Oleh: Mu’tasimbillah Al-Ghozi
Di kalangan murid-murid pesantren Kiai Dahlan belumlah banyak yang mengetahui tentang organisasi. Ketika kiai membicarakan hal ini kepada para muridnya, tidak ada yang dapat disarankan kecuali mendengar dan menurut apa yang dikatakan kiai. Tentang nama organisasi telah ditetapkan, “Muhammadiyah.” Diambil dari nama Nabi Muhammad SAW karena organisasi ini ingin memurnikan ajarannya.
Tujuh Tokoh Muda
Adalah agak sulit kiai membicarakan tentang calon pengurus yang sudah berumur. Siapa? Yang sudah berumur adalah kiai sendiri. Sedang lainnya masih pemuda. Untuk persyaratan masuknya anggota 7 orang sebagai pengusul telah mengajukan diri secara sukarela 6 muridnya. Mereka adalah pemuda-pemuda yang nantinya dikenal sebagai R. Haji Syarkawi, Haji Abdulgani. Haji Mas Syudja, Haji M. Hisyam, Haji M. Fachrodin, dan Haji M. Tamimi. Ditambah kiai menjadi 7 orang. Keenam orang ini kemudian didaftarkan sebagai anggota.
Tujuh orang itu bersama-sama memajukan surat untuk menjadi anggota Boedi Oetomo dan tiap bulan membayar iuran sebesar duapuluh lima sen seorang. Setelah permintaan itu diterima, mereka diberi tanda anggota. Selanjutnya, ketujuh orang itu mengajukan kepada Pengurus Besar Boedi Oetomo untuk mengusahakan permohonan izin kepada Pemerintah Belanda guna pendirian Persyarikatan Muhammadiyah. Disertakan pula maksud dan tujuan Muhammadiyah serta susunan pengurus yang pertamanya.
Ada suatu cerita lucu dalam hal ini. Untuk menyebut ketua pada saat itu disebutkan kata “presiden” di dalam permohonan kepada pemerintah. Setelah surat itu sampai di tangan Gubernur Jenderal, kemudian dikirim kembali ke Residen di Yogyakarta untuk dimintakan advis kepada Sri Sultan Hamengku Buwono VII. Oleh hal itu mengenai urusan gerak agama Islam, maka surat itu diteruskan kepada Penghulu Kraton untuk dibicarakan di dalam Majlis Hukum Agama guna mendapatkan advis. Dari sinilah cerita salah paham itu dimulai.
Kiai Penghulu Salah Paham
Penghulu ternyata salah baca tentang “Presiden” menjadi “Residen.” Hal ini menimbulkan murkanya karena menurut jalan pikirannya, Kiai Dahlan akan menjadi Residen dengan permohonan itu. Ditambah lagi dengan peristiwa penggarisan shaf di dalam masjid sehingga lengkaplah salah paham ini untuk memberikan penolakan bagi permohonan itu. Ketika surat penolakan itu dihaturkan kembali ke kantor Pepatih Dalem, Pepatih Dalem menjadi heran. Mengapa ditolak?
Waktu ditanya alasannya, Penghulu menjawab, apakah tidak berbahaya kalau Kiai Dahlan menjadi Residen dan memerintah kita semua? Hal ini menyebabkan Pepatih Dalem menerangkan kata Presiden, bukan Residen. Setelah diterangkan Penghulu Kraton memberikan persetujuannya.
Surat persetujuan dari Penghulu Kraton lalu dihunjukkan ke hadapan Sri Sultan Hamengku Buwono VII. Dengan rekomendasi dari Residen, Sri Sultan Hamengku Buwono VII mengizinkan berdirinya Muhammadiyah, tetapi hanya di lingkungan Yogyakarta saja. Surat itu dikembalikan ke Gubernur Jenderal di Batavia (Jakarta) lewat Yogyakarta, akhirnya surat permohonan Kiai Dahlan beserta kawannya untuk mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah dikabulkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan sebuah surat Keputusan tanggal 18 Nopember 1912 atau 8 Dzulhijjah 1330. Persyriakatan itu ditetapkan berkedudukan di Yogyakarta. Surat Keputusan tersebut dikirim kepada Persyarikatan Muhammadiyah melalui Boedi Oetomo.
Sumber: artikel “Peristiwa Kelahiran Muhammadiyah” karya Mu’tasimbillah Al-Ghazi (Suara Muhammadiyah No 4/Th ke-57/1977). Pemuatan kembali di www.ibtimes.id lewat penyuntingan
Editor: Arif
