Siapa yang tidak kenal Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama? Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia ini kerap disandingkan, dibandingkan, bahkan sesekali dipertentangkan. Yang satu identik dengan sekolah, kampus, dan rumah sakit modern. Yang satu lagi lekat dengan pesantren, tahlilan, dan tradisi keagamaan yang mengakar di kampung-kampung. Tapi pernahkah kita mengafirmasi, dari mana sebenarnya perbedaan cara pandang itu berasal. Dan mengapa keduanya bisa tumbuh berdampingan tanpa saling meniadakan?
Tiga Arus Pemikiran yang Membentuk Wajah Islam Nusantara
Jauh sebelum Indonesia merdeka, Pergerakan Islam sedang diguncang oleh tiga arus pemikiran besar. Pertama, gerakan Wahabi dari Arab Saudi yang menekankan purifikasi ajaran dan literalisme teks agama. Kedua, pemikiran pembaruan dari Mesir yang digagas Muhammad Abduh dan muridnya, Rasyid Ridha, yang mendorong rasionalitas dan modernisasi Islam. Ketiga, gerakan Ahmadiyah dari India yang menonjolkan penggunaan akal dan dinamisasi ajaran.
Ketiga arus ini menyebar ke Indonesia lewat berbagai jalur, mulai dari alumni yang belajar di Mekah dan Kairo. Hingga media cetak seperti majalah al-Manar dan al-Munir yang saat itu jadi bacaan wajib kalangan terpelajar Muslim Nusantara. Dari pergumulan pemikiran inilah lahir puluhan organisasi Islam sebelum kemerdekaan, dari Jam’iyatul Khair (1905). Sarekat Islam, Persatuan Ulama (1911), Al-Irsyad (1914), hingga dua raksasa yang bertahan sampai hari ini Muhammadiyah dan NU.
Muhammadiyah: Semangat Purifikasi dan Modernisasi
Muhammadiyah didirikan KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912. Ideologi yang diusungnya adalah tajdid, alias pembaruan. Terinspirasi pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Muhammadiyah menekankan pemurnian ajaran Islam dari praktik-praktik yang dianggap tidak berlandaskan langsung pada Al-Qur’an dan Sunnah.
Cara Muhammadiyah memperjuangkan ideologinya pun khas bukan lewat konfrontasi keras, melainkan lewat pembangunan institusi. Sekolah modern, madrasah/sekolah dengan kurikulum sekuler-religius, rumah sakit, hingga panti asuhan didirikan di berbagai daerah. Pendekatan inilah yang membuat Muhammadiyah relatif cepat mendapat pengakuan formal dari pemerintah kolonial. Karena dianggap sejalan dengan semangat modernisasi yang juga diusung pemerintah saat itu.
NU: Menjaga Akar Tradisi di Tengah Arus Perubahan
Berbeda dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama yang didirikan KH. Hasyim Asy’ari di Surabaya pada 31 Januari 1926 justru lahir sebagai respons untuk menjaga tradisi. NU mengusung ideologi ahlus sunnah wal jama’ah dengan mazhab Syafi’i sebagai rujukan fikih, dan menjadikan kitab kuning/kitab turots sebagai sumber utama pengetahuan keagamaan.
Teruntuk NU, praktik-praktik seperti tahlilan, ziarah kubur, dan barzanji bukan sekadar tradisi. Melainkan bagian dari khazanah Islam Nusantara yang harus dijaga dari arus homogenisasi kelompok modernis. Validasi yang diperoleh NU pun berbeda dari Muhammadiyah: bukan pengakuan formal dari penguasa kolonial. Melainkan legitimasi budaya yang tumbuh kuat di tengah masyarakat pedesaan lewat jaringan pesantren yang tersebar di seluruh Nusantara.
Menariknya, tulisan ini mencatat bahwa pada masa awal, KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy’ari sama-sama menjalankan praktik ibadah yang serupa. Mulai dari tarawih 20 rakaat, qunut subuh, hingga takbir tiga kali saat Idulfitri. Perbedaan tajam baru benar-benar mengemuka setelah Muhammadiyah membentuk Majelis Tarjih, yang mulai menata ulang praktik ibadah sesuai penafsiran mereka sendiri.
Empat Wajah Kontestasi
Menggunakan teori kontestasi ideologi Wiener, tulisan ini mengurai empat dimensi pertarungan gagasan antara Muhammadiyah dan NU. Pertama, jenis norma: Muhammadiyah bertumpu pada norma pemurnian ajaran, NU pada norma adaptasi tradisi lokal. Kedua, mode kontestasi: perdebatan publik lewat media cetak seperti Suara Muhammadiyah dan Bintang Islam menjadi arena utama pertukaran gagasan pada era 1930-an.
Ketiga, tahap implementasi norma, yang terlihat dari cara Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah modern di berbagai daerah. Sementara NU memperkuat struktur pesantren, termasuk lewat Resolusi Jihad 1945 yang membangkitkan semangat nasionalisme berbasis iman. Keempat, siklus validasi Muhammadiyah lewat pengakuan formal kolonial dan adopsi kurikulumnya oleh sekolah lain. NU lewat pengakuan budaya atas tradisi pesantren dan perayaan seperti Maulid Nabi.
Beda Pandangan, Bukan Berarti Bermusuhan
Hal terpenting digarisbawahi dari tulisan ini, kontestasi ideologi antara Muhammadiyah dan NU tidak pernah berubah menjadi kebencian struktural antarorganisasi. Justru sebaliknya, gesekan gagasan ini melahirkan diskusi intelektual yang kaya dan pada momen-momen penting. Seperti perjuangan kemerdekaan, kedua organisasi ini mampu bahu-membahu membangun identitas kebangsaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.
Muhammadiyah berkontribusi besar dalam membentuk kelas menengah Muslim perkotaan yang modernis, sementara NU menjadi benteng tradisi Islam di pedesaan. Keduanya, dengan caranya masing-masing, menjadi pilar penting dalam pembentukan identitas nasional Indonesia yang religius sekaligus kaya budaya.
Reaktualisasi Hari Ini
Di tengah maraknya polarisasi berbasis identitas keagamaan belakangan ini, kisah kontestasi Muhammadiyah dan NU dari seabad silam ini menyimpan pelajaran penting. Yakni perbedaan ideologi dan pendekatan keagamaan tidak harus berujung pada permusuhan.
Dua organisasi dengan basis normatif yang berbeda, bahkan bertentangan dalam banyak hal. Tetap bisa hidup berdampingan, saling melengkapi, dan sama-sama berkontribusi bagi bangsa. Barangkali, justru dari fenomena kontestasi yang sehat semacam inilah wajah Islam Indonesia yang moderat, toleran, dan berakar kuat pada budaya lokal ini terbentuk.
Editor: Anas
