Beberapa waktu terakhir, berita tentang nilai tukar rupiah yang terus melemah menjadi update berita yang kusaksikan di media sosial. Angkanya bahkan sudah mendekati Rp18.000 per dolar AS (Rp17.955) per tulisan ini dibuat (3/6/2026). Bagi sebagian orang, terutama yang tidak pernah membeli dolar atau bepergian ke luar negeri, berita semacam ini mungkin bakal terasa jauh dari kehidupan sehari-hari.
Pertanyaan seperti “Emang apa sih dampaknya buat kita?” wajar muncul. Namun persoalannya, anjloknya nilai rupiah bukan hanya urusan para ekonom, investor, atau pelaku pasar keuangan. Dampaknya bisa merambat sampai ke dapur rumah tangga, rekening guru honorer, pedagang kecil, buruh harian, hingga mahasiswa yang uang bulanannya pas-pasan.
Masalahnya memang tidak langsung terlihat. Cara kerjanya itu pelan-pelan seperti rayap yang menggerogoti kayu dari dalam. Ketika orang menyadarinya, kondisi rumah sudah telanjur rapuh.
Dan yang paling menyedihkan, setuju tidak setuju, mereka yang paling sedikit menikmati hasil pembangunan justru sering menjadi kelompok pertama yang merasakan dampaknya. Salah satunya guru honorer.
Kebutuhan Hidup Semakin Mahal
Cara paling sederhana memahami pelemahan rupiah adalah dengan membayangkan uang kita seperti kupon belanja. Misalnya tahun lalu, dengan Rp100.000 kita bisa membeli beras, telur, minyak goreng, dan sedikit lauk. Tahun ini uangnya masih Rp100.000, tetapi barang yang bisa dibeli lebih sedikit. Secara fisik uangnya tidak berubah. Nominalnya tetap sama. Namun kekuatan belinya menurun.
Itulah yang terjadi ketika rupiah melemah. Ketika dolar menguat, banyak barang impor menjadi lebih mahal. Indonesia memang tidak mengimpor seluruh kebutuhan pokok masyarakat, tetapi banyak komponen ekonomi yang bergantung pada barang dari luar negeri. Mulai dari gandum, kedelai, pupuk, obat-obatan, mesin industri, hingga bahan baku produksi.
Akibatnya, biaya produksi meningkat. Ketika biaya produksi meningkat, harga barang ikut naik. Ketika harga barang naik, masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak. Sederhana, tetapi menyakitkan.
Bayangkan seorang guru honorer yang menerima gaji Rp1-2 juta per bulan. Tahun lalu uang tersebut mungkin cukup untuk membeli kebutuhan rumah tangga selama sebulan. Namun ketika harga beras naik, biaya transportasi naik, harga gas naik, dan kebutuhan pokok lain ikut naik, maka uang yang sama tidak lagi memiliki nilai yang sama.
Guru itu tidak menjadi lebih miskin karena gajinya dipotong. Ia menjadi lebih miskin karena uang yang diterimanya kehilangan sebagian kekuatannya.
Inilah yang sering luput dari perhatian banyak orang ketika membahas kurs dolar. Kita mengira persoalan itu hanya milik orang kaya yang hobi bepergian ke luar negeri. Padahal kenyataannya, dampaknya justru paling berat dirasakan oleh masyarakat yang hidup dengan pendapatan terbatas.
Iya benar kata bapak presiden, kita yang jauh dari kota itu tidak memakai dolar, kita juga tidak memiliki aset besar. Dan kita hanya memiliki satu hal, yakni penghasilan bulanan yang nilainya terus tergerus.
Pendapatan Tidak Naik, Efisiensi Anggaran Terus Berjalan
Masalah berikutnya adalah pendapatan masyarakat tidak naik secepat kenaikan biaya hidup. Kalau harga-harga naik tetapi gaji ikut naik, dampaknya mungkin masih bisa ditoleransi. Persoalannya, banyak pekerja sektor informal dan honorer tidak menikmati kemewahan tersebut.
Guru honorer adalah salah satu contohnya. Di banyak daerah, masih ada guru yang menerima honor di bawah Rp1,5 juta per bulan. Bahkan ada yang lebih rendah dari itu. Ketika rupiah melemah, mereka tidak otomatis mendapatkan penyesuaian penghasilan. Yang berubah hanyalah harga barang. Sementara pendapatan tetap berjalan di tempat.
Situasi ini terasa semakin berat karena pemerintah dalam periode kepemimpinan Prabowo-Gibran juga melakukan berbagai kebijakan efisiensi anggaran. Salah satu alasan yang sering disebut adalah kebutuhan pembiayaan berbagai program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program tersebut tentu memiliki tujuan yang baik, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Tidak ada yang salah dengan niat tersebut. Namun dalam praktiknya, kebijakan anggaran selalu menghadirkan konsekuensi.
Ketika satu sektor mendapatkan porsi anggaran yang besar, sektor lain berpotensi mengalami penyesuaian. Sedari awal pendidikan menjadi salah satu bidang yang banyak dikhawatirkan terdampak oleh berbagai kebijakan efisiensi tersebut.
Bagi masyarakat umum, istilah “efisiensi anggaran” terdengar teknis dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal efeknya bisa sangat nyata. Misalnya, pelatihan guru berkurang, program peningkatan kapasitas pendidikan dikurangi, fasilitas sekolah tertunda perbaikannya, honorarium tertentu dibatasi, kegiatan akademik dipangkas.
Jika dianalogikan, negara seperti sebuah keluarga dengan penghasilan tetap. Ketika pengeluaran untuk satu kebutuhan membesar, kebutuhan lain sering kali harus dikurangi. Persoalannya, pendidikan bukan kebutuhan sekunder yang bisa ditunda begitu saja. Karena, sebagaimana kata seorang Ki Hajar Dewantara, bahwa investasi terbaik sebuah bangsa adalah pada kualitas pendidikan generasinya.
Karena itu, ketika rupiah melemah dan ruang fiskal semakin sempit, sektor pendidikan sering kali ikut merasakan tekanannya.
Kualitas Hidup dan Pendidikan Berpotensi Menurun
Dampak paling berbahaya dari seluruh situasi ini bukanlah naiknya harga barang. Dampak paling berbahaya adalah menurunnya kualitas hidup masyarakat secara perlahan. Ketika kebutuhan hidup semakin mahal dan pendapatan tidak bertambah, orang akan mulai mencari cara bertahan.
Guru honorer mungkin mencari pekerjaan sampingan, pedagang kecil mungkin mengurangi kualitas barang dagangannya, orang tua mungkin mengurangi pengeluaran pendidikan anak. Semua terlihat kecil jika dilihat satu per satu.
Namun ketika jutaan orang melakukan hal yang sama secara bersamaan, dampaknya menjadi persoalan nasional. Lagi-lagi saya mengutip isi buku Pendidikan Kaum Tertindas, karya Paulo Freire, ia juga menjelaskan bahwa pendidikan tidak pernah berdiri terpisah dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Sulit berharap pendidikan berkembang jika para pelaku pendidikan sendiri terus dibayangi persoalan ekonomi.
Di sinilah letak kekhawatirannya. Ketika rupiah terus melemah mendekati Rp18.000 per dolar AS (akan mungkin terus anjlok jika pemerintah tak melakukan tindakan tegas), yang perlu kita khawatirkan bukan sekadar angkanya. Yang perlu dikhawatirkan adalah apakah seorang guru masih mampu membeli kebutuhan keluarganya. Apakah siswa masih mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Apakah masyarakat masih memiliki daya beli yang cukup untuk hidup dengan bermartabat.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan ekonomi itu bukanlah seberapa sering pejabat atau bahkan presiden berbicara tentang pertumbuhan ekonomi. Ukurannya adalah apakah rakyat biasa masih mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus terus-menerus mengencangkan ikat pinggang. Dan hari ini, ketika rupiah semakin melemah, pertanyaan itu terasa semakin penting untuk dijawab.
Sebab setiap kali harga kebutuhan pokok naik sementara gaji tetap, setiap kali uang belanja terasa semakin cepat habis, dan setiap kali hidup terasa semakin berat meski bekerja dengan usaha yang sama, di situlah dampak melemahnya rupiah sedang bekerja secara nyata dalam kehidupan Anda!
(Nashuha)
