back to top
Sabtu, November 21, 2026

Tragedi Listrik Palangka Raya dan Tiga Koreksi Hukum atas Kegagalan Tata Kelola Energi

Lihat Lainnya

Rizqo Dzulqornain
Rizqo Dzulqornain
Legal, Praktisi, dan Peneliti di perusahaan EPC Solar Panel (Solariz PV)

Jumat, 30 Oktober 2026, wajah tata kelola energi nasional kita kembali tertampar oleh aksi “putus asa” di Palangka Raya. Aksi ini imbas terjadinya pemadaman listrik yang berulang. Ribuan bangkai ayam dilemparkan ke halaman kantor PLN UP3 Palangka Raya. Satrio,  seorang peternak, mengatakan bahwa pemadaman listrik yang berulang tidak hanya merusak genset cadangan miliknya, tetapi juga membunuh 7.000 ekor ayam di peternakannya. Kerugiannya ditaksir senilai Rp200 juta.

Tragedi ini mengungkap “ilusi” bahwa persoalan listrik dalam kehidupan sehari-hari bukan sekadar urusan “membayar tagihan lalu listrik rumah menyala.” Ketika suplai listrik berhenti, roda perekonomian mandek, biaya produksi terbuang, dan eksistensi usaha warga terancam. Insiden di Palangka Raya ini perlu diberi catatan kritis. Setidaknya terdapat tiga poin argumentasi terhadap tata hukum dan kebijakan energi di Indonesia.

Hak atas Energi dan Kegagalan Pilar Energy Security

    Selama ini, relasi antara PLN dan warga sering direduksi menjadi sebatas transaksi jual-beli biasa. Warga selaku konsumen membayar tagihan dan PLN selaku produsen atau distributor memberi listrik. Apabila listrik mati, warga dianggap sedang “tidak mendapat barang karena faktor a, b, dan c.” Tentu, ini adalah kesesatan dalam berpikir.

    Hak atas energi sekalipun belum disebut secara eksplisit dalam konstitusi, hak ini setidaknya berelasi dan merupakan bagian dari hak konstitusional untuk hidup sejahtera (Pasal 28H UUD 1945). Pasal 29 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, menyebut secara gamblang hak energi, atau lebih tepatnya hak atas listrik. Bunyi Pasal 29 selengkapnya, “Konsumen berhak untuk: b) mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.” Artinya hak atas energi melekat karena warga merupakan warga negara Indonesia, bukan karena warga adalah konsumen atau pelanggan tetap PLN.

    Baca Juga:  Hukum Membaca Ta'awudz Menurut Para Ulama

    Dalam diskursus hukum dan kebijakan energi global, kita mengenal konsep Trilemma Energi, di mana negara harus menyeimbangkan antara tiga pilar, yaitu Energy Security (keamanan/keandalan pasokan), Energy Equity (keterjangkauan akses), dan Environmental Sustainability (keberlanjutan lingkungan).

    Lebih dalam mengenai hal ini, pemadaman berulang di Palangka Raya (dan sejumlah wilayah lain di Indonesia tentunya) merupakan bentuk kongkrit kegagalan pada pilar Energy Security. Negara melalui PLN telah gagal menyediakan infrastruktur yang andal dan kebal dari gangguan. Pemenuhan hak atas energi tidak dapat lagi diukur sekadar dari rasio elektrifikasi (berapa daerah yang sudah terjangkau listrik, berapa rumah yang telah dialiri kabel PLN, dll.), melainkan dari keandalan pasokan listrik yang berdampak nyata di lingkungan masyarakat. Bagi sektor hunian atau rumah tangga, matinya listrik adalah simbol ketidaknyamanan. Namun bagi peternak, pengusaha, atau pemilik pabrik produksi, listrik yang mati berjam-jam adalah kerugian bahkan kebangkrutan usaha.

    Tata Kelola Energi Monosentris vs. Polisentris

    Mengapa runtuhnya suplai listrik di satu titik dapat mengakibatkan lumpuhnya aktifitas masyarakat di satu wilayah? Kita semua memahami bahwa jawabannya mengarah ke satu hal yaitu, desain “arsitektur” energi Indonesia terpusat.

    Pemenang Nobel Ekonomi, Elinor Ostrom, melalui teori Tata Kelola Polisentris (Polycentric Governance) telah membuktikan bahwa sistem sumber daya yang dikelola oleh satu otoritas pusat tunggal (monocentric) sangat rentan gagal merespons krisis di tingkat lokal. Sebaliknya, sistem polisentris-di mana terdapat banyak pusat produksi energi mandiri di tingkat lokal yang saling terhubung -jauh lebih adaptif, efisien, dan tahan banting (resilient).  Sistem polisentris dalam tata negara Indonesia jamak dikenal sebagai desentralisasi.

    Baca Juga:  Di Balik Pembagian Warisan: Merawat Ukhuwah, Menghindari Perpecahan

    Mirisnya, alih-alih belajar dari kerapuhan sistem tunggal yang terpusat, regulasi negara justru mematikan upaya tata kelola energi secara polisentris di level akar rumput. Hal ini terjadi pada pengaturan PLTS Atap. Melalui Permen ESDM No. 2/2024, tepatnya di Pasal 13, pemerintah menghapus skema net-metering (ekspor listrik). Bunyi Pasal 13 sebagai berikut, “Kelebihan energi listrik dari Sistem PLTS Atap yang masuk ke jaringan Pemegang IUPTLU tidak diperhitungkan dalam penentuan jumlah tagihan listrik Pelanggan PLTS Atap.” Frasa kunci dari pasal ini adalah “tidak diperhitungkan”. Pemerintah telah secara praktis mematikan daya tarik pemasangan energi mandiri (PLTS). Praktik polisentris tidak dapat berkembang apabila pengaturan monosentris masih mengakar kuat dalam sistem hukum negara.

    Tata kelola monosentris telah menuntut warga untuk terus bergantung pada jaringan PLN an sich. Padahal, di saat bersamaan, PLN telah terbukti secara nyata tidak sanggup memberi tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik. Penguasaan energi oleh negara tidak seharusnya dilakukan dengan “mengebiri” kemandirian energi warga. Negara dapat hadir sebagai fasilitator atau bahkan katalisator menuju transisi energi yang polisentris.

    Kompensasi yang Adil dan Doktrin Kepercayaan Publik

    Bagian paling ditunggu-tunggu dari pemadaman listrik dan protes peternak di Palangka Raya adalah ganti rugi. Bayangkan saja, ketika 7.000 ayam mati, ada kerugian yang timbul, siapa yang bertanggung jawab?

    Sistem hukum Indonesia memiliki instrumen pemberian kompensasi melalui Permen ESDM No. 2/2025. Secara teknis, kompensasi di sini dilakukan dengan memberi pengurangan tagihan listrik. Mem-”barter” kerugian ratusan juta rupiah yang dialami peternak dengan pengurangan tagihan listrik beberapa puluh ribu rupiah oleh PLN sebagai bentuk kompensasi -rasa-rasanya seperti sebuah penghinaan terhadap nilai keadilan.

    Baca Juga:  Menakar RUU Pemilu: Antara Rule of Law atau Rule by Law

    Permasalahan ini dapat dibedah dengan Doktrin Kepercayaan Publik (Public Trust Doctrine). Doktrin klasik ini menegaskan bahwa negara bukan merupakan “pemilik privat” atas sumber daya alam dan infrastruktur vital. Negara hanya seorang Wali (Trustee) yang diberi amanat, dan rakyat adalah Penerima Manfaatnya (Beneficiaries).

    Sebagai Trustee, negara -melalui penyedia tenaga listrik-memiliki fiduciary duty (kewajiban fidusia) untuk mengelola hajat hidup orang banyak dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Ketika kelalaian suplai listrik memicu keruntuhan ekonomi warga bahkan negara, ini bukan lagi sekadar wanprestasi biasa yang dikenal dalam hukum perdata, lebih jauh, ini merupakan bentuk pengkhianatan atas amanat yang telah diberi.

    Membarter kerugian akibat pemadaman listrik dengan pengurangan tagihan listrik semestinya tidak terjadi. Selain tidak sepadan, ganti rugi seperti ini tidak bisa memberi efek jera bagi penyedia listrik. Karena belum ada payung hukum yang mengatur tuntutan ganti rugi yang ideal, kasus kerugian akibat pemadaman listrik seperti ini layak diajukan ke meja hijau. Pembuktian sebab-akibat kelalaian dapat dilakukan di pengadilan. Yang terpenting, jangan sampai beban pembuktian mempersulit mereka yang buta hukum.

    Sudah waktunya negara dan penyedia energi berbenah. Mereka harus berhenti berlindung di balik monopoli dan kompensasi yang cenderung “basa-basi”. Kedaulatan energi hanya memiliki arti apabila negara dan penyedia energi mampu menjamin keandalan pasokan, mendesentralisasikan pengelolaan, dan bertanggung jawab penuh ketika hak warga negara “hangus” bersamaan dengan berhentinya suplai listrik.

    Editor: Ikrima

    Peristiwa

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini

    Terbaru