IBTimes.ID, Hotel Arosa, Jakarta, Selasa, 19 Juli 2022 – Salah satu tugas mendasar dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah mengawal pembangunan, kebijakan dan agenda pemerintah agar tetap pada koridor prinsip-prinsip kesipilan, keadilan, humaniora, hak asasi manusia, dan demokrasi. Hal ini penting, sebab kebijakan sebagai bentuk praktis dari ilmu sosial selalu membuka peluang bagi konsekuensi-konsekuensi tertentu, baik yang terprediksi ataupun yang tak terprediksi.
Perbedaan perspektif antar pihak dengan kecenderungan dan niatnya masing-masing merupakan penyebab mengapa konsekuensi tertentu dapat dilihat oleh (LSM), sedangkan tidak terlihat oleh pemerintah, dan sebaliknya. Titik rabun (blindspot) tersebutlah yang penting untuk ditemukan bersama agar dapat memitigasi konsekuensi tak terduga yang mungkin akan menuntut biaya sosial, biaya politik ataupun biaya ekonomi yang mahal.
Berkaca pada tahun 1980-an, di mana rezim Orde Baru sedang mengayun penuh dengan program pembaangunan ekonomi, teknokratisme militer, dan gairah otoritarian, kolaborasi bersama dalam mencari ‘blindspot’ tersebut masih mengalami hambatan yang amat ketat, sebab diterapkannya sensor paradigma ilmiah, sensor tenaga ahli, pemeriksaan substansi, hingga pemeriksaan desain proposal oleh pemerintah terhadap tidak hanya LSM, melainkan juga agenda penelitian dari lembaga riset pemerintah itu sendiri.
Dampak yang paling berarti dalam penerapan sensor tersebut adalah, mulai bemunculannya aneka konsekuensi tak terduga dari agenda-agenda prioritas yang ambisius namun sarat kepentingan ekonomi politik di baliknya. Relasi antara program transmigrasi dan segregasi sosial di daerah, ataupun program industrialisasi dengan ketimpangan ekonomi antar etnis, adalah dua contoh ikonik bagaimana pembatasan pencarian blindspot di tahun 1980-an berimplikasi pada biaya sosial, politik dan ekonomi.
Dengan kata lain, teknokratisme pembangunan tanpa pengawalan signifikan dari LSM berpeluang besar melahirkan kemajuan segelintir kalangan di atas terpinggirnya kalangan lain yang lebih miskin. 20 tahun pasca reformasi, LSM mendapat peran dan kepercayaan yang amat berarti, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Konsil LSM, Anick HT, “pada masa pandemi kemarin, kepercayaan publik terhadap LSM meningkat.”
***
“Hal ini dikarenakan, sebenarnya yang paling cepat merespons terhadap pandemi adalah teman-teman OMS. Tetapi kemudian setelah jalan, masyarakat itu jalan sendiri, sehingga citra tersebut stagnan. Kenapa kepercayaan publik kepada OMS itu tidak lebih dari kepercayaan publik kepada pemerintah. Ada satu kasus yang kita sorot misalnya Omnibus Law. Citra awalnya sebenarnya cukup bagus, tetapi ketika ada kasus kerusuhan, banyak merugikan langsung kepada masyarakat, citra publik berbalik. Kepercayaan masyarakat cenderung naik kepada pemerintah, sedangkan kepada OMS stagnan,” Kata Anick HT.
Ini menjadi kesempatan bagi penguatan demokrasi melalui inisiasi-inisiasi yang digalang melalui LSM. Sebab, seperti yang dipaparkan oleh dosen FISIPOL UGM, Arie Sudjito, “demokrasi sering dipandang melulu tentang partai politik. Padahal partisipasi publik juga termasuk bagian dari demokrasi. Dalam hal ini, LSM punya peran menampung dan mengidentifikasi kebutuhan ataupun permasalahan yang dihadapi masyarakat, yang mungkin tidak terlihat oleh partai politik ataupun pemerintah pusat.”
Kepekaan itu misalnya dicontohkan oleh Bambu Lestari melalui pemberdayaan ibu-ibu yang sebelumnya tidak punya penghasilan di NTT dengan identifikasi komoditas masyarakat seperti bibit bambu. “Bambu Lestari memfasilitasi 8,9 M dari Pemda di NTT, dan disalurkan melalui Dinas Pemberdayaan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian tahun ini meningkat 9,7 M dan ada komitmen di tahun 2023 sebesar 20M. Kami bergerak bersama ibu-ibu yang sebelumnya tidak punya penghasilan saat pandemi, namun saat ini bisa menerima hingga 15 juta rupiah dengan membibitkan bambu selama 2021 kemarin. Sampai ada yang menangis saat mereka menerima buku rekening dari Bank NTT. Kami membantu pemerintah daerah, bagaimana supaya mereka bisa kena sasaran menyentuh masyarakat.” Kata Desy Ekawati, dari Yayasan Bambu Lingkungan Lestari.
***
“Dalam iklim pasca-reformasi ini, munculnya wacana dana abadi CSO perlu disambut baik, dan dilihat bukan sebagai upaya pemerintah dalam mendomestifikasi OMS, melainkan dilihat sebagai komitmen penguatan partisipasi sipil.” Tutur Arie Sudjito. Dina Mariana dari IRE memiliki pendapat berbeda. Menurut Dina, “selama ini banyak OMS yang mengandalkan donor, dan tanpa disadari aturan terkait pendanaan dari donor mengenai substansi, yang pada gilirannya menggeser karakter OMS dari kritis menjadi manajerial”.
Di lain pihak, OMS juga membutuhkan biaya operasional untuk keberlangsungan. Yanu Prasetyo menjelaskan, “Survey yang kami lakukan pada riset ini, kepada internal anggota INFID, sekitar 88 lembaga. Survei dilakukan dari tahun lalu sampai dengan tahun 2022. Tujuannya, untuk melihat dampak pandemi terhadap teman-teman anggota. Ternyata sekitar 73% mengatakan pendanaan berkurang, atau bahkan pendanaan berkurang drastis. Dari sisi kegiatan/program ada sekitar 56,5 % anggota INFID bergerak di isu HAM & Demokrasi, dan 47,8% di sektor ekonomi, ketimpangan, dan kemiskinan. Sisanya 40,6% ada di isu hak-hak perempuan. Pertanyaannya, apakah ketiga isu ini akan tetap relevan di masa depan, atau teman-teman akan coba memperluas kembali.
Jawabannya, menurut Dewan Pengawas P3M, Agus Muhammad, “tergantung pada dinamika struktural yang terjadi di luar tubuh organisasi.” Agus menegaskan, “hal yang sebenarnya penting adalah bukan nominal, tapi mampukah organisasi mempertahankan prestasi masa kini di sepuluh atau dua puluh tahun kemudian?”
Reporter: Ayunda N. Fikri & Tim INFID
Editor: Yahya FR
