebutuhan mahasiswa untuk bekerja. Kemandirian ekonomi dan kontribusi profesional merupakan tujuan yang sah. Yang perlu dikritik ialah ketika keduanya menjadi satu-satunya tujuan kuliah. Pendidikan tinggi semestinya juga membantu mahasiswa membebaskan diri dari kebodohan, menguji gagasan secara kritis, membentuk pertimbangan moral, dan memahami tanggung jawabnya kepada sesama serta Tuhan.
Gagasan ta’dib dapat diterapkan melalui langkah yang konkret. Perguruan tinggi perlu menghubungkan kompetensi profesional dengan etika bidang ilmu, memperkuat budaya kejujuran dan pencegahan plagiarisme, serta memberi ruang bagi diskusi yang melatih nalar dan tanggung jawab. Dosen dan pengelola kampus juga perlu menjadi teladan dalam memperlakukan mahasiswa secara adil. Dengan demikian, adab tidak berhenti sebagai slogan atau mata kuliah, tetapi hadir dalam kebiasaan akademik dan tata kelola kampus. Orientasi ini sejalan dengan pembacaan kontemporer atas kritik al-Attas terhadap sekularisasi ilmu dan relevansinya bagi pendidikan Islam.
Pada akhirnya, pertanyaan “kuliah kok cuma buat cari kerja?” bukanlah ajakan meremehkan pekerjaan. Pertanyaan itu mengingatkan bahwa pekerjaan hanyalah salah satu hasil pendidikan, bukan keseluruhan maknanya. Perguruan tinggi memang perlu menyiapkan lulusan yang mampu bekerja, tetapi juga harus membentuk manusia yang mampu menggunakan ilmunya secara bertanggung jawab. Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan orang-orang terampil, tetapi juga orang berilmu yang beradab.
Editor: Anas Nashuha


