IBTimes.iD – Selembar uang Rp 100.000 kini terasa tipis di pasar. Dulu uang sebesar itu cukup untuk membeli lauk dan sayur, bahkan masih menyisakan kembalian. Sekarang pembeli hanya bisa membawa pulang seliter beras, sekilo daging ayam, sepapan tempe, dan seikat kecil bayam. Harga ayam goreng di warung pun ikut merangkak naik.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) membenarkan keluhan tersebut. Selama 2015 hingga 2025, pengeluaran warga untuk makanan jadi naik 126 persen, sedangkan pengeluaran untuk bahan makanan naik 73,5 persen. Pada periode yang sama, rerata gaji karyawan hanya tumbuh 61 persen. Selisih itulah yang membuat uang belanja cepat habis.
Kompas beberapa waktu yang lalu menyusun indeks ayam goreng untuk membaca tekanan itu. Indeks ini menghitung berapa lama seorang pekerja di 34 kota harus bekerja demi satu porsi ayam goreng. Makin mahal harganya dibanding upah, makin panjang jam kerja yang ia butuhkan.
Para ekonom membahas daya beli lewat teori paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP). Ekonom Swedia Gustav Cassel mempopulerkan teori ini lebih dari seabad lalu. Menurutnya, sekeranjang barang yang sama semestinya bernilai setara di negara mana pun setelah harganya dikonversi ke satu mata uang.
BPS memakai konsep ini untuk mengukur kemampuan rupiah membeli barang yang sama dibanding dolar AS. Ketika harga pangan melaju lebih cepat dari upah, rupiah di dompet warga ikut menyusut nilainya.
Teori itu terdengar abstrak sampai majalah The Economist mengemasnya lewat burger pada September 1986. Majalah itu membandingkan harga Big Mac di banyak negara untuk menilai apakah sebuah mata uang terlalu mahal atau terlalu murah. Redaksi memilih Big Mac karena resepnya nyaris seragam di semua gerai McDonald’s.
Burger dengan tiga lapis roti dan dua patty daging sapi itu memakai lebih dari 60 bahan yang sama di seluruh dunia. Pam Woodall, mantan editor yang menulis artikel tersebut, mengaku ide itu muncul begitu saja saat ia berada di kamar mandi.
Awalnya banyak orang menganggap indeks itu lelucon. Empat puluh tahun kemudian, Indeks Big Mac masuk buku teks ekonomi dan menjadi bahan puluhan studi akademis. Peneliti juga mencoba versi lain, seperti harga latte Starbucks, rak buku Ikea, hingga iPhone buatan Apple.
Union Bank of Switzerland (UBS) memakai Big Mac untuk membandingkan upah di seluruh dunia. Bank itu menghitung berapa lama pekerja harus bekerja untuk membeli burger dan kentang goreng. The Economist memakai burger untuk menilai kurs, sedangkan UBS memakainya untuk menilai upah. Indeks ayam goreng Kompas berada di jalur kedua.
Indeks Big Mac tidak bisa langsung diterapkan di Indonesia karena restoran McDonald’s belum ada di semua daerah. Kompas membutuhkan pengganti yang mudah ditemukan di kota mana pun dengan bentuk yang relatif seragam. Pilihan akhirnya jatuh pada ayam goreng.
Ayam goreng dipilih karena merupakan menu makanan yang tersedia di seluruh Indonesia. Menurut Guru Besar Agribisnis IPB University Bayu Krishnamurti, ayam goreng sepadan dengan burger Big Mac dan mewakili makanan yang seragam di Indonesia.
”Ayam goreng tidak banyak variannya seperti bakso. Bakso di Bandung akan beda dengan di Tasikmalaya. Ada bakso yang pakai kikil dan lain-lain,” ujar Bayu, Rabu (19/8/2026).
Argumen Bayu menyentuh syarat utama paritas daya beli, yaitu barang pembanding harus homogen. Jika barangnya berbeda dari satu kota ke kota lain, selisih harga tidak lagi mencerminkan daya beli.
Ayam goreng juga punya tempat khusus di lidah warga. BPS mencatat konsumsi ayam goreng atau ayam bakar naik hampir 85 persen selama 2015 hingga 2025, tertinggi di antara makanan jadi lain. Rerata konsumsi per minggu naik dari 0,14 porsi menjadi 0,26 porsi.
Kompas memakai standar harga BPS untuk jenis, kualitas, dan harga ayam goreng. Bahan utamanya daging ayam, minyak goreng, dan bumbu dapur, kadang dengan tambahan tepung terigu. Potongan yang dihitung pun mirip di semua kota, mulai dari dada, paha, sayap, kepala, sampai ceker.
Rumus indeks ini membandingkan harga seporsi ayam goreng dengan upah di 34 kota. Hasilnya berupa satuan waktu, yaitu berapa menit atau jam kerja yang setara dengan satu porsi.
Harga rerata ayam goreng secara nasional meningkat dalam tiga tahun terakhir. BPS mencatat seporsi ayam goreng seharga Rp 16.996 pada 2023 dan Rp 17.225 pada 2025. Kenaikannya Rp 229 atau sekitar 1,3 persen dalam dua tahun.
Kenaikan itu berasal dari naiknya harga daging ayam dan minyak goreng sebagai bahan baku. Angka harga tersebut baru bermakna setelah disandingkan dengan upah.
Ekonom Amerika Irving Fisher menulis tentang ilusi uang pada 1928, yaitu kecenderungan orang menilai kekayaan dari angka nominal. Pekerja merasa lebih makmur saat gajinya naik, meski harga kebutuhannya naik lebih cepat. Kesejahteraan pekerja bergantung pada upah riil, yaitu upah setelah memperhitungkan inflasi.
Lewat indeks ayam goreng, pembaca bisa menembus ilusi tersebut. Jika jam kerja untuk seporsi ayam goreng bertambah, upah riil pekerja sedang turun, berapa pun kenaikan gaji nominalnya.
Data pengeluaran BPS memang mencampur dua hal, yaitu kenaikan harga dan perubahan jumlah belanja. Meski begitu, selisih antara 126 persen dan 61 persen tetap memberi sinyal kuat. Porsi gaji yang tersedot ke makanan jadi makin besar, sementara ruang untuk kebutuhan lain makin sempit.
Teori ekonomi mengenal dua sumber utama inflasi. Inflasi dorongan biaya atau cost push inflation muncul saat ongkos produksi naik. Inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation terjadi saat permintaan melampaui pasokan. Harga pangan Indonesia belakangan ini menerima tekanan dari kedua arah sekaligus.
Dari sisi biaya, melemahnya rupiah terhadap dolar AS mengerek harga minyak goreng dan daging sapi. Ekonom menyebut gejala ini pass through nilai tukar, yakni rambatan perubahan kurs ke harga konsumen. Indonesia memang produsen minyak sawit terbesar di dunia. Namun, harga minyak sawit mentah mengikuti pasar global yang bertransaksi dalam dolar.
Daging ayam ras pun tidak kebal. Pakan menyumbang porsi terbesar ongkos peternak ayam, dan sebagian bahan pakan seperti bungkil kedelai masih didatangkan dari luar negeri. Saat rupiah melemah, ongkos itu naik dan peternak meneruskannya ke harga ayam hidup, lalu pedagang ayam goreng menanggung atau meneruskan beban itu ke pembeli.
Dari sisi permintaan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menambah serapan bahan pangan dalam jumlah besar. Dapur MBG membeli beras, ayam, telur, dan sayur setiap hari untuk jutaan penerima manfaat. Masalah muncul saat pertambahan permintaan itu tidak diimbangi pasokan.
Pedagang ayam goreng akhirnya berebut pasokan ayam dan minyak goreng dengan dapur MBG di pasar yang sama. Ketika pasokan tetap dan pembeli bertambah, harga di tingkat grosir ikut naik dan merembet ke harga per porsi.
Kompas juga menyoroti perubahan pola makan warga. Pada 2015, rumah tangga lebih banyak membeli bahan pangan seperti beras, sayur, dan buah. Sepuluh tahun kemudian, belanja bergeser ke makanan jadi, mulai dari nasi, bakso, ayam goreng atau bakar, masakan sayur, hingga produk olahan pabrik.
Ekonom peraih Nobel Gary Becker memberi kerangka untuk membaca pergeseran ini lewat teori alokasi waktu pada 1965. Menurut Becker, rumah tangga memproduksi kebutuhannya dengan memadukan barang dan waktu. Memasak sendiri butuh bahan yang murah, tetapi juga menyita jam yang bisa dipakai untuk bekerja atau beristirahat.
Bagi warga kota, jam kerja panjang dan perjalanan jauh membuat waktu luang menyusut. Nilai waktu mereka naik, sehingga membeli seporsi ayam goreng terasa lebih masuk akal ketimbang memasak sendiri. Kompas mencatat gaya hidup urban inilah yang mendorong lonjakan konsumsi makanan jadi.
Warga kota beralih ke makanan jadi untuk menghemat waktu, padahal pengeluaran untuk makanan jadi justru naik paling cepat. Mereka membayar dua kali: dengan jam kerja yang panjang dan dengan porsi gaji yang makin besar untuk makan.
Statistikawan Jerman Ernst Engel menemukan pola penting pada 1857. Makin rendah pendapatan sebuah keluarga, makin besar bagian pendapatan yang habis untuk makan. Ekonom kini mengenalnya sebagai Hukum Engel.
Hukum Engel menjelaskan sifat regresif kenaikan harga pangan. Buruh dengan upah minimum menghabiskan porsi gaji yang jauh lebih besar untuk makan dibanding pekerja kantoran bergaji tinggi. Kenaikan seribu rupiah pada seporsi ayam goreng terasa ringan bagi kelompok atas, tetapi berat bagi kelompok bawah.
Indeks Kompas juga membuka ketimpangan antarwilayah. Harga ayam goreng dan upah berbeda dari satu kota ke kota lain. Pekerja di kota dengan upah rendah tetapi harga pangan tinggi harus bekerja lebih lama untuk porsi yang sama. Pemerintah daerah bisa memakai perbandingan di 34 kota ini untuk menakar kebijakan upah dan pangan.
Seperti Indeks Big Mac, indeks ayam goreng punya keterbatasan. Harga seporsi ayam goreng tidak hanya ditentukan oleh daging dan minyak. Pedagang juga membayar sewa tempat, gas, dan tenaga kerja yang nilainya bergantung pada kondisi lokal. Akibatnya, sebagian selisih harga antarkota mencerminkan ongkos setempat, bukan hanya daya beli.
Persoalan kedua ada pada data upah. Banyak pekerja Indonesia mencari nafkah di sektor informal dengan penghasilan yang tidak tercatat rapi. Jika data upah yang dipakai berasal dari pekerja formal, beban pedagang kaki lima, buruh harian, dan pengemudi ojek daring belum tentu tergambar dalam indeks.
Ada pula risiko perubahan ukuran porsi. Pedagang bisa menahan harga dengan mengecilkan potongan ayam, gejala yang dikenal sebagai shrinkflation. Jika itu terjadi, harga per porsi tampak stabil padahal pembeli mendapat lebih sedikit. Kenaikan harga ayam goreng yang hanya 1,3 persen dalam dua tahun patut dibaca dengan kacamata ini.
Meski begitu, indeks ini tetap berguna. The Economist sendiri menyebut Indeks Big Mac sebagai panduan ringan, bukan alat ukur kurs yang presisi. Nilai indeks ayam goreng ada pada kemampuannya membawa teori paritas daya beli dan upah riil ke meja warung.
Indeks ayam goreng memberi pesan yang jelas bagi pembuat kebijakan. Menjaga inflasi tetap rendah belum cukup jika upah riil terus tertinggal. Pemerintah perlu memastikan pasokan pangan, termasuk untuk dapur MBG, tumbuh seiring dengan permintaan. Stabilitas rupiah juga menentukan harga minyak goreng dan pakan ternak.
Bagi warga, angka dalam indeks ini terasa dekat karena menyangkut lauk yang mereka santap. Selama jam kerja untuk seporsi ayam goreng terus bertambah, keluhan soal uang Rp 100.000 yang cepat habis akan tetap terdengar di pasar dan media sosial.
