IBTimes.ID – Di tengah meningkatnya konflik dan krisis kemanusiaan di berbagai belahan dunia, pemikiran tokoh Islam Indonesia kembali menemukan relevansinya. MAARIF Institute bersama Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menggelar diskusi publik MAARIF House edisi ke-14 bertajuk “Warisan Intelektual Buya Hamka dan Buya Syafii Maarif tentang Perang, Perdamaian, dan Etika Kemanusiaan”, Rabu (11/11/2026).
Bertempat di Auditorium Kasman Singodimedjo, FISIP UMJ, diskusi yang dihadiri 125 peserta tersebut mengangkat kembali pemikiran dua tokoh besar Muhammadiyah dan bangsa Indonesia mengenai etika perang dan perdamaian. Forum ini mempertemukan perspektif keislaman, hukum humaniter internasional, gender, dan politik untuk membaca persoalan kemanusiaan kontemporer.
Direktur Eksekutif MAARIF Institute, Andar Nubowo, menegaskan bahwa perdamaian dalam pemikiran Buya Syafii Maarif bersifat universal.
“Buya Syafii menekankan bahwa perdamaian adalah kerinduan abadi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk satu kelompok atau umat Islam saja. Perdamaian harus diwujudkan sesuai dengan amanat konstitusi dan ajaran semua agama, karena hak kemerdekaan adalah milik seluruh umat manusia,” ujar Andar.
Perang Bukan Tujuan, Kemanusiaan Harus Diutamakan
Wakil Kepala Delegasi ICRC Jakarta, Christian Donny Putranto, menilai dialog lintas disiplin penting untuk memperdalam pemahaman mengenai perlindungan kemanusiaan dalam peperangan. Menurutnya, cendekiawan, akademisi, dan tokoh agama memiliki peran strategis dalam menghadirkan perspektif reflektif berdasarkan tradisi keilmuan dan nilai kemanusiaan.
Sementara itu, Manajer Program Urusan Global ICRC, Novriantoni Kaharudin, mengulas keselarasan prinsip hukum humaniter internasional dengan penafsiran Buya Hamka terhadap Al-Qur’an. Ia merujuk QS. Al-Baqarah ayat 190 dan 194 yang menekankan larangan melampaui batas serta prinsip kesetimpalan dalam peperangan.
Novriantoni juga menggarisbawahi QS. An-Nisa ayat 75 tentang kewajiban membela kelompok tertindas, termasuk perempuan dan anak-anak. Baginya, etika perang dan perdamaian menuntut adanya pembedaan tegas antara kombatan dan warga sipil.
Perspektif perlindungan kelompok rentan turut disampaikan Debbie Affianty dari LPPA PP ‘Aisyiyah sekaligus Kepala Pusat Studi Gender dan Anak UMJ. Ia menyoroti perempuan dan anak-anak yang kerap menanggung dampak paling berat dalam konflik.
Dari perspektif politik, Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UMJ, Ali Noer Zaman, mengapresiasi keberadaan hukum perang internasional, meskipun efektivitas penegakannya masih perlu dievaluasi.
Diskusi yang dimoderatori Fithri D. Hafizah ini menjadi pengingat bahwa etika perang dan perdamaian bukan sekadar wacana normatif, melainkan tanggung jawab bersama. Warisan intelektual Buya Hamka dan Buya Syafii Maarif diharapkan terus menjadi landasan membangun solidaritas, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. (NS)
