Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan sosial terbesar dalam sejarah Indonesia. Dengan anggaran ratusan triliun rupiah, pemerintah berharap program ini mampu meningkatkan kualitas gizi anak, menurunkan angka stunting, hingga memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Tujuan tersebut tentu patut diapresiasi.
Namun, perjalanan program ini ternyata tidak mulus. Berbagai persoalan bermunculan, mulai dari dugaan korupsi, salah sasaran penerima manfaat, distribusi yang tidak merata, kualitas makanan yang buruk, hingga kritik mengenai besarnya beban fiskal yang harus ditanggung negara. Gelombang demonstrasi mahasiswa dan kritik dari kalangan akademisi menunjukkan bahwa persoalan MBG bukan sekadar masalah teknis pelaksanaan, melainkan masalah politik (dan bisnis). Pertanyaannya: Bagaimana seharusnya negara menciptakan kesejahteraan bagi warganya?
Islam menawarkan cara pandang yang menarik.
Dalam Islam, kesejahteraan bukanlah sekadar hadirnya berbagai program bantuan sosial. Kesejahteraan merupakan konsekuensi dari tanggung jawab negara sebagai ra’in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi seluruh rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda:
“Imam (khalifah/pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa negara bukan sekadar regulator atau fasilitator, tetapi institusi yang bertanggung jawab memastikan setiap warga memperoleh kehidupan yang layak.
Karena itu, politik kesejahteraan dalam Islam tidak dimulai dari pertanyaan, “Program bantuan apa yang akan diberikan?”, melainkan dari pertanyaan yang lebih mendasar, “Bagaimana negara menjamin setiap orang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya?”
Dalam literatur fikih siyasah, kebutuhan dasar manusia mencakup pangan, sandang, dan papan sebagai kebutuhan individu, sementara keamanan, pendidikan, dan kesehatan merupakan kebutuhan publik yang wajib disediakan negara. Negara bertanggung jawab memastikan seluruh kebutuhan tersebut dapat diakses oleh setiap warga negara tanpa diskriminasi (Al-Mawardi, 1996).
Paradigma ini berbeda dengan pendekatan yang sering berkembang dalam negara modern, di mana kesejahteraan kerap diidentikkan dengan besarnya subsidi atau banyaknya program bantuan langsung. Islam memandang bantuan hanyalah salah satu instrumen, bukan yang utama.
Prioritas pertama negara adalah membangun sistem ekonomi yang sehat sehingga masyarakat mampu bekerja, berusaha, dan memenuhi kebutuhan keluarganya secara mandiri. Negara berkewajiban membuka lapangan kerja, mengelola sumber daya alam untuk kepentingan rakyat, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, menghapus praktik monopoli, serta menjamin distribusi kekayaan berjalan secara adil.
Allah Swt. berfirman:
“…supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr [59]: 7).
Ayat ini menunjukkan bahwa distribusi kekayaan merupakan bagian penting dari politik ekonomi Islam. Negara tidak boleh membiarkan kekayaan hanya berputar pada kelompok tertentu, sementara sebagian masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya.
Dalam konteks itulah, program seperti MBG sebenarnya dapat diposisikan sebagai instrumen pelengkap, bukan instrumen utama. Negara boleh bahkan wajib memberikan bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, korban bencana, maupun kelompok rentan lainnya apabila mereka belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Namun, bantuan tersebut harus berada dalam kerangka sistem kesejahteraan yang lebih komprehensif.
Islam juga memberikan perhatian besar terhadap tata kelola harta publik. Setiap rupiah yang berasal dari kas negara merupakan amanah yang wajib dipertanggungjawabkan. Rasulullah saw. mengecam keras pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Demikian pula Khalifah Umar bin Khattab dikenal sangat ketat mengawasi para gubernurnya, bahkan tidak segan memberhentikan pejabat yang hidup bermewah-mewahan atau diduga menyalahgunakan kekuasaan.
Artinya, dalam perspektif Islam, keberhasilan politik kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi terutama oleh integritas para pengelolanya. Program yang baik dapat kehilangan manfaat apabila tata-kelolanya buruk. Sebaliknya, anggaran yang terbatas pun dapat menghasilkan manfaat besar apabila dikelola secara amanah, transparan, dan tepat sasaran.
Pelajaran penting dari kritik terhadap MBG akhir-akhir ini adalah perlunya menggeser orientasi kebijakan dari sekadar mendistribusikan bantuan menuju membangun sistem kesejahteraan. Misalnya, pengadaan bahan pangan dapat diprioritaskan dari petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal sehingga anggaran negara tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Dengan cara demikian, satu kebijakan mampu menghasilkan manfaat ganda: meningkatkan kualitas gizi sekaligus memperkuat ekonomi rakyat.
Jadi, politik kesejahteraan dalam Islam tidak diukur dari seberapa besar anggaran yang dibelanjakan atau seberapa banyak program yang diluncurkan. Politik kesejahteraan diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap warga memperoleh kebutuhan pokoknya, menciptakan keadilan distribusi, menjaga amanah pengelolaan harta publik, dan menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Karena itu, polemik MBG hendaknya tidak hanya dipahami sebagai persoalan sebuah program pemerintah. Lebih dari itu, ia menjadi momentum untuk merefleksikan kembali paradigma kesejahteraan yang hendak dibangun. Sebab, sebagaimana diajarkan Islam, negara yang baik bukanlah negara yang hanya banyak memberi, melainkan negara yang mampu menghadirkan keadilan, kemakmuran, dan rasa aman bagi seluruh rakyatnya.
Editor: Ikrima
