PUBLISHER

PT Litera Cahaya Bangsa Jalan Nanas 47B, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta

Kanal Moderasi Islam. Hubungi Kami.

Kalimat saintisme masih jarang terdengar di kalangan masayarakat. Apa sebenarnya saintisme? Dan bagaimana hubungannya dengan keterbukaan pemerintah dalam penanganan COVID-19? Tulisan ini ingin mencoba menakar saintisme dan keterbukaan pemerintah dalam penangan COVID-19.

Wabah korona masih di sekitar kita. Kurva kasus positif masih cukup tinggi. Tapi di tengah kurva yang masih tinggi tersebut, kita diperkenalkan dengan sebuah konsep yang dinamakan dengan new normal. Kebijakan ini kerap kali dipertanyakan masyarakat. Pasalnya di beberapa negara lain, kebijakan semacam ini baru diterapkan ketika kurva penularan sudah melandai. Tapi di Indonesia, bahkan puncak kurva pun rasanya belum.

Saintisme dalam COVID-19

Lalu ketika kita belum tahu kapan puncak kurvanya, entah mengapa pemerintah rasanya sudah mantap menerapkan kebijakan new normal tersebut. Dasar dari penerapan kebijakan new normal tersebut yang sebenarnya hingga kini dipertanyakan masyarakat. Bahkan kini Kapolri telah mencabut Maklumat terkait larangan dan upaya pembubaran terhadap kerumunan terkait pencegahan penularan COVID-19.

Tentunya bukan hal aneh ketika kita mempertanyakan landasan dari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terlebih pemerintah kerap kali dinilai tidak membuat kebijakan dengan melandaskan sains atau disebut saintisme. Salah satu yang kontroversial yakni Menteri Kesehatan sempat menyangkal hasil penelitian dari Harvard University yang menyatakan kalau belum ditemukannya kasus virus korona pada masa awal karena Indonesia belum mampu mendeteksi virus ini.

Belum lagi tentu masih lekat di ingatan kita tentang rencana kebijakan pemerintah yang akan menggelontorkan dana sebesar 72 milyar untuk influencer yang bertujuan meningkatkan sektor pariwisata. Kebijakan tersebut tentu cukup aneh mengingat digulirkan di saat berbagai negara lainnya berusaha untuk memberlakukan travel banned.

Belum selesai di situ, problematika semacam ini berlanjut kala secara mengejutkan Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim telah menemukan antivirus korona yang dikemas dalam bentuk sebuah kalung. Bahkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengklaim produk yang berbahan dasar eucalyptus itu mampu membunuh 80-100 persen virus.

Baca Juga  Virus Corona dan Bangsa Ngeyelan

Sontak klaim Kementan tersebut dikritik oleh berbagai pihak. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih misalnya menilai seharusnya ada penelitian yang menyatakan bahwa kalung tersebut dapat berfungsi sebagai antivirus. Sungguh sangat jauh dari kata saintisme.

Informasi yang mengejutkan publik sayangnya tak berhenti di situ. Dalam mempersiapkan new normal, pemerintah menyatakan menyiapkan 340 ribu personel kepolisian dan militer. Pemerintah berdalih menerapkan kebijakan tersebut untuk mendisiplinkan masyarakat.

Belum lagi ketika publik dikejutkan dengan ditunjuknya Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menjadi Wakil Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Kebijakan ini tentunya dipertanyakan, mengapa perlu menggunakan instrumen kepolisian dan militer?

Urgensi Sains

Dalam membaca realitas tersebut, nampaknya menarik untuk mengulas apa yang ditulis oleh Santiago Zabala dalam ulasannya yang berjudul The Coronavirus Pandemic is A Threat to Populist Strongmen.

Zabala menyatakan bahwa pandemi ini menyoroti persoalan inkompetensi dan lemahnya kepemimpinan dalam memerintah para elit di seluruh dunia. Sangat jelas bahwa banyak pemimpin politik pada awalnya meremehkan ancaman wabah ini dan memilih untuk meredam gejolak pasar daripada mempersiapkan negara untuk menghadapi kondisi darurat.

Negara lain seperti Korea Selatan, Taiwan, Jerman, dan beberapa negara lainnya mengambil tindakan yang tepat dengan menjalin komunikasi transparan dengan publik dan melakukan pengendalian untuk mencegah bencana nasional.

Zabala lalu melanjutkan bahwa para penguasa populis tersebut memajukan agenda nasionalis, proteksionis, dan berlandaskan kebencian untuk memanipulasi publik, sembari menyangkal kondisi darurat yang mendesak saat ini. Sikap penguasa populis ini terbukti dalam pengabaian mereka terhadap perubahan iklim dan krisis pengungsi serta dalam respons mereka terhadap pandemi virus korona.

Ulasan Zabala tersebut menandakan bahwa beberapa pejabat publik dari berbagai negara cenderung meremehkan datangnya COVID-19, termasuk dalam hal ini Indonesia. Padahal tentu saja apabila para pejabat publik kita bersiap lebih awal sejak virus ini merebak di Wuhan misalnya, maka dampaknya bisa diminimalisir. Dan jeda waktu tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan berbagai proteksi terhadap pandemi ini.

Baca Juga  7 Tradisi Unik Ramadan di Indonesia, Kini Tiada Karena Corona

Namun dari respon yang ditunjukkan, nampaknya para pejabat publik lebih memilih untuk melakukan denial. Selain beberapa hal tersebut, persoalan tentang keterbukaan informasi kepada publik juga menjadi salah satu yang menjadi evaluasi.

Mengingat beberapa waktu sebelumnya utamanya pada awal hadirnya virus ini, penyelenggara negara terkesan tidak memberikan keterbukaan informasi seutuhnya dengan dalih menjaga agar masyarakat tidak panik. Nampaknya salah satu pangkal permasalahan adalah tidak adanya sense of crisis dari para pejabat publik, sebuah hal yang secara tidak langsung nampaknya telah diakui secara terbuka oleh Presiden kala dirinya menegur para pembantunya.

Yuval Noah Harari

Selain ulasan Zabala tersebut, nampaknya cukup menarik untuk menyimak ulasan Yuval Noah Harari dalam tulisannya yang berjudul The World After Coronavirus. Dalam ulasan tersebut, Harari menjelaskan bahwa kita dapat memilih untuk melindungi kesehatan kita dan menghentikan virus korona dengan tidak melembagakan rezim pengawasan totaliter, namun dengan memberdayakan warga.

Harari memberikan contoh beberapa negara berhasil seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura yang mampu menekankan pengujian secara luas, pelaporan jujur, dan tekad bulat untuk bekerjasama dengan publik. Pemantauan sentralistis dan hukuman keras bukanlah satu-satunya cara untuk membuat masyarakat menjalankan isi pedoman yang bermanfaat. Saat masyarakat diberitahu tentang fakta ilmiah, dan ketika mereka mempercayai otoritas publik, maka masyarakat bertindak secara tepat.

Harari lalu melanjutkan bahwa untuk mencapainya, masyarakat harus mempercayai ilmu pengetahuan, otoritas publik, dan media. Dalam beberapa tahun terakhir, Harari memberikan catatan bahwa politisi tak bertanggungjawab telah dengan sengaja meremehkan ilmu pengetahuan, otoritas publik, dan media.

Sekarang politisi tersebut mungkin tergoda untuk memilih otoritarianisme, dengan dalih tidak bisa mempercayai publik untuk bertindak dengan benar. Harari nampaknya mencoba membaca tren negara-negara secara global. Yang nampaknya cukup mengkhawatirkan pasca COVID-19 ini.

Baca Juga  Pajak: dari Dia, Kamu, Aku, dan Mereka untuk Kita

Keterbukaan untuk Disiplin

Tulisan Harari ini secara tajam menampar wajah kita semua. Pasca korona, kita menjadi lebih akrab dengan aparat kepolisian dan militer yang berdalih ingin “mendisiplinkan” kita. Padahal nampaknya masyarakat tak terlalu membutuhkan model pendisiplinan semacam itu.

Bahkan di awal tentu kita masih ingat dengan wacana penerapan darurat militer. Sebuah wacana yang tentu membuat kita semua harap-harap cemas. Namun terlepas dari itu, menurut Harari justru cara untuk mendisiplinkan masyarakat adalah dengan memberikan fakta ilmiah secara konsisten. Serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap otoritas yang memberikan informasi.

Namun alih-alih mendapatkan itu, lagi-lagi masyarakat kerap kali disuguhkan perilaku denial dengan dalih menjaga masyarakat agar tidak panik. Padahal justru perilaku denial dan kebijakan yang kerap kali simpang siur tersebut membuat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pemerintah menjadi turun.

Selanjutnya justru masyarakat menjadi panik. Karena fakta simpang siur dan informasi perkembangan virus yang terkesan tertutup utamanya pada awal wabah ini menyerang. Hal-hal tersebutlah sesungguhnya menjadi penting untuk kita terus suarakan. Bahwa masyarakat menjadi dianggap tidak disiplin justru karena sesungguhnya kebingungan atas kebijakan publik yang ada. Maka solusi atas hal tersebut sesungguhnya adalah kebijakan dan komunikasi publik yang kokoh, bukan justru pengkondisian instrumen kepolisian dan militer.

Editor: Sri/Nabhan

Share Artikel

contributor

Mahasiswa Pascasarjana Departemen Ilmu Komunikasi UGM. PR Indonesia Rookie Stars 2018.

Tinggalkan Balasan