IBTimes.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI), Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional (HLN-KI) menggelar dialog Palestina bertema “Kebijakan dan Peran Indonesia dalam Upaya Perdamaian Palestina” yang berlangsung di Gedung MUI Pusat, di Jakarta pada Kamis (18/7/24).
Hadir dalam dialog tersebut Sekjen MUI Dr. Amirsyah Tambunan, Ketua MUI Bidang HLNKI, Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim MA, dan Ketua Komisi HLNKI Bunyan Saptomo, MA. Sementara itu dari Pemerintah telah hadir Duta Besar Abdul Kadir Jailani, Direktur Jenderal Asia, Pasifik dan Afrika (ASPASAF), Kemlu RI, dan dari ormas Islam juga hadir para pimpinan, khususnya yang menangani hubungan luar negeri.
Mewakili Sekjend MUI, Dubes Bunyan Saptomo dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan MUI menggelar dialog Palestina ini adalah untuk memperkuat sinergi Ormas Islam dengan Pemerintah dalam memandang masalah Palestina, seperti tercermin dalam tema dialog yakni “Kebijakan dan Peran Indonesia dalam Upaya Perdamaian Palestina”.
Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan pernah berhenti untuk terus menyuarakan kemerdekaan bangsa Palestina di tengah usaha zionis Israel memecah belah bangsa Indonesia.
“Kita menyadari bahwa perjuangan kita masih akan panjang, tetapi kita tidak boleh berhenti, karena ketika kita menyatakan kemerdekaan dulu itu, ulama Palestina yang pertama kali mendukung dan mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, upaya kita dalam mendukung kemerdekaan Palestina yang berdaulat harus dapat terwujud. MUI jangan pernah diam ketika menyaksikan kekejaman zionis Israel terhadap bangsa Palestina dan bahwa MUI akan terus membersamai Pemerintah dalam mewujudkan perdamaian di Palestina,” Imbuhnya.
Sekjend MUI itu juga mengutip pernyataan Imam Ali Bin Abu Thalib bahwa “kebenaran yang dilakukan tanpa terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir”. Ia juga mengatakan pentingnya kita untuk terus berhati-hati dan waspada terhadap usaha zionis Israel memecah belah bangsa Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemlu menyampaikan perkembangan situasi di Palestina dewasa ini, apalagi setelah lebih dari delapan (8) bulan belangsungnya tragedi Gaza, situasi di sana masih memprihatinkan.
Ia menyebut bahwa proses perdamaian masih akan panjang dan sampai hari ini tidak memperoleh hasil yang banyak. Perundingan masih terus berlangsung, meskipun paket perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika serikat Joe Biden sudah disahkan oleh Dewan Keamanan PBB tetapi tidak dapat dilaksanakan karena ditolak Israel yang terus melancarkan dan meningkatkan operasi militer di Gaza.
“Indonesia sangat mengkhawatirkan berlarutnya situasi tersebut akan menciptakan perang regional yang hanya akan menimbulkan dampak buruk ke seluruh dunia, seperti misalnya akan berdampak terhadap aktivitas perdagangan di Laut Merah, belum lagi operasi militer yang akan berdampaknya signifikan terhadap negara-negara di kawasan dan bahkan seluurh dunia karena di era golobalisasi seperti sekarang ini, satu konflik di suatu wilayah akan mempengaruhi negara lain,” paparnya.
Dirinya menjelaskan, bahwa tidak ada negara yang kebal dari pengaruh negara lain. Di tengah ketidakpastian situasi seperti ini, maka tantangan untuk mewujudkan perdamaian di sana semakin berat, termasuk dalam mendorong upaya rekonsiliasi intra-Palestina.
Senada dengan hal tersebut, Dirjen ASPASAF Kemlu juga menyampaikan bahwa fokus kebijakan luar negeri RI dalam upaya perdamaian Palestina dewasa ini, yakni; (1) mewujudkan gencatan senjata yang belum juga bisa dicapai karena Israel belum bergeming, proses perundingan masih jauh dari harapan; (2) setelah dicapainya dan dilaksanakannya gencatan senjata, maka harus terlaksana penyaluran bantuan kemanusiaan dari masyarakat internasional; (3) mendorong dan mengajak masyarakat internasional untuk mendukung dan mengakui kemerdekaan bangsa Palestina. Fokus ini dapat diperlancar dengan posisi RI saat ini yang menjadi special envoy dari OIC untuk melakukan diplomasi ke semua pihak bagi tercapainya perdamaian di Palestina; (4) Indonesia tidak menghendaki kemerdekaan Palestina yang memecah Gaza dari Tepi Barat (West Bank).
“Indonesia harus terus berperan aktif dalam mendorong upaya dicapainya perdamaian di Palestina, dan kita harus melakukannya dalam koridor hukum dan aturan internasional. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut mengawal pelaksanaan politik luar negeri RI dalam masalah Palestina ini. Kemlu sangat bersyukur bahwa dalam masalah Palestina ini, masyarakat dan Pemerintah dapat terus bersama-sama bergandengan tangan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua MUI Bidang HLNKI menyatakan bahwa konflik yang telah berlangsung lebih dari 8 bulan di Gaza membuktikan bahwa Israel telah gagal dalam menghabisi Hamas, bahkan justru memberatkan pemerintah Israel, terlihat pada mundurnya pejabat Israel anggota kabinet yang beranggotakan 6 orang.
“Dengan bukti tersebut, maka otoritas Israel sedang mengalami krisis moral yang terlihat pada sikap mereka yang secara kalap dan brutal menghabisi lebih dari 40.000 rakyat Palestina. Kita sangat khawatir ketika anggota kabinet yang mundur tersebut diganti oleh orang yang lebih kejam. Maka bisa dibayangkan, bahwa kebijakan untuk membumihanguskan Palestina akan semakin menguat, dan korban di kalangan rakyat Palestina akan semakin besar,” tandasnya.
Dialog telah berlangsung lancar dan substantif, para pimpinan ormas Islam juga menyampaikan pandangan, usulan dan rekomendasi mereka. Di antara hasil dialog yang terpenting adalah pernyataan yang disampaikan oleh Dirjen Aspasaf bahwa yang paling penting adalah sinergi antara Pemerintah RI dan masyarakat Indonesia, termasuk Ormas Islam dalam upaya mewujudkan kemerdekaan Palestina.
Dialog ditutup dengan dengan pembacaan “Pernyataan Bersama MUI dan Ormas-ormas Islam untuk Perdamaian Palestina” oleh Sekjen MUI Dr. Amirsyah Tambunan.
