Sebenarnya banyak orang berharap besar terhadap gagasan Islam Nusantara-Berkemajuan. Gagasan yang mula-mula merupakan elaborasi antara “Islam Nusantara” dan “Islam Berkemajuan” ini, diharapkan bukan sekedar menjadi titik temu antara dua organisasi Islam terbesar di Indonesia: Muhammadiyah dan Nahdlatul ‘Ulama (NU). Akan tetapi, juga sebagai teladan bagi moderatisme Islam di seluruh pejuru dunia.

Namun, sebenarnya ada sedikit kekhawatiran terhadap harapan besar tersebut. Tentu saja bukan bermaksud pesimis. Hanya sekedar menekankan, bahwa mimpi kaum Muslim Nusantara yang sedemikian mulia, harus benar-benar terwujud.  

Marilah kita memulainya dengan mengurai kompleksitas dari kenyataan yang ada.

Kenyataannya, secara politis, antara Muhammadiyah dan NU terlampau larut dalam persaingan yang sayangnya bukan melulu menuju kepada aksi fastabiq al-khairat (berlomba-lomba dalam kebajikan). Dalam konteks ini, mereka juga tidak terlalu berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh selayaknya partai-partai politik. Yakni haus kekuasaan, primordialistik, dan terkadang terlampau sukar untuk melepaskan egonya masing-masing.

Perlu digarisbawahi sebagai klarifikasi bahwa, ketika menyebut “Muhammadiyah dan NU” dalam konteks ini, bukanlah sekedar sebagai organisasi semata-mata. Tetapi, juga sebagai gerbong kebudayaan yang begitu besar, yang diisi oleh para penumpang dengan kekhasan dan keunikannya masing-masing. Tidak ada Muhammadiyah dan NU yang besifat tunggal, seragam dan “di mana-mana sama saja.” Mereka bersifat jamak, bervariasi sedemikian kompleks, dan senantiasa berbeda-beda, tergantung apa yang dimiliki, apa yang dilakukan dan apa yang dikehendaki para penumpang tersebut.

Sebagai contoh, kalau menyebut gagasan “Islam Nusantara”, tentu gagasan tersebut bukanlah milik NU secara organisatoris semata. Juga jelas, bukan ide pribadi Ketua PB NU, KH Said Aqil Siraj. Tetapi kembali kepada NU yang kompleks dan bervariasi: NU sebagai organisasi, sebagai agensi sosial dan kebudayaan, sebagai kendaraan politik, sebagai payung besar gerakan aktivisme sosial, sebagai institusi keagamaan, sebagai produsen fatwa hukum dan teologi Islam, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan Muhammadiyah.

Dengan adanya perbedaan para agensi sosial di lingkungan Muhammadiyah dan NU, menegaskan adanya perbedaan pemahaman atas gagasan Islam tertentu. Lebih dari itu, sebenarnya terdapat pula perbedaan “kepentingan” – termasuk kepentingan politik – dari para agensi sosial tersebut.

Ketika keduanya (baca. Muhammadiyah dan NU) harus berhadapan dengan urusan politik elektoral musiman, baik itu Pilkada maupun Pilpres, terutama Pemilu 2019 yang tidak lama lagi akan dihelat, maka tidak jauh berbeda dengan kelompok sosial yang berseteru satu sama lain dengan pelbagai dalih pembenaran, argumentasi dan alasan yang diajukan. Bahkan, dari dalam tubuh Muhammadiyah dan NU itu pun terfragmentasi (secara politik) sedemikian parahnya. Itu semua terjadi, baik oleh karena perbedaan kepentingan politik, bendera partai, dan calon presiden (antara memilih Jokowi ataukah Prabowo).

Tatkala harus berurusan dengan musim politik yang seringkali “mendung gelap” dan “berbadai” ini, tentu saja masalah yang harus dihadapi merembet ke mana-mana. Sekarang ini, kita tidak membedakan antara Muhammadiyah dan NU dari cara mereka qunut subuh, tahlilan atau tidak, atau di mana mereka melaksanakan shalat idul fitri dan idul adha. Kita membedakan keduanya (yang kompleks itu) sebagai misalnya, pendukung partai tertentu, calon presiden tertentu, pemilik kepentingan politik tertentu (saya dapat apa, jika memihak siapa). Bahkan, juga urusan apakah mendukung Aksi 212 atau bukan, pecinta Habib Rizieq atau bukan, teguh dalam mengimani kabar bohong (hoax) atau bukan, dan seterusnya.

Kita tidak dapat memungkiri bahwa gelas bisa pecah, saudara kandung bisa bertengkar dan suami-isteri pun bisa bercerai. Akan tetapi, apakah kita akan terus-menerus seperti ini?

Kemarin malam kebetulan para aktivis muda Muslim-progresif dari seluruh Nusantara (Indonesia, Malaysia, Singapura dan sekitarnya) berkumpul di Kuala Lumpur, Malaysia. Bertempat di markas Islamic Renaissance Front (IRF) yang diketuai oleh seorang intelektual dan kritikus Dr Farouk Musa, Buya Ahmad Syafii Maarif mendongengkan sesuatu yang tidak membuat kita semua berlega hati. Tetapi justru membuat gelisah yang berkepanjangan!

Buya menceritakan bahwa sebenarnya sejarah Islam dan dunia Arab, benar-benar gelap dan penuh pertumpahan darah. Jika kita mengamati sejarah kelahiran Sunni dan Syiah misalnya, sungguh berlandas konflik politik yang berdarah-darah. Bahkan di antara Khulafa’ al-Rasyidin, hanya Abu Bakar yang wafat secara wajar. Selebihnya, Umar, Usman dan Ali, terbunuh oleh karena ganasnya kepentingan politik. Oleh karenanya, lebih sukar menemukan contoh kebajikan ketimbang contoh perseteruan, konflik dan dehumanisasi. Ironisnya, sejarah yang serba kelam, berbau amis darah peperangan dan penuh dengan pengumbaran kesombongan, arogansi diri serta otoritarianisme itu, bukan menjadi ibrah atau pelajaran berharga bagi kaum Muslim dewasa ini. Tetapi justru kerap dijadikan sebagai pembenar untuk urusan syahwat duniawi yang meluap-luap. Terutama syahwat politik.

Mafhum bahwa Saudi menjadi musuh abadi Iran, Sunni dan Syiah bak kucing dan anjing yang tak berhenti berkelahi. Di sampng itu, dari ujung barat hingga ujung timur kawasan Timur Tengah, negara-negara yang mengklaim dirinya negara “Muslim” atau bahkan negara “Islam”, sebenarnya hanyalah negara-negara yang dipimpin oleh para raja yang haus darah dan kekuasaan. Lantas, dunia Arab atau Timur Tengah yang hanya sekedar berbahasa Arab, fasih melantunkan nada-nada Arabi, berjenggot dan berjubah, serta terlalu sering mengafirkan sana-sini, apakah layak dianggap sebagai teladan Islam yang mulia? Teranglah jawabannya, itu bukan Islam dan sama sekali tidak Islami!

Belum lama ini, seorang Imam Kerajaan Saudi, Abdurrahman As-Sudais secara kontroversial menyebutkan bahwa sang putera mahkota, Muhammad bin Salman adalah seorang mujaddid (pembaharu/reformer). Apakah seorang Imam ini tidak menyadari bahwa calon raja dari para penjaga dua kota Islam tersuci di dunia (Haramain) ini, demi kepentingan politik tega membunuh saudara-saudaranya sendiri? Apakah seorang yang hafiz al-Qur’an sejak kecil ini menutup mata akan kematian seorang jurnalis Jamal Kasoogi yang kerap bersuara lantang mempersoalkan keadilan di sana? Tentu saja segala yang berbau Saudi, jelas belum tentu Islami.

Jika kita mau mengambil pelajaran dari sejarah Islam yang kelam, di mana fragmentasi politik mengakibatkan gelombang besar dehumanisasi dan krisis kemanusiaan yang dahsyat, sesungguhnya kita harus berani menerobos dinding perbedaan antara Sunni dan Syiah (juga Muhammadiyah dan NU), beserta segala kepentingan politiknya. Kita harus berani melampaui segala hal (terutama politik) yang sejatinya hanyalah produk sejarah tersebut.

Mari kita membuat sejarah baru, yakni sejarah kebajikan. Sejarah yang bisa kita tempa dari gagasan “Islam Nusantara-Berkemajuan” yang terlepas dari segala kepentingan politik kekuasaan yang serba busuk dan arogan. Kekuasaan itu sendiri memang penting. Apalagi jika diniatkan dan diorientasikan berdasarkan visi dan misi pembangunan peradaban kemanusiaan yang mulia. Tetapi jika untuk sekedar menikmati arogansi diri dan “ketidakjelasan,” buat apa?

Masalah yang kita hadapi begitu berat dan terkadang berbuah frustasi karena sulit sekali menemukan solusinya. Akan tetapi, tidak ada jalan lain kecuali kita berusaha mencari secara sungguh-sungguh bagaimana menyelesaikan masalah, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya seperti impian Muhammadiyah, dan membangun peradaban Islam.

Kita bisa memulainya dari menempa kesadaran kritis bahwa, pertama, persaingan politik yang kotor itu menghempaskan persaudaraan, memutuskan tali welas asih dan jauh dari nilai universal Islam yang menekankan kebenaran, keadilan, kesetaraan dan kemanusiaan; kedua, sejarah Islam itu tidak sepenuhnya indah, manis, dan penuh dengan hiasan perdamaian; ketiga, Arabisme belum tentu bersifat Islami; keempat, seperti halnya Sunni dan Syiah, Muhammadiyah dan NU hanyalah produk sejarah, bukan Islam itu sendiri.

Sebagai ikhtitam dari tulisan ini, sangatlah masuk akal jika kita mengapresiasi falsafah yang diperkenalkan oleh Profesor Din Syamsuddin. Sudah saatnya kita mentransformasi kesadaran kritis kita sebagai Muslim. Jika sebelumnya kita selalu berpijak kepada kaidah al-muḥāfaẓah ‘ala al-qadīm al-ṣāliḥ wa al-akhdhu bi al-jadīd al-aṣlaḥ (memelihara yang lama yang masih baik, dan memilih yang terbaik dari yang baru) menjadi al-muḥāfaẓah ‘ala al-qadīm al-aṣlaḥ wa al-ijād bi al-ajdād al-ṣāliḥah (memelihara yang terbaik dari yang lama dan menciptakan yang terbaik pula di masa kini). Dalam konteks politik dan pembangunan peradaban umat saat ini, marilah kita berpikir “melampaui Muhammadiyah dan NU”. Mari kita mulai menggagas sesuatu yang post-Muhammadiyah-NU.

Tinggalkan balasan

mohon berikan komentar anda
mohon untuk menuliskan nama anda