IBTimes.ID – Penguatan independensi KPK dan keterlibatan masyarakat sipil dinilai menjadi agenda penting dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia menjelang Pemilu 2029. Persoalan korupsi politik, tingginya biaya pemilu, hingga perkembangan teknologi kecerdasan buatan menjadi tantangan yang membutuhkan pengawasan publik dan pembenahan sistem politik.
Hal tersebut disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum., dalam seminar CSIS Roadshow Campus bertema “Pemilu, Demokrasi dan Kepemimpinan Nasional” di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (19/11/2026).
Dalam pemaparannya bertajuk “Menakar Kualitas Produk Demokrasi (Evaluasi terhadap Partai Politik dan CSO: Tinjauan Fenomenologi)”, Busyro menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup diukur melalui penyelenggaraan pemilu secara berkala. Integritas pemimpin, proses politik, dan independensi lembaga pengawasan juga menjadi indikator penting.
Ia menyoroti perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019 yang dinilainya berdampak terhadap independensi dan kapasitas lembaga antirasuah tersebut. Menurutnya, independensi KPK merupakan prasyarat penting untuk memastikan kekuasaan berjalan secara transparan dan akuntabel.
Masyarakat Sipil Perlu Mengawal Reformasi Politik
Selain persoalan kelembagaan, Busyro mendorong masyarakat sipil agar mengambil peran lebih aktif dalam mengawal reformasi politik. Organisasi masyarakat sipil (CSO) perlu menjaga independensi, mempertahankan sikap kritis, serta mengawasi kebijakan publik.
Ia juga menekankan bahwa kritik tidak boleh berhenti sebagai wacana, tetapi harus diwujudkan melalui gerakan konkret.
“Perlunya mobilisasi masyarakat sipil untuk mendesak revisi undang-undang partai politik dan pemilu. Selain itu, gagasan yang disampaikan dalam forum perlu diterjemahkan menjadi rencana tindak lanjut yang nyata,” ungkap Busyro.
Dorongan tersebut menjadi relevan dalam agenda penguatan independensi KPK dan pembenahan sistem politik agar praktik korupsi politik serta penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah.
Dinasti Politik dan AI Jadi Tantangan Pemilu 2029
Dalam forum yang sama, Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Indonesia, Arya Fernandes, menyoroti dinasti politik, mahalnya biaya politik, dan rendahnya keterwakilan generasi muda dalam lembaga legislatif.
“Pemilu yang rutin belum tentu menghasilkan sirkulasi elite politik yang memadai. Tantangan lainnya adalah dinasti politik, tingginya biaya politik, dan belum optimalnya keterwakilan generasi muda dalam lembaga legislatif,” jelas Arya.
Arya juga mengingatkan potensi penyalahgunaan kecerdasan buatan melalui deepfake, voice cloning, dan konten generatif dalam Pemilu 2029. Teknologi tersebut berisiko digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memengaruhi pilihan masyarakat.
Karena itu, penguatan regulasi, transparansi, dan pengawasan teknologi politik perlu menjadi perhatian bersama. Pada akhirnya, demokrasi yang berkualitas membutuhkan independensi KPK, sistem politik berintegritas, serta masyarakat sipil yang aktif mengawal kekuasaan. (NS)


