Pendekatan hukum untuk memberantas korupsi di Indonesia terbukti menjadi strategi yang berbiaya mahal, namun sering kali belum menyentuh akar permasalahan. Data menunjukkan adanya jurang yang lebar antara nilai kerugian negara akibat praktik rasuah dengan nilai aset yang berhasil dipulihkan (asset recovery). Namun, kerugian materiil hanyalah puncak gunung es dari misteri korupsi.
Mengutip riset ekonomi makro terbaru, biaya sosial korupsi jauh lebih menghancurkan. Hal ini mencakup beban sistem peradilan yang lamban hingga hilangnya kesempatan pembangunan yang seharusnya menjadi hak masyarakat luas. Di sinilah barisan Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) masuk ke dalam arena. Beralih dari sekadar mengejar kerugian finansial menjadi investasi sumber daya manusia untuk memutus mata rantai korupsi sejak dari alam pikiran.
Mengenal PAKSI: Wajah Humanis di Barisan Depan Integritas
Jika penegakan hukum bekerja di sisi hilir untuk menindak pelaku, maka PAKSI bekerja di sisi hulu untuk memastikan bahwa integritas menjadi napas hidup setiap individu. PAKSI adalah “wajah publik” dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka bukan sekadar relawan, melainkan individu-individu profesional yang telah tersertifikasi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) No. 303 Tahun 2016.
PAKSI berperan untuk melakukan pendidikan anti korupsi di masyarakat melalui berbagai kompetensi mulai dari analisis kebutuhan edukasi, penyusunan rencana pembelajaran yang efektif, hingga manajemen konflik di lapangan. Meskipun mereka bekerja secara terbuka (overt) dan tidak dibekali wewenang penyadapan, independensi mereka adalah harga mati yang dilindungi secara hukum oleh pakta integritas yang sangat ketat.
Alih-alih menggunakan pendekatan doktriner yang kaku, PAKSI menjalankan misinya melalui sebuah ekosistem pembelajaran utuh, yang menggabungkan rasa, logika, dan etika domestik dalam satu rangkaian tak terpisahkan. Pendekatan ini dimulai dengan membangkitkan empati melalui Narasi Dampak. Alih-alih menyajikan tabel angka dan pasal hukum, PAKSI menyusun narasi tentang petani yang gagal mendapat subsidi atau anak-anak yang kehilangan beasiswa. Mereka mengubah deretan angka di laporan keuangan menjadi kisah nyata tentang nasib warga yang terdampak.
Mereka membedah secara tajam bagaimana sebuah praktik suap yang mungkin dianggap “sepele” di pusat kekuasaan bisa berujung pada robohnya jembatan di pelosok desa atau hilangnya akses obat-obatan bagi warga miskin. Dengan menghadirkan wajah nyata dari para korban korupsi, metode ini bertujuan menyentuh sisi kemanusiaan terdalam audiens. Tujuannya jelas agar korupsi tidak lagi dipandang sebagai “kejahatan administratif” yang abstrak. Melainkan sebagai tindakan tidak etis yang secara langsung merenggut hak hidup dan masa depan orang banyak.
Setelah kesadaran nurani terbangun, langkah berikutnya adalah memperkuat ketahanan diri melalui Simulasi Dilema. Ini adalah bentuk “latihan beban” bagi integritas seseorang melalui mekanisme bermain peran (roleplay). Di dalam ruang-ruang pelatihan, para calon pemimpin hingga aparatur negara dihadapkan pada skenario realistis yang kerap terjadi di dunia kerja. Skenario tersebut seperti tekanan dari atasan untuk memanipulasi laporan keuangan atau godaan gratifikasi dalam proses pengadaan barang. Melalui simulasi ini, individu dilatih untuk memetakan risiko, mengidentifikasi konflik kepentingan, dan yang terpenting, mengambil keputusan etis di tengah tekanan sistem yang tidak ideal. Metode ini berfungsi sebagai ruang uji coba mental agar saat menghadapi situasi serupa di dunia nyata. Mereka sudah memiliki “otot moral” yang cukup kuat untuk berkata tidak.
Sebagai benteng pertahanan terakhir, seluruh proses edukasi ini bermuara pada Integritas Domestik. Kesadaran ini dibangun di atas prinsip sederhana namun fundamental bahwa perilaku seseorang di ruang publik sering kali merupakan cerminan dari didikan di meja makan. PAKSI mendorong penguatan unit terkecil, yaitu keluarga, dengan mendorong komunikasi terbuka mengenai sumber nafkah. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang dibawa pulang adalah nafkah yang baik dan sah secara hukum. Dengan menjadikan keluarga sebagai filter moral, seorang individu akan merasa memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga nama baik rumah tangganya. Sehingga niat untuk melakukan penyelewengan di tempat kerja dapat diredam oleh rasa syukur atas keberkahan di rumah.
Tantangan Komitmen di Sektor Pendidikan
Meskipun kesadaran akan integritas pendidikan mulai tumbuh, tantangan besar terkait komitmen pelaksanaan masih membentang di depan mata. Berdasarkan data Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024, terlihat kesenjangan yang mengkhawatirkan antara perencanaan dan eksekusi. Sebanyak 41,7% instansi tercatat telah menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL). Namun, realisasinya merosot tajam; hanya 29,2% instansi yang melaporkan minimal satu pelaksanaan tindak lanjut, dan lebih sedikit lagi, yakni 25,34%, yang melakukan diseminasi ke satuan pendidikan. Secara nasional, rata-rata persentase pelaksanaan RTL ini baru mencapai angka 23,43%.
Data tersebut menunjukkan bahwa tantangan sesungguhnya bukan lagi pada penyusunan rencana, melainkan pada komitmen untuk menjalankannya. Di sinilah peran PAKSI menjadi sangat krusial untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Melalui pendampingan yang intensif dan pendekatan yang manusiawi, PAKSI hadir untuk memastikan bahwa rekomendasi survei tidak hanya berakhir sebagai dokumen di atas kertas. Tetapi benar-benar diterapkan secara nyata, baik di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi.
Demi menjaga kepercayaan publik, integritas para penyuluh PAKSI sendiri diuji melalui mekanisme yang sangat transparan. Sebagai pembawa nilai kebenaran, mereka dituntut untuk menyelaraskan perkataan dengan perbuatan (walk the talk). Hal ini mencakup keberanian untuk mundur dari tugas jika terdapat konflik kepentingan, kemampuan memisahkan opini pribadi dari kebijakan lembaga, serta menjaga etika di ruang digital dengan tidak memamerkan kedekatan dengan pemegang kekuasaan. Jika terjadi kekeliruan, adanya mekanisme koreksi administratif membuktikan bahwa bagi PAKSI, transparansi bukanlah kelemahan, melainkan bentuk pertanggungjawaban nyata.
Perempuan sebagai Penjaga Gawang Moral
Dalam dinamika pencegahan korupsi yang humanis ini, peran perempuan menjadi sangat vital. Data dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam pencegahan korupsi berkorelasi positif dengan penurunan tingkat suap di sektor pelayanan publik.
Di Indonesia, gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) telah terbukti menjadi gatekeeper keluarga. Perempuan mampu mengubah budaya permisif menjadi budaya integritas. Mulai dari ruang tamu hingga lingkungan sosial yang lebih luas.
Contoh nyata ketangguhan ini terlihat di Yogyakarta. Menggunakan media permainan kartu integritas di sela-sela pertemuan wali murid, agen-agen SPAK secara cerdas membangunkan kesadaran kolektif orang tua. Mereka berhasil mendobrak tabu dengan mempertanyakan transparansi dana komite sekolah, mengubah praktik ‘sumbangan wajib’ yang mencekik, dan sejatinya ilegal, menjadi partisipasi sukarela yang akuntabel. Keberanian ‘emak-emak’ ini membuktikan bahwa pengawasan paling efektif tidak selalu datang dari auditor, melainkan dari pengguna layanan yang teredukasi.
Keberhasilan pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada tajamnya pedang hukum atau lencana di dada para penyuluh, tetapi pada bagaimana kita sebagai masyarakat menerima dan menginternalisasi nilai-nilai anti-korupsi ke dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia yang bersih dan bermartabat hanya bisa terwujud jika kita mulai berani jujur dari unit terkecil: diri sendiri, keluarga, lalu menuju lingkungan yang lebih luas. Mari jadikan integritas bukan sekadar slogan tahunan, melainkan sebuah gaya hidup yang membanggakan.
Editor: Ikrima
