Afghanistan negara yang terletak di Asia Tengah memiliki sejarah panjang dalam perpolitikan, termasuk pengaruh kuat dari politik Islam. Hal itu terjadi semenjak masa Dinasti Umayyah sudah menguasai wilayah tersebut. Afghanistan mayoritas dihuni oleh masyarakat suku Pashtun yang merupakan penduduk asli di negara tersebut.
Pada periode abad pertengahan, Afghanistan termasuk ke dalam wilayah cakupan antara Dinasti Safawi dan Dinasti Mughal dari Delhi. Vis A Vis keduanya mengalami batas wilayah di bagian Afghanistan tersebut di masa dahulu. Jadi, secara tidak langsung, Afghanistan secara historis merupakan negara yang dahulunya bagian dari kekuasaan Islam.
Sejarah politik negara Afghanistan modern mulai dengan penguasaan Kekaisaran Hotaki dan Durrani di Abad ke-18. Pada akhir Abad ke-19, Afghanistan menjadi negara penyangga di antara Kekaisaran Rusia dan Imperium Inggris. Setelah Perang Afganistan yang ketiga pada 1919, Raja Amanullah mencoba untuk memodernisasi Afghanistan, namun gagal melakukannya.
Afghanistan menjadi negara yang damai pada waktu pemerintahan Zahir Syah selama empat puluh tahun. Pada tahun 1970-an, serangkaian kudeta atau perebutan kekuasaan secara paksa diikuti dengan serangkaian perang sipil menghancurkan sebagian besar Afganistan. Kejadian-kejadian ini mulai ketika negara tersebut dijadikan negara sosialis di bawah pengaruh Uni Soviet selama Perang Soviet-Afghanistan.
Afghanistan dua kali diserang oleh Inggris yakni pada tahun 1839-42 dan 1878-80, akan tetapi mengalami kegagalan untuk menganeksasi wilayah tersebut. Inggris mengontrol urusan luar negeri negara antara tahun 1880 dan 1919 dan selama periode ini sedikit dampak langsung pembentukan negaranya. Penduduk Afghanistan sudah mempertimbangkan secara otonomi dalam relasi politik mereka (Ghani, 1987, pp. 83–84).
Kemudian pada tahun 1919-29, nasionalisme dari Birokrasi Afghanistan oleh Raja Amanullah bekerjasama dengan beberapa negara maju Eropa dan tahun 1921 dia menjadi anggota dari Liga Bangsa-bangsa. Jerman dan Perancis melakukan kerja sama dalam bidang perdagangan, bantuan dan relasi kultural.
Tahun 1973 dideklarasikan Republik Afghanistan (Ghani, 1987, p. 85). Tahun 1978 adalah tahun pergolakan laten antara ideologi transnasional di negara tersebut, di antaranya ada dari kalangan komunis, liberalis, maois Cina, dan kaum fundamentalis Islam. Sejak tahun 1978 tersebut juga terjadi revolusi perang perlawanan terhadap rezim di bawah kekuatan Uni Soviet. Aspek transnasional Pan-Islamisme menjadi fenomena perjuangan kaum Mujahidin Arab dalam Afghanistan pertengahan 1980-an. Relawan arab berjihad bagi Afghan berperan signifikan dalam perjuangan militer. Kalangan Komunis di bawah Partai Khalq memonopoli kekuasaan Afghanistan menjadi satu sistem partai dengan pimpinan Hafizullah Amin.
Pertarungan hebat terjadi antara kelompok Islam Fundamentalis dari penduduk asli Afghanistan terhadap pengaruh Uni Soviet di Afghanistan. Mereka dari kelas khan dan kelompok suku tua, yang memiliki otoritas lokal mullah dan kaum muda fundamentalis Islam.
Pertempuran demi pertempuran yang terjadi antara pihak pemberontak dan militer pemerintah, tetap tidak membuahkan hasil yang maksimal bagi pejuang negara Islam di Afghanistan selama periode Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, hingga akhir pada awal-awal dekade 1990-an setelah Uni Soviet kalah dalam perang dingin tersebut, akhirnya Afghanistan tidak ada lagi penjajah di negeri itu.
Setelah pasukan Soviet meninggalkan Afghanistan, negara ini menjadi negara Islam dengan adanya Persetujuan Peshawar, namun sebagian besar wilayahnya telah dikuasai oleh pejuang Taliban yang memerintah negara itu selama hampir lima tahun dengan menegakkan Syariat Islam secara total. Sejak Serangan 11 September 2001 di Amerika, Taliban dipaksa keluar dari Afganistan oleh koalisi yang dipimpin oleh NATO karena menyembunyikan keberadaan pejuang besar Usamah bin Ladin (Pendiri Al Qaeda). Politik Afganistan diganti dengan pemerintah pro-Barat yang dipilih melalui proses demokrasi.
Pasca Uni Soviet pergi dari Afghanistan, sektor pemerintahan dan segala aspeknya diambil oleh Taliban yang beberapa dekade sebelumnya sudah memperjuangkan hal tersebut, dan tepat pada tahun 1996, Pasukan Taliban mengambil alih kekuasaan tersebut. Akan tetapi pada tahun 2001, Taliban kalah perang dengan Amerika Serikat yang akhirnya mengambil alih secara tidak langsung politik-ekonomi di Afghanistan.
Biarpun demikian, hal tersebut tidak membuat sulut perjuangan Taliban dalam mempertahankan eksistensi mereka hingga tahun 2021. Karena pada tahun 2021, setelah berperang selama 20 tahun dengan Pasukan Amerika Serikat, Presiden Amerika Serikat yakni Joe Biden memutuskan untuk menarik mundur seluruh pasukan negaranya dari wilayah Afghanistan.
Hasil keputusan Joe Biden tersebut telah memberikan peluang besar bagi Taliban untuk memperbaiki peradaban dan keadaan ekonomi serta memperbaiki keadaan Afganistan agar kembali pulih dan lebih baik, Taliban berhasil memasuki Kabul, ibu kota Afghanistan, pada 15 Agustus 2021. Afghanistan kemudian menjadi negara Islam yang menetapkan Islam sebagai agama dan hukum resmi.
Dengan demikian, Afghanistan mengalami pasang surut perjuangan indenpendensialisasi sebagai negara berdaulat dan merdeka selama kurun hampir tiga abad lamanya. Perjuangan semakin terasa ketika pihak Uni Soviet menjajah wilayah ini selama puluhan tahun, namun ketika Uni Soviet pergi, Amerika Serikat malah mencampuri urusan politik dan ekonomi di Afghanistan, sehingga perlawanan dari kelompok pejuang kebebasan dari Afghanistan terus melakukan perlawanan untuk kemerdekaan penuh tanpa intervensi asing, yang pada akhirnya Afghanistan menjadi negara berdaulat tanpa campur tangan asing pada era kontemporer setelah Amerika Serikat memutuskan untuk pergi dari Afghanistan.
Editor: Soleh
