IBTimes.ID – Sebanyak 1.570 keluarga transmigran di lima provinsi akhirnya memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati. Setelah menunggu belasan hingga puluhan tahun, pemerintah menyerahkan 2.770 sertifikat hak milik (SHM) yang tersebar di 19 lokasi transmigrasi pada Kamis (12/11/2026).
Penyerahan sertifikat tersebut menjadi jawaban atas persoalan pertanahan yang selama ini dihadapi masyarakat transmigrasi. Bagi para penerima, dokumen kepemilikan itu bukan sekadar kelengkapan administrasi, melainkan jaminan hukum atas tempat tinggal dan lahan yang selama ini mereka kelola.
Salah satu penerima sertifikat adalah Abdul Habib, transmigran asal Timor Timur yang ditempatkan di SP 2 Malili, Desa Harapan, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pada 2000. Ia harus menunggu selama 26 tahun sebelum akhirnya memperoleh kepastian hak atas tanahnya.
“ Saya telah menunggu sekian lama, 26 tahun. Alhamdulillah hari ini kami telah menerima sertifikat terakhir kami mewakili semua warga transmigrasi,” ungkap Abdul saat menyampaikan kesaksiannya secara daring dari Luwu Timur.
Penantiannya juga dialami Kornelis Gidungudana, warga UPT Elefare, Desa Gaura, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Sejak ditempatkan pada 2013, ia menunggu selama 13 tahun untuk mendapatkan sertifikat tanah.
“Setelah menanti selama 13 tahun, hari ini kami mendapatkan sertifikat. Karena itu kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, Menteri Transmigrasi, Gubernur NTT, Bupati Sumba Barat,” ujar Kornelis.
Penyelesaian Persoalan Tanah Transmigran
Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, penyerahan sertifikat merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat transmigrasi yang selama ini telah berkontribusi dalam pembangunan kawasan dan perekonomian daerah.
Ia menyebut, terdapat keluarga transmigran yang telah menunggu hingga 34 tahun untuk mendapatkan hak atas tanahnya.
“Hari ini kami, atas nama Bapak Presiden Prabowo Subianto, telah menyerahkan sertipikat kepada 1.570 kepala keluarga, para transmigran, yang sudah ada di antaranya selama 34 tahun belum mendapatkan haknya, hak yang sudah menjadi kewajiban kita untuk diberikan kepada para transmigran tersebut,” ujar Iftitah di Gedung Grand Makarti, Kementerian Transmigrasi, Jakarta.
Penyerahan sertifikat dilakukan secara serentak di lima provinsi, yakni Bengkulu, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Adapun delapan kabupaten penerima meliputi Rejang Lebong, Lahat, Tolitoli, Luwu Timur, Sumba Barat, Sumba Timur, Malaka, dan Nagekeo.
Upaya tersebut menjadi bagian dari percepatan penyelesaian persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah menyerahkan sertifikat untuk 16.835 bidang tanah kepada lebih dari 11.000 kepala keluarga transmigran yang sebelumnya belum memperoleh kepastian hak atas tanah mereka.
Iftitah juga menyoroti kontribusi masyarakat transmigrasi dalam pembangunan wilayah di Indonesia. Menurutnya, program transmigrasi turut berperan dalam perkembangan wilayah yang kini menjadi tiga provinsi, 116 kabupaten dan kota, serta 1.567 desa.
Kontribusi tersebut, lanjutnya, juga berkaitan dengan penguatan ketahanan pangan nasional. Salah satu contohnya adalah Kawasan Transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, yang disebut menyumbang sekitar 40 persen produksi beras di provinsi tersebut.
“Melalui program revitalisasi kawasan transmigrasi, kita ikut membayar utang negara kepada para transmigran yang telah berjasa melalui program transmigrasi ini,” kata Iftitah.
Kepastian Hak untuk Membangun Masa Depan
Kementerian Transmigrasi menyatakan akan terus mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan agar keluarga transmigran yang masih menunggu dapat memperoleh haknya.
Kepastian hukum atas tanah dinilai penting karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk merencanakan masa depan, mengembangkan kegiatan pertanian, serta menjalankan usaha produktif. Dengan kepemilikan yang sah, keluarga transmigran diharapkan dapat mengelola lahan dan mengembangkan kehidupan ekonomi tanpa dibayangi ketidakpastian status tanah.
Bagi ribuan keluarga yang telah menunggu selama bertahun-tahun, penyerahan sertifikat ini menjadi langkah penting dalam pemenuhan hak mereka. Namun, penyelesaian persoalan pertanahan masih perlu dilanjutkan agar masyarakat transmigrasi di lokasi lain juga memperoleh kepastian hukum yang sama.
(MS)
