Sebagian dari kita mungkin beranggapan bahwa sastra dan politik adalah dua hal yang sulit dipahami sebagai sesuatu yang saling berhubungan. Akan tetapi, dalam sejarah Indonesia, keduanya justru senantiasa berada dalam tegangan yang sulit didamaikan. Bahkan, tegangan itu sudah tertanam sejak era kolonialisme Belanda.
Misalnya, novel yang berjudul Max Havelaar yang dikarang oleh Eduard Douwes Dekker. Buku tersebut menceritakan tentang penderitaan rakyat pribumi di Lebak, Banten. Isi yang ingin disampaikan Douwes Dekker adalah bagaimana keresahannya terhadap sistem tanam paksa (Cultuurstelsel), serta penindasan ganda yang dilakukan penguasa kolonial dan pejabat lokal untuk mengeksploitasi rakyat pribumi. Karya fenomenal ini begitu berpengaruh pada masa itu hingga turut mendorong perubahan pandangan terhadap sistem kolonial dan praktik tanam paksa. Sampai-sampai Pramoedya Ananta Toer berpendapat bahwa buku ini adalah buku yang membunuh kolonialisme.
Karena itu, hubungan sastra dan politik tidak cukup hanya dilihat dari pertanyaan apakah sebuah novel atau puisi mampu menjatuhkan sebuah pemerintahan. Saya rasa, justru pertanyaan yang lebih menarik adalah mengapa kekuasaan merasa perlu mengawasi sebuah karya yang pada dasarnya hanya terdiri dari lembaran-lembaran kata? Mengapa sesuatu yang tampaknya hanya berupa cerita bisa dianggap cukup berbahaya hingga perlu dilarang, diawasi, atau dibungkam? Oleh sebab itu, untuk memahami kekuatan tersebut, sejumlah peristiwa dalam sejarah Indonesia dapat menjadi pintu masuk untuk melihat persinggungan antara sastra, kesadaran masyarakat, dan kekuasaan.
Jejak Sastra di Bumi Pertiwi
Mari kita awali pembahasan tentang persinggungan antara sastra dan kekuasaan melalui kisah yang familiar di telinga kita, yang mana kisah tersebut tergambar dengan jelas dalam perjalanan hidup Pramoedya Ananta Toer. Karya-karyanya lahir dari pergulatan panjang intelektual seorang pengarang yang kemudian tumbuh dari pengalaman dan berhadapan langsung dengan represi negara. Pramoedya pernah dipenjara selama bertahun-tahun tanpa melalui proses peradilan yang layak. Di Pulau Buru, ketika kebebasan fisiknya dirampas, ia tetap mempertahankan kebebasan berpikir melalui kisah-kisah yang kemudian berkembang menjadi Tetralogi Buru.
Bumi Manusia, novel pertama dalam Tetralogi Buru, kemudian dilarang beredar pada masa Orde Baru. Salah satu alasan yang mendasari hal tersebut adalah kekhawatiran bahwa karya tersebut dapat menyebarkan pemikiran Marxisme-Leninisme. Terlepas dari perdebatan mengenai alasan tersebut, setidaknya ada sebuah sinyal yang menarik untuk kita soroti, yaitu bahwa pemerintah mempersepsikan karya tersebut sebagai sesuatu yang berpotensi mempolarisasi masyarakat.
Fenomena serupa juga dapat ditemukan dalam perjalanan W.S. Rendra. Pembacaan puisi dan pementasan teater yang dilakukannya pernah berhadapan dengan tekanan negara karena dianggap dapat mengganggu stabilitas politik. Sementara itu, kisah seorang Wiji Thukul juga menjadi salah satu contoh paling tragis. Puisi-puisinya merepresentasikan pengalaman masyarakat kecil dan kritik terhadap ketidakadilan sosial menjelang runtuhnya Orde Baru. Sejak 1998, Wiji Thukul dinyatakan hilang dan hingga kini keberadaannya belum diketahui.
Kemudian, suasana politik mulai berubah tatkala Abdurrahman Wahid menjabat Presiden Republik Indonesia. Pramoedya diundang ke Istana Negara sebagai tamu bersama dengan para korban pembantaian massal yang terjadi setelah peristiwa G30S/PKI. Peristiwa tersebut menjadi salah satu tanda perubahan sikap negara terhadap kelompok-kelompok yang sebelumnya berada di luar atau bahkan berseberangan dengan narasi resmi pemerintah. Undangan tersebut tentu tidak mampu menghapus luka sejarah yang telah terlanjur membekas. Setidaknya, perubahan yang terjadi kala itu menunjukkan bahwa hubungan sastra dan kekuasaan tidak selalu berada dalam posisi berlawanan. Pergantian rezim dapat mengubah cara negara memandang suara yang sebelumnya dianggap mengancam.
Fiksi sebagai Instrumen dalam Politik
Namun apabila kita hanya mengartikan sastra melulu sebagai alat perlawanan kaum tertindas, menurut saya itu adalah pandangan yang naif. Karena pada dasarnya sastra memiliki dua arah, ia bisa menjadi senjata perlawanan (bottom-up), sekaligus instrumen manipulasi politik (top-down).
Contoh nyatanya dapat kita lihat dalam kasus Ghost Fleet: A Novel of the Next World War karya P.W. Singer dan August Cole. Menjelang Pemilihan Presiden 2019, Prabowo Subianto mengutip bagian dari novel tersebut dalam sebuah acara. Novel itu menggambarkan kemungkinan perang global pada masa depan dan memuat skenario yang menempatkan Indonesia dalam keadaan disintegrasi sekitar tahun 2030.
Kutipan tersebut kemudian dikenal luas melalui istilah “Indonesia bubar 2030”. Padahal, pada dasarnya Ghost Fleet merupakan karya fiksi. Cerita di dalamnya dibuat untuk membangun sebuah skenario mengenai kemungkinan masa depan.
Sebagian masyarakat mulai memperlakukannya sebagai bahan untuk membicarakan masa depan Indonesia. Yang menarik adalah perubahan kedudukan cerita tersebut ketika masuk ke arena politik. Cerita yang pada awalnya hadir sebagai gambaran kemungkinan masa depan yang sifatnya prediktif dan imajinatif dapat berubah menjadi sumber kegelisahan atau peringatan ketika dibaca dalam konteks politik tertentu. Maknanya pun tidak berhenti pada apa yang dituliskan pengarang. Cara karya itu dikutip, siapa yang mengucapkannya, serta keadaan ketika kutipan tersebut disampaikan turut membentuk cara masyarakat dalam memahaminya.
Sastra dan Persoalan Kekuasaan
Persoalan Ghost Fleet membawa kita pada satu hal yang lebih luas, bahwa ketika karya tersebut berhadapan dengan masyarakat, ia dapat menciptakan pluralitas makna dan bahkan digunakan untuk kepentingan yang berada di luar tujuan awal penulisannya.
Sejalan dengan hal tersebut, dalam Sastra dan Politik: Representasi Tragedi 1965 dalam Negara Orde Baru, Yoseph Yapi Taum membahas bahwa secara fundamental, sastra berkaitan erat dengan kehidupan nyata manusia, bukan sekadar gambaran abstrak mengenai dunia alternatif. Atas dasar itu, Stephen Greenblatt, salah satu pelopor kritik New Historicism, menolak anggapan bahwa sastra merupakan dunia yang terpisah dari kenyataan. Gagasan Greenblatt ini membantu menjelaskan mengapa sastra sulit ditempatkan sebagai sesuatu yang sepenuhnya netral. Sastra lahir dari kehidupan manusia, membawa pengalaman tertentu, kemudian kembali kepada masyarakat untuk dibaca dan ditafsirkan. Sehingga kehidupan kita, pada dasarnya tidak pernah benar-benar terlepas dari dimensi politik.
Sastra kemudian menjadi ruang yang menarik karena dapat membuka suara yang sebelumnya sulit memperoleh tempat dalam percakapan publik. Melalui cerita dan bahasa, keresahan terhadap keadaan sosial dapat diberi bentuk sehingga lebih mudah disampaikan dan dibicarakan. Kritik terhadap kekuasaan pun dapat hadir melalui tokoh, konflik, maupun gambaran kehidupan sehari-hari. Di sinilah sastra memperoleh peran penting dalam membentuk percakapan mengenai realitas yang sedang dihadapi masyarakat.
Artinya, hubungan antara sastra dan politik tidak sesederhana pertentangan antara pengarang yang melawan dan penguasa yang menekan. Gambaran tersebut terasa terlalu sempit ketika kita melihat bagaimana sebuah karya bergerak di tengah masyarakat. Ada banyak faktor yang menentukan bagaimana sebuah karya memperoleh pengaruh di ruang publik, seperti pembaca, media, politisi, dan konteks sosial tempat karya tersebut diterima.
Dengan demikian, kekuatan politik sastra tidak semata-mata terletak pada kemampuannya untuk menggulingkan kekuasaan secara langsung. Saya tidak yakin bahwa sebuah novel sendirian mampu mengubah arah politik sebuah negara. Tetapi saya juga tidak yakin kita bisa mengatakan bahwa sastra tidak memiliki kekuatan politik. Pengaruhnya bekerja melalui proses yang panjang. Ia dapat membentuk cara masyarakat memahami realitas, mempertanyakan kekuasaan, membangun kesadaran, atau bahkan membayangkan masa depan yang berbeda.
Editor: Anas Nashuha
