Oleh: Zacky Khairul Umam*
Perlahan-lahan ruang publik di beberapa kota besar berubah. Tentu ini cerita tentang Jawa—maaf jika belum bisa menyertakan kota di pulau lain. Dambaan ruang publik yang memanusiakan manusia bukan idaman aku dan kamu saja, melainkan kita semua.
Taman hijau terus bertambah. Anak-anak bisa bermain di dalamnya. Berjalan di jalan khusus pedestrian yang lebar sudah mulai bermunculan. Kafe dan ruang kerja bersama gampang ditemukan. Pemuda di banyak tempat disediakan wadah untuk berekspresi, entah seni atau olahraga.
Cinta lingkungan dari yang terkecil semakin menjamur; sedotan dan kantong non-plastik diam-diam berkembang. Bahkan di pinggir masjid sekalipun. Gairah keislaman dan keasyikan, bukan saja milik kelompok yang menamakan diri mereka hijrah, bertumbuh. Mengaji dan musik sudah menyatu di banyak tempat. Ada energi dinamis di sini.
Kepala Daerah dan Ruang Publik
Pertama-tama, perubahan lanskap kehidupan urban dewasa ini tak bisa dilepaskan dari para kepala daerah. Anda hitung dalam hati deretan nama para walikota dan gubernur yang memikat hati Anda, karena mereka benar-benar bekerja.
Menata kota dan daerah lalu jadi batu loncatan yang dikejar para politikus dan tokoh muda. Sebab lebih dari satu dekade ini, kita memiliki teorema: siapa yang berhasil membangun sebuah kota, ia akan dipromosikan ke jenjang karier yang lebih tinggi. Bahkan ia bisa jadi calon presiden.
Dan kecenderungan ini bagus. Merangkak sukses dari bawah dengan membawa perubahan itu menginspirasi generasi muda di bawah empat puluh tahun yang aktif dalam ranah sosial-politik. Saya kira di seantero negeri. Akan tetapi, perlu terus diingat, membangun ruang publik demi kepentingan umum itu sangat penting. Saya pikir di sinilah para pemerintah daerah dan para pengendali investasi memerlukan suara dari berbagai penjuru untuk mempercantik kehidupan kita, kebudayaan kita.
Salah satu yang perlu terus diperhatikan ialah soal kebiasaan kita memperbanyak mal. Kabarnya, Jakarta beberapa tahun belakangan ingin mengerem laju pertumbuhan mal. Tapi ada saja yang baru dibangun belakangan ini. Ini membuat saya, sebagai seorang yang jatuh hati pada ruang alternatif yang lain, pesimis. Sebagai masyarakat, kita diarahkan untuk suka pada hal-hal yang melulu kebendaan dan kurang menengok untuk menyentuh sisi kejiwaan kita yang dalam.
Mal, bagi para pemilik modal dan pemerintah daerah, memang sangat menguntungkan. Ketimbang kepanasan di luar, kita pun memilih untuk mendekam di dalam beton raksasa yang sejuk ini. Di akhir pekan, ribuan keluarga memadatinya untuk mencari hiburan, mengudap makanan, dan sekedar bertemu dengan saudara atau sahabat. Mal adalah segalanya. Tanpa mal, mungkin, kota besar kehilangan “roh”.
Fenomena mal kalau mau direntang lebih jauh tak bisa dilepaskan dari pertumbuhan pusat urban dan kapitalisme di Asia dan juga kerajaan kaya seperti di negeri teluk di Timur Tengah. Pertumbuhan di Asia ialah kaca bagi perkembangan urban di kota-kota besar di Indonesia. Tapi kita selalu disetir, tapi tidak mau menyetir sendiri arah perkembangan ini.
Ruang Publik yang Lebih Manusiawi
Di sederetan kota di Asia dan negeri teluk yang maju, mal boleh ada, bahkan mal termegah yang di Eropa atau Amerika pun tak memilikinya. Akan tetapi, mereka juga membangun ruang publik yang mencerdaskan akal dan memperhalus budi. Salah satu di antaranya ialah museum.
Jika dikatakan bahwa bangsa kita tidak suka museum, itu tidak betul. Coba tilik saja beberapa museum di Kota Tua di Jakarta, terutama di hari libur. Mereka kebanjiran pengunjung, meskipun memang kebanyakan hanya suka selfie daripada menikmati berbagai koleksi yang, sayangnya, masih membutuhkan kurator handal untuk mempercantiknya.
Ke depan, sebaiknya atau seharusnya izin pembangunan mal dihentikan. Pemerintah daerah harus mampu untuk membuat rencana dalam mengubah ruang publik kita supaya lebih manusiawi. Sulitkah mengajak para investor untuk memikirkan bagaimana caranya supaya mereka ikut membangun museum sebagai ruang baru tempat mereka bersua, bercengkerama dan memperdalam pengetahuan tentang manusia, lingkungan, negeri ini, dunia, dan alam semesta?
Tampaknya, yang ikut mempersempit sudut pandang kita dalam membentuk ruang publik ini ialah karena kita dicekoki oleh ukuran materialitas yang sudah menduduki singgasana kecongkakan. Ragam kampus swasta yang disponsori oleh para orang kaya kita kebanyakan hanya terkait dengan jurusan bisnis, manajemen, dan bidang studi yang berorientasi pada pasar dan keuntungan. Ukuran kesuksesan kita pun diarahkan dan didorong oleh jurusan-jurusan semacam ini.
Padahal, di ragam kota di negeri Asia lainnya atau Doha, Abu Dhabi, atau Istanbul, para taipan juga berlomba-lomba untuk membangun pusat pendidikan beserta endowment-nya yang menghargai jurusan-jurusan “tak laku” seperti sejarah, filsafat, sosiologi, dan sejenisnya. Para konglomerat itu, di sisi lain, menaruh kepercayaan tinggi pada kampus besar di negeri lain. Sementara di dalam negeri, mereka tidak ikut menciptakan jenis chair dan fellowship yang serupa.
Jika dilihat secara keseluruhan, kecenderungan seperti ini saling terkait. Jangan-jangan, masyarakat memang selama ini hanya dijadikan konsumen dan selalu dilihat sebagai masyarakat yang mendewakan konsumerisme sehingga berbagai upaya untuk mengubahnya akan sia-sia? Tapi saya optimis, pemerintah, pihak swasta, dan berbagai agensi sosial-budaya di masyarakat punya peran strategis dalam mengubah arah kehidupan kita menjadi lebih beradab lagi.
Menghargai Selain Materi
Bukankah kita senang jika anak-anak dan remaja menghabiskan akhir pekan mereka di Museum Semesta Alam, atau Museum Seni Islam, atau Museum Flora dan Fauna atau Museum Nasional yang diperbesar disertai dengan ruang pertemuan untuk keluarga yang tidak kalah dengan fasilitas mal?
Selain itu, jika di setiap sisi di berbagai kota dan juga kampung dibangun informasi publik selain revitalisasi perpustakaan daerah (bukan e-perpus!), baik kecil maupun besar, tentang tokoh, peristiwa, dan informasi berharga lainnya, masyarakat kita akan semakin dewasa dan menghargai sesuatu selain materi dan materialisme.
Sejak dulu, kehidupan urban yang tampak ialah ciri utama peradaban sebuah bangsa atau negeri. Coba pikirkan, apa jadinya jika kita terikat terus hingga tahun 2100 oleh jerat kapitalisme lanjut dalam ruang-ruang mal. Segala kegiatan terpusat di mal setiap hari tanpa jeda, selalu bising, dan tak pernah rehat bahkan di hari minggu dan hari besar sekalipun (secuil catatan: di Jerman dan banyak negeri maju lainnya meliburkan mal dan pusat perbelanjaan di hari Minggu ialah untuk menciptakan hari tenang; hari untuk keluarga di rumah, bercengkerama dan berefleksi tentang kehidupan).
Atau jangan-jangan kita memang bangsa konsumen dan suka dengan kebisingan? Lalu, di mana jiwa kita?
*Penulis Wakil Kepala Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanities, Universitas Indonesia; Kandidat Doktor Freie Universitaet Berlin, Jerman
