IBTimes.id – Pemerintah tengah menggodok aturan mengenai larangan individu menyebarkan ideologi khilafah. Upaya memberangus ideologi yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tersebut mendapat sambutan positif dari sejumlah pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Sikap Muhammadiyah

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Pustaka dan Informasi Dadang Kahmad menyatakan: “Muhammadiyah kalau konsensus bersamanya kita sebagai Negara Republik Indonesia, ya kita tetap akan mendukung Negara Republik Indonesia,” ujar Dadang Kahmad pada Jumat (13/9/2019) dilansir dari detik.com.

Dadang pun menyatakan bahwa prinsip Darul Ahdi Wa Syahadah akan terus dipegang oleh Muhammadiyah. Dengan kata lain, prinsip yang menyatakan NKRI dan Pancasila sebagai hasil perjanjian dan kesaksian harus terus didukung.

“Kalau Muhammadiyah kan mengakui Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, jadi sebagai negara hasil konsensus bersama dan Muhammadiyah ingin membuktikan dirinya sebagai bagian dari Republik Indonesia. Muhammadiyah konsisten dengan prinsip itu sampai kapanpun,” kata Dadang.

Seiring dengan Muhammadiyah, NU mendukung pemerintah godok peraturan Larangan Penyebaran Ideologi Khilafah ini.

Sikap NU

“NU mendukung seluruh upaya untuk mempertahankan keutuhan NKRI dan menentang setiap gerakan yang bisa memporak-porandakan keutuhan NKRI,” ujar Ketua PBNU KH Robikin Emhas saat dihubungi, Jumat (13/9/2019).

Pembahasan terkait persoalan khilafah ini, disebut telah diputuskan PBNU melalui Musyawarah Nasional Alim Ulama pada 2014. Dalam musyawarah tersebut diputuskan beberapa point terkait sikap PBNU terhadap khilafah.

Diantaranya,disebutkan menjaga keutuhan NKRI sebagai keharusan bagi seluruh elemen. Hal ini membuat setiap gerakan yang menentang keutuhan NKRI wajib ditangkal karena menimbulkan kerusakan dan perpecahan umat. Selain itu, disebutkan telah berkurangnya relevansi sistem khilafah bagi umat Islam.

Dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama juga diputuskan Islam tidak menentukan bentuk negara dan sistem pemerintahan untuk pemeluknya. Umat Islam diberi kewenangan menentukan bentuk negara dan sistem pemerintahan sesuai zaman dan tempat umat Islam berada.

Sistem khilafah adalah model yang sesuai diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Namun sistem ini berkurang relevansi setelah umat manusia bernaung di bawah negara bangsa.

Sikap MUI

Tak ketinggalan, MUI pun menanggapi tentang pembuatan aturan larangan menyebar ideologi khilafah di Indonesia. Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi KH Masduki Baidlowi, Jumat (13/09/2019) menyatakan:

“Bagi kami kalau pemerintah mau memperkokoh aturan yang digodok itu akan memperkuat, saya kira akan baik-baik saja. Asalkan dia tidak merongrong terhadap prinsip demokrasi,” Jumat (13/09/2019).

Masduki menyebut, prinsip demokrasi yaitu dengan tidak melarang orang kebebasan dalam berfikir. Menurutnya, batasan-batasan tersebutlah yang harus dipertegas.

“Prinsip demokrasi itu apa, prinsipnya itu tidak melarang pikiran orang. Berfikir itu bebas, tetapi hukum itu tidak boleh menghukum pikiran. Tapi hukum itu yang boleh itu melarang tindakan yang dianggap membahayakan negara, maka itu dilarang tidak masalah. Tapi demokrasi yang di atas hukum itu tidak boleh mengganggu terhadap kebebasan orang berfikir, saya kira batasan-batasan seperti itu yang harus dipertegas oleh aturan-aturan itu,” ujar Masduki.

Masduki mengatakan, pihaknya memahami keputusan pemerintah dalam mengkaji larangan tersebut. Dia mengibaratkan persoalan khilafah saat ini seperti penyakit yang semakin parah, sehingga memerlukan penanganan yang tepat.

“Kalau kita memahami latar belakang, kenapa pikiran membuat seperti itu. Saat ini ibarat penyakit, ancaman terhadap ideologi negara itu ibarat penyakit sudah lebih parah. Kalau tidak ada penanganan yang extra ordinary maka penyakit itu tidak akan sembuh,” kata Masduki.

Dilangsir dari detik.com, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto melapor ke Presiden Jokowi, agar segera membubarkan kelompok yang berpotensi mengancam NKRI.

“Kalau dari segi wacana kalau mereka berupa gerakan mengarah pada itu (potensi mengancam NKRI) jelas pemerintah berhak melarangnya. Sebagai sebuah wacana itukan sebagai kajian akademis, kalau sebuah gerakan untuk mengganti NKRI ya mungkin berhak membubarkan,” ujar Wiranto pada Jumat (13/9/2019). (Nabhan)

38 komentar

    • Bukan manusia yg memilih surga dan neraka Om, kalau tidak ada sifat Rahman dan rahimnya kita semua bakal masuk neraka, ente jangan sok merasa ahli surga walaupun sholat ente 2000 rokaat sehari, tiap tahun naik haji, sodakoh zakat trilyunan, Allah maha tahu apa yg tersembunyi di relung hati manusia, kalau tidak ada ampunan Allah mustahil kita masuk surga, hak Allah untuk memasukkan kita kemana, kita cuma wajib berusaha

  1. Pak sugito Klo tuhan demokratis, maka iblis akan mencalonkan jd tuhan. Kesalahan berpikir yg sdh dipengaruhi oleh arus liberarisme. Perbaikilah pikiran bapak.

  2. utk pencegahan, ajaran radikal/khilafah/ISIS, mestinya di negeri ini, dari pendidikan dasar ,tk, sd, smp, sma, dan sederajat, wajib di ajari pendidikan sosial, disiplin, P4, slain, agama, kristen, hindu, budha, Islam, katolik, yg ada di negara ini, harusnya, juga wajib ada pendidikan sosial, p4, budi pekerti, sehingga ber,etika, tertib saling toleransi, tidak bisa di susupi ajaran radikal, sehingga generasi kedepan slain cerdas juga ngerti etika, tatakrama, taat hukum, nasionalis,demi negara yg lebih maju dan bermartabat

  3. Utk antisipasi ajaran radikal/khilafah/isis, Mestinya di negeri ini, dari pendidikan dasar ,tk, sd, smp, sma, dan sederajat, wajib di ajari pendidikan sosial, disiplin, P4, slain, agama, kristen, hindu, budha, Islam, katolik, yg ada di negara ini, harusnya, juga wajib ada pendidikan sosial, p4, budi pekerti, sehingga ber,etika, tertib saling toleransi, sehingga generasi kedepan slain cerdas juga ngerti etika, tatakrama, taat hukum, nasionalis,demi negara yg lebih maju dan bermartabat,generasi kuat yg tidak bisa di ganggu atau di pengaruhi ajaran radikal tsb

  4. Sayangnya belum ada SATUPUN pejuang tegaknya Syariah dan Khilafah yang ingin memperjuangkan IDEOLOGI KHILAFAH. mereka hanya memperjuangkan IDEOLOGI ISLAM. Dalam Syariah Islam, yang mengatur semua aspek kehidupan, akan di jumpai Aspek Pengaturan Pemerintahan, Aspek inilah yang dalam Islam di kenal Istilah Khilafah, maka sistem Khilafah adalah bagian dari Ajaran Islam yang di yakini oleh pemeluknya.

    Namun sayang, bagi Rezim ANTI ISLAM, AJARAN ISLAM KHILAFAH di pelintir dan di monsterisasi sebagai IDEOLOGI KHILAFAH. Dengan Tujuan untuk menjauhkan umat Islam dari ajarannya. Bagi para agen dan penjilat, tidak ada pilihan lain selain menjadi pendukung dan pembebek kampanye hitam ini.

  5. Pokoknya ideologi tetap Pancasila krn negeri ini merdeka oleh perjuangan seluruh rakyat Indonesia yg terdiri dari semua suku/bangsa, Seluruh umat beragama dari sabang sampai merauke.

  6. Khilafah adalah sistem pemerintahan untuk melaksanakan syariat secara murni dan konsekuen. Ideologinya Islam.
    Khilafah dapat disebut pula imamah atau imarotul Islam sesuai hadits2 Rasulullah.

    • Pertanyaanya “apakah pelaksanaan syariat islam secara murni dan konsekuen” seperti yang anda sampaikan itu cocok dilaksanakan di Indonesia? Kan Indonesia tidak hanya islam?

  7. Khilafah adalah ajaran Islam, karena hakekatnya adalah melaksanakan hukum2 Allah yg saat ini diabaikan… Jadi melarang khilafah sama saja sdh tidak yakin lagi dg kekaffahan Islam.. Tp itu pilihan.. Mau setuju ideologi kapitalis saat ini yg demen sengsarakan rakyat ya monggo.. Mau komunis sosialis ya monggo.. Mau setuju Khilafah karena dorongan iman ya monggo… Itu pilihan… Dulu Rosulullah juga mengalami hal demikian.. Karena ideologi yg Rosulullah sebarkan dulu jg ditentang oleh kaum kafir dan munafik.. Sama kan??

  8. Silakan diperhatikan yang membahayakan Indonesia itu Khilafah atau sistem kapitalisme-liberal yang telah berurat berakar diterapkan rezim dzalim selama ini ?

    EMPAT (4) PROPOSAL KHILAFAH UNTUK INDONESIA

    Empat proposal Khilafah untuk Indonesia ini selayaknya mendapatkan ruang diskusi yang layak bukan malah dipersekusi, diintimidasi dan didzalimi.

    1. KHILAFAH MENAWARKAN GAGASAN UNTUK MENGAKHIRI DOMINASI DOLAR AS DAN MUNGKIN KE DEPAN YUAN CINA DENGAN SISTEM MINETER BERBASIS DINAR DAN DIRHAM

    Dengan dinar yang berbasis emas dan dirham yang berbasis perak maka akan terwujud keadilan bagi semua pihak, terukur dan stabil. Kestabilannya terjadi karena didukung oleh nilai intrinsik riil yang pada akhirnya akan menghilangkan inflasi.

    2. KHILAFAH AKAN MENGHAPUS SEKTOR NON-RIIL ATAU SEKTOR MONETER YANG MENJADIKAN UANG SEBAGAI KOMODITAS

    Sektor non riil inilah yang menyebabkan bubble economy dan memicu terjadinya krisis moneter dan ekonomi yang berulang. Dan yang jelas sektor non riil ini diharamkan karena mengandung unsur riba dan judi. Sektor non riil juga telah terbukti menyebabkan sektor riil tidak bisa berjalan secara optimal. Karena itulah Khilafah akan menempatkan uang hanya dijadikan semata-mata sebagai alat tukar dalam perekonomian. Khilafah akan menghentikan total sektor non riil dan semua uang akan digerakkan pada sektor riil sehingga roda ekonomi akan berputar secara optimal dan menyebabkan ekonomi kuat.

    3. KHILAFAH AKAN MENATA ULANG SISTEM KEPEMILIKAN DENGAN POLA YANG SESUAI DENGAN SYARIAH ISLAM

    Kapitalisme telah menempatkan kebebasan memiliki sebagai prinsip penting. Hal ini menyebabkan semua sumber daya ekonomi termasuk yang menguasai hajat hidup orang banyak dimiliki oleh swasta (privat). Akhirnya kerusakan dan ketidakadilan terjadi. Khilafah akan mengatur kepemilikan menjadi 3 yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan negara dan kepemilikan umum. Sumberdaya yang dibutuhkan orang banyak, menguasai hajat hidup masyarakat luas, termasuk sumberdaya yang berlimpah harus menjadi milik rakyat umum, baik muslim maupun non muslim dan tak boleh diprivatisasi. Negara yang akan mengelolanya dan dikembalikan hasilnya untuk kemakmuran rakyat sebagai pemilik yang sebenarnya.

    4. KHILAFAH AKAN MENJALANKAN POLITIK EKONOMI ISLAM

    Politik ekonomi Islam fokus pada kesejahteraan rakyat dengan memastikan dan menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat individu per individu. Khilafah akan memastikan 6 kebutuhan asasi setiap individu rakyat terpenuhi yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Oleh karena itu distribusi kekayaan harus dipastikan sampai kepada setiap individu rakyat. Tak seperti dalam kapitalisme, dimana kekayaan hanya menumpuk di segelintir individu, sedangkan rakyat kebanyakan mengalami kemiskinan.

    • Anti pancasila nih, terbuang cuma cuma dong pengorbanan para pahlawan nasional yg rela memberi Kan semangat dan nyawa nya sekalipun demi kemerdekaan, sedang kan untuk mengadopsi ideologi pancasila itu semua dari unsur, atau elemen masyarakat sudah setuju dn sudah berjalan lebih dari 50 thn. Lah knp baru sekarang gk suka nih, apa gk paham atau amatiran,

    • Inti nya kalau berurusan dengan merubah ideologi yg sudah menjadi kesepakatan bersama itu disebut gerakan radikalisme apapun yg ditawrkan , apa bedanya dgn pki yg sama ingin menggantikan ideologi dgn iming iming membela rakyat toh toh toh, apakah benar hanya diindonesia orang amatiran bnyak, bgaimana dgn negara islam di tempat lain apa mereka sama menyerukan khilafah,

  9. Semua ideologi ngakunya paling bagus, berpihak pada rakyat, menjanjikan keadilan. Pas udah berkuasa mah ya tetep aja penguasa yg paling dulu ngambil jatah dan paling banyak. Yg parah lg, atas nama ideologi bisa bilang pihak lain musuh ideologi.. layak dihancurkan…

    Mau2 aja orang jadi budak iedologi. Pelihara deh kewarasan.

  10. Bagaimana kalau yg ingin menerapkan khilafah di indonesia berjuang dulu bujuk arab saudi, satu saja dl : bujuk agar arab saudi mengganti mata uangnya menjadi emas dan perak, bukan kertas seperti sekarang. Lalu jgn monopoli minyak tapi bagi2 ke indonesia, kemudian jgn ikut main saham walau melalui tangan2 org lain, lalu beli itu google, atau ciptakan yg spt google utk mengatur internet sesuai islam. itu saja dl bujuk itu arab saudi yg katanya kaya raya, kalau mau, dan berhasil baru kita contoh, kan selama ini arab saudi katanya jadi contoh dlm penerapan islam.

  11. khilafah adalah negara yang menerapkan aturan islam secara kaffah…massaa sbagai umat islam kita alergi / takut..
    bukankah itu dari Allah yang maha pencipta dan pengatur kita.

  12. Khilafah dengan syariah Islam nya adalah lawan terberat sistem Kapitalisme-Liberal yang telah lama diterapkan di negeri ini dan negeri-negeri muslim lainnya.

    Pancasila hanya dijadikan tameng untuk menyelamatkan Kapitalisme-Liberal.

    Jadi kalo saat ini ada yang menentang Khilafah maka ada 2 kemungkinan :
    1. Sang penentang belum tahu
    2. Sang penentang telah menikmati menjadi oligark dalam sistem kapitalisme-liberal
    3. Sang penentang adalah agen Kapitalisme-Liberal

    Poin 1 jawabannya yuk diskusi sambil ngopi
    Point 2 dan 3 kalo muslim aemoga cepat sadar, kalo gak sadar yuk kita lanjutkan pertarungan peradaban ini

  13. Klo bentuk ajaran khilafah itu boleh, kenapa di negara² seperti Arab saudi, Mesir, Yordania, Surya, Libya, Turki, dan di beberapa negara mereka semua melarang dan membubarkannya padahal seperti Arab Saudi saja itu jelas negara islam toh melarangnya, kenapa di Indonesia ini dipaksakan.

  14. Bagi yang memahami konstalasi politik internasional insyaa Allah akan paham siapa dibalik pemimpin di negeri-negeri Islam tersebut menjelang dan pasca runtuhnya Khilafah Islamiyyah Usmaniyyah.

    Tidak lain dan tidak bukan adalah Negara kapitalis global

  15. APAKAH KHILAFAH ITU IDEOLOGI ATAU SISTEM

    oleh :
    @prihandoyo kuswanto
    Penggiat rumah pancasila.

    Perdebatan Khilafah mulai rame lagi seakan.khilafah itu barang najis yang tidak boleh dipikirkan .
    Yang lebih payah lagi membedakan apa itu siatem dan apa itu ideologi saja sudah belum benar sehingga kita dibawah kearah kerancuan-kerancuan yang akut .

    Pemerintah tengah menggodok aturan mengenai larangan individu menyebarkan ideologi khilafah. Upaya memberangus ideologi yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tersebut mendapat sambutan positif dari sejumlah pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

    Khilafah itu ideologi apa sistem ? Pancasila itu ideologi sistem nya MPR ,Liberalisme itu ideologi sistem nya Presidenseil,atau Parlementer ,sedang Khilafah itu sistem nya ideologi nya Islam .

    Sikap Muhammadiyah
    Ketua PP Muhammadiyah Bidang Pustaka dan Informasi Dadang Kahmad menyatakan: “Muhammadiyah kalau konsensus bersamanya kita sebagai Negara Republik Indonesia, ya kita tetap akan mendukung Negara Republik Indonesia,” ujar Dadang Kahmad pada Jumat (13/9/2019) dilansir dari detik.com.

    Dadang pun menyatakan bahwa prinsip Darul Ahdi Wa Syahadah akan terus dipegang oleh Muhammadiyah. Dengan kata lain, prinsip yang menyatakan NKRI dan Pancasila sebagai hasil perjanjian dan kesaksian harus terus didukung.

    Pertanyaan perlu diberikan pada Muhammadyah apakah Indonesia masih berdasarkan Pancasila ? Sebab sistem negara berdasarkan Pancasila itu ada tiga hal minimal.
    1.Adanya lembaga tertinggi negara yang disebut MPR.
    2.Adanya Politik pembangunan rakyat yang disebut GBHN .
    3.Presiden adalah Mandataris MPR .

    Apakah Muhammadyah konsisten terhadap perjanjian luhur bangsa ini yang mana yang dipegang Muhammadyah bukan nya negara ini sekarang sistem nya Presidenseil dan ideologi nya liberalisme ,dimana letak konsisten nya Muhammadysh terhadap negara berdasarkan Pancasila ? Jangan-jangan Muhammadya ngak mengerti apa yang terjadi dengan amandemen UUD 1945.

    “Kalau Muhammadiyah kan mengakui Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, jadi sebagai negara hasil konsensus bersama dan Muhammadiyah ingin membuktikan dirinya sebagai bagian dari Republik Indonesia. Muhammadiyah konsisten dengan prinsip itu sampai kapanpun,” kata Dadang.

    Jadi dimana konsisten nya Muhammadyah terhadap negara berdasarkan Pancasila ? Disini kita bisa menggugat Muhammadyah atas ketidak konsistenan terhadap negara ini.

    Seiring dengan Muhammadiyah, NU mendukung pemerintah godok peraturan Larangan Penyebaran Ideologi Khilafah ini.Boleh saja Muhammadya mendukung.larangan penyebaran Ideoligi Khilafah padahal Khilafah itu bukan ideologi tetapi sistem sedang ideologi nya adalah Islam .Jadi Muhammadyah harus melihat dengan seksama apakah Muhammadyah lebih setuju Idelogi Liberalisme Kapitalisme ?kok hari ini tidak protes malah menikmati keadaan .

    Sikap NU
    “NU mendukung seluruh upaya untuk mempertahankan keutuhan NKRI dan menentang setiap gerakan yang bisa memporak-porandakan keutuhan NKRI,” ujar Ketua PBNU KH Robikin Emhas saat dihubungi, Jumat (13/9/2019). Kepeutusan NU harus nya tidak menjadikan Khilafah persoalan Khilafah itu Sistem ,sementara porak poranda nya NKRI bukan soal Khilafah ,Liberalisme ,Kapitalisme ,Indivualisme ,Neo Kolonialisme ,Sparatisme,Komunis ,LGBT,yang jelas sedang merontokan persatuan dan kesatuan bangsa ini kok ngak di protes Khilafah barang yang ngak ada dan ngak ada wujud nya kok digembar gemborkan seakan negara ini akan roboh saja .

    Dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama juga diputuskan Islam tidak menentukan bentuk negara dan sistem pemerintahan untuk pemeluknya. Umat Islam diberi kewenangan menentukan bentuk negara dan sistem pemerintahan sesuai zaman dan tempat umat Islam berada.
    Rupa nya Musyawarah Nasional para Alim Ulama.juga tidak jelas dan tidak memberi kepastian yerhadap Pancasila ,kalau cara berfikir nya demikian apa boleh negara ini menjadi negara Komunis arau negara liberal yang tidak berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

    Sistem khilafah adalah model yang sesuai diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Namun sistem ini berkurang relevansi setelah umat manusia bernaung di bawah negara bangsa.Sudah jelas dikatakan Khilafah adalah sebuah sistem bukan Khilafah .

    Sikap MUI
    Tak ketinggalan, MUI pun menanggapi tentang pembuatan aturan larangan menyebar ideologi khilafah di Indonesia. Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi KH Masduki Baidlowi, Jumat (13/09/2019) menyatakan:

    “Bagi kami kalau pemerintah mau memperkokoh aturan yang digodok itu akan memperkuat, saya kira akan baik-baik saja. Asalkan dia tidak merongrong terhadap prinsip demokrasi,” Jumat (13/09/2019).

    Sikap MUI juga sama saja tidak paham apa itu Ada Ideologi Khilaha?
    Kita sebagai umat juga kebingungan terhadap pendapat Muhammadyah. NU ,MUI ,terhadap persoalan.yang sesungguh nya ndak ada Wujud nya .

    Khilafah itu apa bertentangan dengan Pancasila ? Kalau bertentangan dimana nya ?

    Apa Ke Tuhanan Yang Maha Esa bertentangan dengan Khilafah ?

    Apa Kemanusiaan Yang Adila dan beradap bertentangan dengan Khilafah ?

    Apakah Persatuan Indonesia bertentangan dengan Khilafah ?

    Apakah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikma kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan ?bertentangan dengan Khilafah ?

    Apakah Keadilan.sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bertentangn dengan Khilafah ?

    Kewajiban negara dan ormas Islam.Muhammadyah ,NU ,MUI menjelaskan pertanyaan di atas pada umat agar umat mengerti apa itu Khilafah .
    Kilafah itu dasar nya Tauhid sistem nya majelis sedang negara berdasarkan Pancasila dasar nya Ke Tuhanan Yang Maha Esa (Tauhid).sistem nya MPR (Majelis).
    Terus beda nya Khilafah dengan Negara berdasarkan Pancasila apa ? Harus nya umat jangan hanya seperti buih hanya ikut ngalir ngidul tetapi tidak punya prinsip .
    Sudah saat nya kita sadar sesungguh nya negara kita ini masihkah berdasarkan Pancasila ?.

  16. Jangan sampai kita menjadi pihak yang mengamini, apalagi mensupport kedzaliman pada sebuah gagasan.

    Apalagi gagasan tersebut bersumber dari Islam.

    Pada pemikiran adam smith, aristoteles, plato saja yang tak memiliki basis Islam .. Kalian menghormati dan membiarkannya berkembang dan menghegemoni.

    Masak pada gagasan yang memiliki basis sumber Islam, malah mempersekusi dan mendzalimi atau mengamini persekusi dan tindakan dzalim

    Jadilah seperti layaknya saudara sesama muslim

Tinggalkan balasan

mohon berikan komentar anda
mohon untuk menuliskan nama anda