Beredar pernyataan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti bahwa Muhammadiyah meminta agar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menegur kerumunan yang terjadi di acara Habib Rizieq Syihab. Muhammadiyah menilai kegiatan yang tidak mematuhi protokol kesehatan harus ditertibkan, Jumat (13/11/2020).
Tak lama kemudian, beredar meme yang bernada provokatif dengan judul “Revolusi Akhlak, tapi Langgar Protokor Kesehatan”. Ketika redaksi mengubungi Pak Mu’ti, beliau menjawab “Saya sama sekali tidak menyebut Revolusi Akhlak”. Berikut adalah pernyataan lengkapnya:
“Semua pihak seharusnya mematuhi protokol Covid-19 dalam semua kegiatan baik pendidikan, perkantoran, keagamaan, dan kegiatan lain yang mengumpulkan massa.
Sebagai pemimpin umat, Habib Rizieq semestinya memberikan contoh agar dalam setiap kegiatan mematuhi protokol Covid-19 dan mengajak anggota FPI dan massa untuk menjadi warga yang baik.”
Aparatur pemerintah, khususnya satgas Covid-19, seharusnya berani menegur dan menertibkan semua acara yang tidak mematuhi protokol, termasuk acara HRS.”
Selanjutnya Pak Mu’ti memberikan penjelasan, “Makna statemen saya soal HRS, bukan semata-mata pada acara beliau, tapi juga kritik kepada Pemerintah yang tidak konsisten menegakkan aturan.”
Dalam wawancara kompasTV, Pak Mu’ti menilai ketidaktegasan penegakkan aturan itu tebang pilih, yang harusnya berlaku untuk semua. Hukum dinilai tajam ke bawah, tumpul ke atas.
“Pedagang pasar diuber-uber, bahkan tidak boleh jualan karena dianggap tidak memenuhi protokol Covid-19. Mereka kehilangan mata pencaharian karena Covid-19. Tapi, elit politik dibiarkan melanggar protokol saat Pilkada, elit agama dibiarkan melanggar hanya karena orang besar. Ini tidak benar dan melukai rasa keadilan”, tegas Mu’ti.
