Oleh: Ahmad Soleh
Saya adalah seorang pengagum karya-karya Kuntowijoyo. Pemikiran-pemikirannya tentang Islam, budaya, politik, ilmu sosial, dan sastra begitu menarik untuk ditelaah. Pasalnya, dari sekian banyak karyanya itu ketika kita membacanya, kita akan selalu menemukan kesesuaian dengan persoalan yang kita hadapi saat ini. Baik itu dalam konteks internal umat Islam, masyarakat secara umum, maupun dalam konteks budaya dan politik. Beberapa karya monumentalnya, seperti Paradigma Islam; Interpretasi untuk Aksi, Identitas Politik Umat Islam,danMuslim tanpa Masjidhampir selalu menjadi rujukan bagi para penggiat atau aktivis dan akademisi.
Begitu menariknya sosok Kuntowijoyo. Kira-kira bagaimana jika Prof Kunto masih ada dan melihat problematik kita hari ini? Maka dari itu, kali ini saya akan mencoba melakukan wawancara—imajiner—dengan Prof Kunto, seorang cendekiawan Muslim, sejarawan, budayawan, sekaligus sastrawan. Berikut petikan wawancara saya dengan Prof Kunto.
Pertama, saya ingin menanyakan terkait isu yang sedang hangat. Dalam pelaksanaan pilpres beberapa waktu lalu, dua ormas Islam arus utama, Muhammadiyah dan NU, mengambil posisi yang berbeda. Muhammadiyah memilih tidak terlibat politik praktis, sedangkan NU begitu kentara dengan dukungan kepada salah satu calon presiden dan kebetulan mengusung KH Ma’ruf Amin sebagai cawapresnya. Bagaimana menurut pandangan Anda?
Berbicara soal politik umat Islam, sebenarnya kita mesti tahu lebih dulu apa sebenarnya kepentingan politik umat Islam itu sendiri? Kepentingan politik umat Islam itu sendiri ada tiga, yakni moralitas (jalan Allah), perubahan struktur (jalan mustadhafin), dan mekanisme politik yang baik (jihad besar melawan nafsu politik). Selama ini, ada kerancuan dalam cara pikir umat Islam. Politik hanya diartikan dalam bentuk dakwah dan sosial sebagai amar makruf nahi mungkardan gerakan akhlakul karimah. Hal ini menyebabkan agama hanya menjadi kekuatan moral, tidak ada tujuan konkret. Politik adalah kekuatan pemaksa, bukan kekuatan sekadar moral. Politik juga menyangkut kebijakan publik.
Nah, kita bisa melihat bagaimana Islam sebagai kekuatan moral itu ada pada ormas Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak ikut berpolitik praktis, tapi ormas ini menjadikan Islam sebagai landasan moral dalam melakukan berbagai gerakan melalui jalur budaya dan edukasi yang tentu akan berpengaruh juga terhadap jalannya peristiwa politik atau pemilu.
Perjuangan moral sebenarnya ada dua, moralitas publik dan moralitas politik. Moralitas publik ada di masyarakat. Mula-mula dari moralitas personal yang ini diperjuangkan ormas Muhammadiyah, kemudian menjadi moralitas publik (masyarakat) karena melalui proses pemasyarakatan. Kepentingan politiknya ada pada masyarakat yang maju, terbuka, dan paham akan situasi politik yang sedang berkembang, sehingga bisa memiliki pertimbangan dalam menentukan pilihan.
Sedangkan NU sebaliknya, kekuatan politik NU—yang disokong PKB, atau sebaliknya—digunakan untuk mengubah melalui struktur (kebijakan) dengan adanya tokoh seperti KH Ma’ruf Amin yang dicalonkan. Inilah kenapa politik disebut kekuatan pemaksa, dengan kebijakan publik yang dihasilkan nantinya, publik akan—mau tak mau—mengikuti perubahan yang dibuat pemangku kekuasaan. Dalam perjuangan moralitas, ini melalui pelembagaan lewat peraturan/perundang-undangan.
Kemudian, bagaimana posisi umat Islam?
Satu hal yang perlu kita pahami dan tekankan dalam politik umat Islam, bahwa Islam hanya ingin menegakkan kekuasaan keadilan, tidak kurang dan tidak lebih. Keadilan itu sifatnya nonkelas, tidak seperti komunisme yang memperjuangkan kelas tertentu kemudian menguasai kelas yang lain.
Dalam Islam hanya ada dua kategori, penindas (zalim) dan tertindas (mustadhafin). Siapa pun yang tidak adil adalah penindas. Jadi umat Islam di sini tak perlu gamang, selama kebijakan yang dihasilkan memenuhi asas keadilan, hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan politik Islam.
Begitu pun sebaliknya. Maka dari itu, umat Islam tidak boleh pasif. Umat Islam harus merasakan menjadi warga negara yang utuh. Umat yang identik dengan bangsa. Dan dalam politik harus ada perubahan yang diciptakan umat Islam, dari politik kekuasaan ke politik substansi yang memikirkan secara konkret mengenai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
Berarti, masih banyak PR umat Islam di sini?
Ya, umat akan menghadapi persoalan bagaimana mengubah kesalehan individu menjadi kesalehan sosial. Sebagai agama yang mengurusi politik, Islam dihadapkan pada ketegangan antara pendekatan moral dengan pendekatan kekuasaan, seperti yang dialami oleh ormas Muhammadiyah saat ini. Tapi, kita tentu berharap ketegangan itu merupakancreative tensionbukan kontradiksi yang sarat akan pertengkaran. Jadi, adanya ketegangan itu menjadikan umat makin kreatif dalam menghadapi problematik zaman.
Namun, di sisi lain, masih ada kelompok yang mempertentangkan Islam dan kebangsaan (nasionalisme). Bagaimana menurut Anda?
Pertentangan antara Islam dan kebangsaan, sebenarnya ada juga pada agama lain. Buddha, Hindu, Katholik, dan Protestan, di satu pihak dengan kebangsaan di pihak lain. Bahkan dapat dipertentangkan antara bisnis, ilmu, seni, dan karier, di satu pihak, dengan kebangsaan di pihak lain. Kepentingan pribadi dan keluarga? Suku, ras, golongan? Jika subjektivitas itu yang keluar, bisa menimbulkan SARA. Perlu dipahami kebangsaan merupakan nilai objektif atau rujukan bersama (common denominator), bukan milik golongan tertentu, etnah partai atau agama.
Selanjutnya, perlu dipahami juga apa yang dikatakan Natsir bahwa antara Islam dan kebangsaan itu seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Dalam Islam ada ajaran tentang pasangan atau zaujain, misalnya suami dan istri. Suami istri adalah dua orang, tapi hakikatnya satu; keluarga. Dalam logika ada istilah unity of the opposites(kesatuan dari dua hal yang berbeda). Atau dalam pepatah Jawa disebut “loro-loroning atunggal” (dua wujudnya tapi satu hakikatnya). Intinya antara Islam dan kebangsaan itu satu, tidak ada pertentangan. Keduanya memang beda, tapi sekaligus saling melengkapi.
Terakhir, saya ingin mendengar pesan Anda untuk umat Islam di tengah dinamika politik dan agama yang demikian kompleks ini.
Pascareformasi kelompok-kelompok atau ormas Islam, berbondong-bondong membentuk partai politik. Saat itu, ada enam alasan saya utarakan untuk menyatakan keberatan terhadap berdirinya partai politik Islam. Di antaranya adalah umat yang akan menjadi miopis karena politik praktis cenderung hanya bertujuan jangka pendek, yakni kekuasaan. Islam hanya akan menjadi alat untuk meraih kekuasaan itu. Dampaknya adalah adanya polarisasi, umat akan terbagi ke dalam beberapa kubu karena partai Islam jumlahnya pun ada banyak.
Pesan yang sangat penting adalah umat mesti diberi penjelasan yang jernih untuk mencegah supaya musim semi kebebasan betul-betul membawa rahmat, kemajuan, dan masa depan yang lebih baik. Harapan umat itu ada pada para intelektual, budayawan, profesional, mahasiswa, dan para aktivis LSM.
*Penulis adalah Sekretaris Bidang RPK DPP IMM, tulisan disarikan dari buku Kuntowijoyo berjudul Identitas Politik Umat Islamdan Muslim Tanpa Masjid
