IBTimes.ID – Indonesia mengusung lima agenda strategis dalam upaya memperkuat aksi iklim pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki. Salah satu fokus utamanya adalah pengembangan industrialisasi hijau dan percepatan transisi energi bersih sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan rendah emisi.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Muhammad Jumhur Hidayat, menyampaikan bahwa kelima agenda tersebut diperkenalkan melalui Paviliun Indonesia di COP31. Industrialisasi hijau dan transisi energi bersih menjadi prioritas pertama yang ditawarkan Indonesia kepada komunitas internasional.
“Pertama, transisi energi bersih dan industrialisasi hijau,” ujar Jumhur saat meresmikan pembukaan Paviliun Indonesia di Antalya, Turki, Senin (9/11/26).
Ia menjelaskan, kehadiran Paviliun Indonesia tidak hanya dimaksudkan untuk memperkenalkan berbagai capaian nasional di bidang lingkungan, tetapi juga menjadi sarana membangun komunikasi dan kerja sama lintas sektor. Melalui fasilitas tersebut, Indonesia ingin mempertemukan pemerintah dengan pelaku usaha, lembaga keuangan, organisasi masyarakat sipil, akademisi, generasi muda, hingga komunitas lokal.
Menurut Jumhur, upaya mengatasi perubahan iklim harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan berhenti pada pernyataan komitmen. Karena itu, kolaborasi antarnegara dan berbagai pemangku kepentingan perlu diperkuat untuk mendorong lahirnya program konkret, termasuk investasi dan pengembangan teknologi ramah lingkungan.
Ia menegaskan bahwa Paviliun Indonesia dirancang sebagai tempat membangun kemitraan sekaligus memperluas peluang kolaborasi dalam mempercepat pelaksanaan agenda iklim.
Selain industrialisasi hijau dan transisi energi bersih, Indonesia juga mengangkat empat prioritas lainnya. Keempat agenda tersebut mencakup solusi berbasis alam dan sinergi Konvensi-Konvensi Rio, pembangunan kota berketahanan iklim dan nol sampah, penguatan pendanaan iklim serta pasar karbon, hingga penerapan keadilan iklim dan pembangunan masyarakat yang inklusif.
Dalam hal pembiayaan, Indonesia berupaya memperluas peluang investasi melalui pengembangan kerja sama pasar karbon yang mengacu pada Pasal 6 Perjanjian Paris. Mekanisme ini diharapkan dapat memperkuat kemitraan internasional sekaligus membuka sumber pendanaan untuk mendukung berbagai program pengendalian perubahan iklim.
Jumhur turut menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai target emisi nol bersih atau net zero emissions pada 2060 atau lebih awal. Upaya tersebut akan berjalan beriringan dengan pembangunan berkelanjutan dan inklusif serta pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
“Kami juga tetap berkomitmen untuk mencapai emisi nol bersih (net zero emissions) pada 2060 atau lebih cepat, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045,” katanya did Republika.
Lebih lanjut, Jumhur menilai negara-negara berkembang membutuhkan dukungan internasional yang kuat agar dapat menjalankan agenda penanganan perubahan iklim secara optimal. Bentuk dukungan yang diperlukan antara lain penyediaan pendanaan yang mencukupi, transfer teknologi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan.
Melalui Paviliun Indonesia, pemerintah mengundang seluruh delegasi dan peserta COP31 untuk menjajaki peluang kerja sama, mendorong masuknya investasi, serta merancang berbagai inisiatif yang dapat segera direalisasikan.
Indonesia berharap forum tersebut tidak hanya memperkuat diplomasi iklim, tetapi juga menghasilkan kemitraan konkret yang mampu mempercepat penanganan perubahan iklim dan memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.
(MS)


