IBTimes.ID – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa peran kebangsaan Muhammadiyah tidak pernah bergantung pada pergantian rezim. Bagi Muhammadiyah, menjaga arah bangsa tetap berada di jalur yang benar merupakan komitmen historis yang melampaui kepentingan politik jangka pendek.
Penegasan itu disampaikan Haedar dalam Silaturahmi Syawalan 1447 H di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), saat menyoroti posisi Muhammadiyah sebagai organisasi yang sejak awal ikut terlibat dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa.
“Rezim boleh berganti, tetapi Muhammadiyah sebagai ormas yang sejak awal kemerdekaan ikut berjuang dan setelah Indonesia merdeka, kita harus tetap mengawal bangsa ini berada di arah yang benar,” katanya.
Menurut Haedar, Muhammadiyah memiliki tanggung jawab moral untuk terus hadir dalam ruang-ruang strategis kebangsaan. Kehadiran itu diwujudkan melalui dialog aktif dengan berbagai komponen negara, mulai dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga kelompok masyarakat sipil.
Dialog tersebut, lanjutnya, bukan sekadar komunikasi formal, melainkan bagian dari ikhtiar menjaga agar kekuasaan tetap berjalan sesuai cita-cita bangsa. Muhammadiyah menempatkan dirinya sebagai kekuatan moral yang mengingatkan agar arah negara tidak melenceng dari tujuan keadilan, kemajuan, dan kesejahteraan rakyat.
Dialog, Kritik, dan Persatuan Bangsa
Haedar juga menekankan pentingnya membangun dialog lintas elemen bangsa di tengah dinamika politik yang terus berubah. Dalam konteks Indonesia sebagai negara majemuk, ruang dialog menjadi instrumen penting untuk merawat persatuan dan mencegah fragmentasi sosial.
“Tetapi kita juga harus seksama dalam dinamika politik yang boleh jadi berat, dalam momen-momen tertentu yang memperoleh pemicu – siapa tahu bahwa di antara komponen bangsa ada yang mulai mengabaikan aspek keutuhan dan persatuan bangsa ini,” katanya.
Ia mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam perbedaan politik agar tetap mengedepankan kebijaksanaan, musyawarah, dan nilai kemaslahatan bersama.
“Atau dalam nilai luhur agama itu yang mementingkan kemaslahatan, mencegah kedaruratan, menebar rahmat, dan keberkahan dalam kehidupan bangsa kita,” ungkapnya.
Sebagai organisasi yang lebih tua dari republik, Muhammadiyah menurut Haedar memiliki tradisi panjang sebagai pengayom bangsa. Namun, peran itu tidak meniadakan fungsi kritik. Sebaliknya, kritik yang diberikan merupakan bagian dari tanggung jawab moral untuk memperbaiki arah kepemimpinan nasional.
Sikap tersebut, jelasnya, sejalan dengan Kepribadian Muhammadiyah yang menempatkan organisasi sebagai kekuatan yang bersifat korektif, baik ke dalam maupun ke luar, dengan pendekatan yang bijaksana.
Dengan posisi itu, Muhammadiyah menegaskan diri sebagai penjaga nilai kebangsaan yang tetap relevan, melampaui perubahan rezim dan dinamika politik yang terus bergulir.
(NS)
