Bengkulu – Polemik kebudayaan adalah polemik yang tajam dan mencoba merumuskan identitas diri Indonesia. Polemik ini mencatat sebuah nama, Sutan Takdir Ali Syahbana sebagai salah satu tokoh yang terlibat dalam “pertikaian intelektual” tersebut.
Beberapa puluh tahun kemudian, muncul lah polemik antara hukum waris Islam dan hukum waris adat. Polemik ini mencatat satu nama yaitu, Prof. Dr. Hazairin sebagai seorang ahli hukum adat di Indonesia.
Pada masa pertengahan Orde Baru, kita pun disajikan dengan polemik akan porkas dan SDSB. Prof. Ibrahim Hosen (Ayah Nadirsyah Hosen) adalah tokoh sentral dalam polemik itu. Ketiganya memiliki kesamaan, sama-sama memiliki darah keturunan alim ulama dan memiliki irisan yang cukup penting dengan Bengkulu.
Sutan Takdir Alisyahbana
Tokoh pertama adalah Sutan Takdir Alisyabana. Di mana dari garis sang nenek, ia masih memiliki kekerabatan dengan Sentot Alibasja yang dibuang ke Bengkulu dan keturunan dari Wiria Cakraningrat, bangsawan Bangkalan Madura yang meminta bantuan pada Inggris namun akhirnya menetap di Bengkulu.
Takdir menghabiskan masa kecilnya di Bengkulu, tempat sang kakek Sutan Muhammad Zahab dimakamkan dan dihormati sebagai seorang ulama. Takdir sendiri harus menghabiskan masa pendidikannya di HIS Bengkulu pada tahun 1915-1921, sebelum akhirnya meneruskan ke sekolah Radja/Kweekschool Bukit Tinggi.
Takdir memiliki prinsip Indonesia harus keluar dari budayanya dan merebut kebudayaan Barat. Walaupun banyak tokoh yang menyatakan budaya Barat sangat lekat dengan egoisme dan memuja materialism, baginya, orang Indonesia pada masa itu belum memiliki ego yang membuat cinta kepada dirinya dan hak-haknya sebagai manusia.
Pentingnya Materialisme
Bagi Takdir, Barat adalah peradaban intelektual yang akan mencerahkan masa depan Indonesia. Ia juga dengan satir mencela kelompok anti materialisme dengan berpendapat bahwa bangsa yang mati kelaparan malah anti materialisme.
Seharusnya, materialisme diperlukan agar bangsa kita hidup dengan layak. Lebih jauh, Takdir “mencela’ budaya Timur sebagai budaya yang kolot, terjebak dalam mistik, irasional dan estetik. Sedangkan yang beliau idam-idamkan adalah manusia Rennaisance dan mandiri. Peradaban Barat yang saintifik dan modern akan menggusur budaya Timur yang religious dan estetis. Pendapatnya yang disampaikan pada kongres pendidikan di Solo pada tahun 1935, dan ia tulis dalam majalah “Poedjangga Baroe” tentu saja mendapat tentangan dari para tokoh seperti Sanusi Pane, Poerbatjaraka, dr. Soetomo, dan lain sebagainya.
Pemikiran kontroversial yang dicetuskan Takdir, malah menyulut sebuah polemik yang disebut dengan Polemik Kebudayaan. Di mana, polemik ini memiliki peran penting dalam menemukan dan meneguhkan identitas bangsa Indonesia.
Polemik kebudayaan ini akhirnya dikumpulkan oleh Achdiat K Mihardja menjadi satu buku pada tahun 1948. Achdiat sendiri, menganggapnya sebagai pergulatan pemikiran terbesar dalam sejarah Indonesia.
Hazairin
Tokoh kedua adalah Hazairin. Lahir di Bukit Tinggi 28 November 1906. Ayahnya Zakaria Bahari adalah seorang guru dari Bengkulu. Hazairin mendapatkan pelajaran agama dari ayahnya dan kakeknya, Ahmad Bakar yang merupakan seorang mubaligh terkenal.
Ia menamatkan pendidikan HIS-nya di Bengkulu pada tahun 1920. Kemudian, ia meneruskan pendidikannya di MULO Padang, AMS di Bandung, dan Sekolah Tinggi Hukum Batavia serta mendapat gelar Meester in de Rechten (Mr) dan mendapat gelar Doktor dengan penelitiannya berjudul “De Redjang” yang mengupas tentang suku Rejang di Bengkulu.
Hazairin sendiri memiliki karir yang cukup cemerlang. Mulai dari Kepala Negeri Padang Sidempuan (1938), Residen Bengkulu merangkap wakil Gubernur Sumatera Selatan (1946) dan setelah revolusi berakhir, ia diangkat menjadi kepala Bagian Hukum Sipil Kementrian Kehakiman.
Mendirikan Partai Indonesia Raya (PIR) dan terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara. Ia juga ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri pada kabinet Alisastroamijoyo I.
***
Lepas dari politik, Hazairin menjadi guru besar dalam beberapa kampus ternama. Sebagai seorang ahli hukum adat dan mengetahui seluk beluk hukum Islam, Hazairin memiliki pendapat yang cukup berani karena dinilai bertentangan dengan pendapat jumhur ulama dalam masalah waris.
Hal ini berangkat dari persepsinya tentang masyarakat Indonesia yang menganut sistem Bilateral, yaitu menyandarkan sistem kekerabatan dari garis ayah (patrilineal) dan ibu (matrilineal).
Dengan konsep ini, Hazairin menolak “Asabah”. Asabah dalam ilmu mawaris adalah golongan yang mendapatkan sisa harta waris setelah golongan Dzawil Furudl yang mendapatkan bagian pasti.
Nasabah menurut Hazairin, ada pada masyarakat unilateral bukan pada masayarakat bilateral. Sebagai implikasi dari pendapatnya tersebut, Hazairin berpendapat bahwa Kalalah (orang yang tidak memiliki keturunan dan orang tua) dihitung ke bawah baik laki-laki maupun perempuan. Menurut Hazairin, kakek hanya diperbolehkan mewaris jika tidak ada lagi keturunan, orang tua, dan saudara.
Begitu pula jika terdapat keturunan yang lebih jauh dari anak, keturunan saudara (mawali bagi mendiang saudara yang bersangkutan) kakek ataupun nenek tidak bisa mewaris, sebab berbenturan dengan surat al-Nisa’: 33, yaitu tidak boleh menjadi mawali bagi orang tua (ayah atau ibu).
Ibrahim Hosen
Tokoh ketiga adalah Ibrahim Hosen yang lahir di Bengkulu pada 1 januari 1917. Ayahnya adalah K.H. Hosen seorang ulama berdarah Bugis dan ibunya adalah keturunan bangsawan kerajaan Selebar. Secara formal, Ibrahim Hosen mulai pendidikannya pada Madrasah al-Sagaf, tingkat Ibtidaiyah di Singapura.
Lalu, melanjutkan pendidikan di Mu’awanatul Khaer Arabische School (MAS) di Tanjung Karang yang didirikan orang tuanya. Selain itu, ia juga menuntut ilmu agama di beberapa pesantren terkenal di Jawa.
Pada tahun 1955, Ibrahim belajar ke Mesir. Saat revolusi kemerdekaan, Ibrahim Hosen adalah anggota masyumi wilayah Bengkulu, Komandan Batalion Istimewa Divisi Andalas Selatan barisan Sabilillah dan Hizbullah dan anggota Badan Pekerja DPRD keresidenan Bengkulu.
Selain di Masyumi, Hosen tercatat sebagai pengurus Wakil Majelis Tarjih Muhammadiyah pada tahun 1954 dan turut hadir dalam rapat-rapat Tarjih tingkat nasional. Namun pada akhirnya, ia berlabuh ke Nahdlatul Ulama dengan bergabung menjadi pengurus Nahdlatul Ulama Sumatera selatan (Palembang).
***
Ia mendirikan Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an pada tahun 1971 dan Institut Ilmu Al-Qur’an di Jakarta. Selain itu, karir akademiknya juga melejit dengan menjadi guru besar pada beberapa universitas Islam ternama.
Setidaknya, terdapat dua pemikirannya yang sempat memicu kontroversi. Pertama, beliau berpandangan bahwa hakim wanita diperbolehkan agama. Beliau mengutip pendapat Imam Hanafi dalam hal ini.
Tentu saja, pendapatnya pada waktu itu menimbulkan kontroversi karena secara umum hakim agama didominasi oleh laki-laki. Namun seiring sejalannya waktu, pendapatnya tersebut dapat diterima secara luas.
Pendapat kedua adalah menghukumi Mubah Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) dan Porkas. Bagi Hosen, keduanya bukanlah “Maysir” karena tidak berhadap-hadapan. Jika ada taruhan dan saling berhadap-hadapan, maka inilah yang dihukumi haram. Sehingga Lotre dan sejenisnya dihukumi dengan mubah.
Editor: Yahya FR
