IBTimes.ID – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) RI bersama Pemerintah China memperkuat kerja sama di bidang pertanian dan pendidikan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua.
Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menjelaskan salah satu bentuk kolaborasi tersebut diwujudkan melalui pembangunan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Merauke, Papua Selatan.
“Pendidikan itu juga bisa menjadi pintu untuk penyediaan lapangan kerja, yang pada akhirnya outcome-nya (hasilnya) adalah pengentasan kemiskinan,”)” kata Iftitah saat ditemui awak media di Jakarta, Selasa (Antara/28/4).
Selain pembangunan fasilitas pendidikan, Kementrans dan Pemerintah China juga tengah mengembangkan pusat riset dan pengembangan komoditas pertanian, khususnya padi.
Melalui riset itu, pemerintah berharap dapat menghasilkan varietas unggul bibit padi yang mampu memproduksi 6-8 ton beras per hektare lahan.
Menurut Iftitah, langkah tersebut sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.
“(Swasembada pangan) ini juga nanti akan ujungnya adalah kepada pengentasan kemiskinan,” ujar Iftitah.
Ia menambahkan, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo.
Berdasarkan data per September 2025, jumlah penduduk miskin ekstrem menurun dari 3,56 juta jiwa menjadi 2,2 juta jiwa. Artinya, sekitar 1,36 juta warga berhasil mengalami peningkatan taraf ekonomi.
“Ini salah satu bukti Presiden Prabowo Subianto dalam 1,5 tahun masa pemerintahannya fokus sekali dengan masalah pengentasan kemiskinan,” ujar Iftitah.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar juga menyampaikan bahwa angka kemiskinan ekstrem sepanjang 2025 mengalami penurunan.
“Alhamdulillah, kemiskinan ekstrem berhasil turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025. Sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrem Alhamdulillah telah naik kelas,” kata Muhaimin.
Ia menyebut capaian tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui sinergi lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.
Upaya itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
(MS)


