IBTimes.ID – Di tengah meningkatnya ketegangan dan konflik di kawasan Timur Tengah, pemerintah memastikan pemberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 1447 H tetap berjalan sesuai rencana. Sejumlah langkah antisipatif telah disiapkan guna menjamin keamanan dan kelancaran perjalanan ibadah tersebut.
Penasehat Presiden Bidang Haji sekaligus Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, menyampaikan bahwa penyelenggaraan haji pada tahun ini tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya, meskipun situasi geopolitik di kawasan tersebut sedang tidak stabil.
“Haji alhamdulillah sudah berjalan ini. Intinya insyaallah berjalan seperti biasa,” kata Muhadjir saat berada di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Surabaya, Jumat (17/4).
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario mitigasi risiko, termasuk penyesuaian rute penerbangan apabila kondisi keamanan di wilayah tertentu tidak memungkinkan untuk dilalui.
Skenario Rute Alternatif dan Jaminan Tanpa Beban Biaya Jemaah Haji
Muhadjir mengungkapkan bahwa secara umum, rute penerbangan jemaah haji Indonesia masih menggunakan jalur yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, apabila wilayah udara tertentu, seperti kawasan Oman, dinilai tidak aman akibat eskalasi konflik, maka rute akan dialihkan melalui jalur alternatif.
“Pemerintah sudah bersiaga, kalau memang betul terjadi suasana– kejadian yang tidak diharapkan. Termasuk rute, jadi kita sudah rancang rute penerbangan,” katanya.
Salah satu skenario yang disiapkan adalah pengalihan jalur penerbangan melalui Afrika Timur, kemudian melintasi Laut Merah sebelum menuju Arab Saudi. Perubahan rute ini diperkirakan akan menambah waktu tempuh perjalanan sekitar dua jam, serta berpotensi memerlukan titik transit tambahan.
“Digeser ke Afrika Timur, kemudian putar Laut Merah, baru ke Masjidil Haram. Itu kalau terjadi, itu butuh tambahan waktu 2 jam. Dan mungkin juga perlu ada tempat transit,” ungkapnya.
Penyesuaian rute tersebut tentu berdampak pada peningkatan biaya operasional, khususnya terkait kebutuhan bahan bakar pesawat (avtur). Muhadjir menyebutkan bahwa potensi tambahan biaya bisa mencapai Rp1,7 triliun.
Namun demikian, ia memastikan bahwa kenaikan biaya tersebut tidak akan dibebankan kepada jemaah haji. Pemerintah telah mengambil langkah untuk menanggung seluruh tambahan biaya demi menjaga kenyamanan dan kelancaran ibadah.
“Kemudian terpaksa memang harus naik biayanya, Rp. 1,7 triliun untuk memenuhi kebutuhan kenaikan avtur. Tetapi Pak Prabowo sudah minta tidak boleh memberi beban kepada jemaah,” tutur Muhadjir.
Dengan berbagai skenario yang telah disiapkan, pemerintah optimistis pelaksanaan ibadah haji tahun ini tetap dapat berjalan lancar, aman, dan memberikan rasa tenang bagi seluruh jemaah Indonesia. (NS)
