Tanggal 6 Februari 2023 lalu, terjadi gempa besar berpusat di Gaziantep, Turkiye dan beberapa wilayah di sekitarnya turut merasakan dan menerima efek gempa. Korban di Turkiye pada tanggal 14 Februari bahkan mencapai 35.000 orang meninggal, sementara di Suriah sekitar 5.800 orang.
Kondisi Geopolitik dan Konflik Suriah
Artikel ini bukan bermaksud mengecilkan kondisi di Turkiye, tentu kita mempunyai rasa prihatin mendalam kepada seluruh korban gempa. Tetapi, memang artikel ini memfokuskan kepada penanganan gempa di Suriah yang dipengaruhi oleh kondisi geopolitik dan konflik yang melanda negara tersebut selama 12 tahun ke belakang.
Sejak 2011 lalu, Amerika Serikat telah menerapkan sanksi ekonomi kepada Suriah dengan alasan ingin menggulingkan pemerintahan Bassar al-Assad. Mereka memakai dalil khas kebebasan berdemokrasi seiring munculnya Arab Spring yang dimulai oleh demo menginginkan demokratisasi dan reformasi politik.
Kemudian, pada tahun 2019, Suriah kembali mendapatkan sanksi berat melalui penandatanganan Caesar Act Presiden Trump. Embargo tersebut menyasar bank-bank Suriah yang mengakibatkan perbankan Suriah tidak dapat leluasa aktif dalam sistem keuangan internasional.
Kemudian, embargo tersebut juga menyasar bisnis bidang infrastuktur perminyakan dan migas. Sehingga Suriah tidak dapat menjual minyaknya ke pasar global. Ditambah dan diperparah ladang-ladang minyak Suriah yang dikuasai oleh milisi separatis Kurdi dengan persentase sebesar 80% lewat dukungan Amerika Serikat. Minyak-minyak Suriah tersebut, kemudian dicuri dan dibawa ke Irak, dan diperjual-belikan dengan berbagai negara, termasuk Israel.
Wilayah yang Terkena Gempa
Setelah gempa tersebut apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat? Secara resmi mereka mengatakan “Kami akan membantu, namun tidak melalui pemerintah. Kami membantu melalui NGO-NGO”. Kemudian, di media sosial twitter juga muncul tagar #SaveNorthSyria yang bermakna selamatkan Suriah Utara.
Narasi tersebut menginginkan bantuan internasional masuk melalui Suriah Utara yaitu wilayah Idlib, senada dengan narasi pemerintah Amerika Serikat. Kenapa harus Idlib? Idlib merupakan satu provinsi di Utara Suriah yang masih menjadi bagian kedaulatan Suriah, namun hingga hari ini dikuasai oleh pemberontak.
Secara de facto yang berkuasa di wilayah tersebut merupakan kelompok-kelompok teroris, diantaranya Haiat at-Tahrir al-Sham (HTS) yang merupakan metamorfosis Jabbal al-Nusra dan berafilisasi dengan al-Qaeda Suriah hingga Ikhwanul Muslimin yang dahulu bernama milisi Free Syria Army dan telah berubah menjadi Syrian National Army.
Korban gempa di wilayah Idlib terdiri dari beragam latarbelakang, bukan hanya para pendukung teroris, namun juga para warga sipil. Masalah kemudian muncul manakala pemerintah Suriah tidak dapat secara langsung mengirimkan bantuan ke wilayah Idlib. Sebab mendapat penolakan HTS sebagaimana yang dikatakan oleh Julani (pemimpin HTS).
***
Kemudian, wilayah Suriah yang juga terdampak gempa yaitu Latakia dan Aleppo yang berada di bawah kontrol pemerintahan. Kondisi Aleppo 10 hingga 11 tahun terakhir nampak memprihatinka, disebabkan oleh serangan kelompok-kelompok teroris dalam bentuk pengiriman bom, menggali terowongan bawah tanah untuk memperoleh logistik, dan ditambah dengan gempa. Sehingga infrastruktur dan fasilitas publik rusak parah.
Para negara yang ingin membantu Suriah mendapatkan ancaman dari Amerika Serikat melalui pemberian sanksi. Sehingga menjadikan negara-negara yang akan membantu pemulihan gempa di Suriah berpikir ulang merealisasikan langkahnya.
Hal tersebut berbanding terbalik dengan para korban gempa di Turkiye yang mendapatkan perhatian dan bantuan dari dunia internasional, tanpa harus merasa takut negara-negara tersebut mendapatkan embargo ekonomi dari AS.
Namun, beberapa negara memberanikan diri untuk membantu korban gempa di Suriah. Di antaranya; Aljazair, Iran, Irak, Tunisia, China, Uni Emirat Arab, dan disusul negara lain di semenanjung Arab dan Afrika.
Nestapa Bantuan Kemanusiaan di Suriah
Kemudian, muncul pertanyaan bagaimana seandainya bantuan internasional terhadap korban gempa Suriah di wilayah Idlib dan Aleppo ternyata tidak didistribusikan kepada masyarakat di sana?
Hal ini menjadi sebuah kekhawatiran, sebab dalam fakta sebelumnya telah ditemukan bantuan-bantuan logistik, obat-obatan, hingga uang yang dikuasai oleh kelompok teroris. Diterangkan oleh seorang jurnalis independen bernama Eva Bartlett yang datang ke Suriah melakukan peliputan di wilayah-wilayah yang telah berhasil dikuasai kembali oleh tentara Suriah dari pemberontak dan teroris.
Bahkan, bantuan dari Indonesia pernah ditemukan dalam gudang milik Jais al-Islam yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin, dan tidak pernah diberikan kepada warga setempat sebagaimana laporan yang dirilis oleh Euronews berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setelah Jais al-Islam, Faylaq al-Rahman, ISIS, dan faksi teror lain yang sebelumnya berada di Ghouta dan pernah didukung oleh ACT melalui tagar #SaveGhouta berhasil diusir oleh militer Suriah.
Dalam analisis yang dilakukan oleh penulis, kelompok-kelompok teror tersebut mempunyai variasi nama. Ada yang disebut dengan teroris, pemberontak, rebel, hingga moderat rebel. Namun dengan berbagai nama yang digunakan, sesungguhnya bermuara kepada ideologi yang sama yaitu menghalalkan kekerasan dan pembunuhan demi mendapatkan kekuasaa. Persis seperti yang telah dilakukannya selama 12 tahun ini mengatasnamakan berjihad, memperjuangkan agama Islam, menuduh lawan-lawannya sebagai kafir (paham takfiri), sehingga sah-sah saja untuk dibunuh. Lalu, kelompok Kurdi yang mendapat dukungan Amerika Serikat.
***
Pertanyaannya apakah semua orang Kurdi ingin berpisah dari pemerintahan Suriah? Tentu jawabannya adalah tidak. Mereka menginginkan bersatu dalam sebuah negara Suriah, namun para milisi separatis Kurdi yang menduduki wilayah Provinsi Hasaka dan memperoleh supply dana dan senjata dari AS. Provinsi Hasaka merupakan wilayah hijau dan kaya akan ladang-ladang minyak Suriah.
Sebelum perang di Suriah, dalam sehari negara tersebut berhasil memproduksi minyak 400.000 barel. Menurut data sejak 2011 akumulasi kerugian Suriah di sektor minyak mencapai 107 miliar US Dollar.
Dalam kondisi seperti itu, rakyat Suriah sendiri kekurangan bahan bakar minyak dan listrik. Sehingga, dapat dibayangkan manakala BBM dan listrik sangat minim. Di beberapa wilayah untuk dapat menikmati penerangan, rakyat Suriah harus menghidupkan peralatan genset dan ditambah dengan datangnya musim salju di wilayah tersebut.
Dapat dibayangkan bagaimana kondisi para korban gempa di Suriah dalam situasi dan kondisi seperti itu. Solusinya adalah penghentian embargo dan pencurian minyak-minyak Suriah.
Meskipun Amerika Serikat telah mengeluarkan aturan licence nomor 23 yang isinya memberikan pengecualian terhadap bahan-bahan bantuan kemanusiaan yang diperbolehkan masuk Suriah. Namun, masalah utamanya bukan terdapat pada hal tersebut. Masalahnya adalah melainkan ketegasan sikap AS untuk mencabut segala bentuk embargo ekonomi dan bisnis yang berdampak kepada kesulitan yang dialami oleh negara lain untuk membantu Suriah.
Belum lagi para anggota ISIS yang berhasil kabur dari penjara Suriah dan Turki ketika gempa terjadi, hingga ancaman pengeboman oleh Israel terhadap konvoi bantuan kemanusiaan dari Iran yang akan masuk ke Suriah, bahkan Israel sebelumnya telah melakukan pengeboman terhadap bantuan kemanusiaan sebelum gempa, bandara, hingga pangkalan udara Suriah, yang tentunya hal tersebut merupakan jenis pelanggaran hukum internasional berat. Namun, negara dunia dan PBB tak dapat berbuat banyak terhadap kejahatan tersebut.
Editor: Soleh
