Manusia sering meminta Allah memberikan rezeki, keselamatan, ketenteraman, dan keberkahan hidup. Kita berdoa agar keluarga bahagia, usaha lancar, jabatan membawa kebaikan, dan negeri menjadi makmur. Namun: Sudahkah kita sebagai makhluq telah menaati aturan Allah dalam seluruh aspek kehidupan?
Kita mengharapkan karunia-Nya, tetapi apakah kita bersedia mengikuti petunjuk-Nya? Kita memohon keberkahan, tetapi apakah cara kita mencari rezeki, menjalankan kekuasaan, mengelola pemerintahan, dan memperlakukan sesama manusia sudah sesuai dengan kehendak-Nya?
Dari perspektif administrasi negara dan ilmu pemerintahan, ini bukan persoalan individual. Ini menyangkut fondasi etika kehidupan bersama, legitimasi kekuasaan, perilaku birokrasi, pengelolaan sumber daya publik, dan tujuan penyelenggaraan negara.
Perjanjian Agung Manusia dan Penciptanya
Al-Qur’an mengingatkan bahwa manusia memiliki ikatan primordial dengan Allah. Dalam QS Al-A’raf [7]: 172, Allah menceritakan kesaksian anak keturunan Adam ketika ditanya, “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul, kami bersaksi.”
Kesaksian tersebut menegaskan pengakuan manusia bahwa Allah adalah Rabb-nya. Pengakuan ini membawa konsekuensi: manusia tidak boleh menjalani kehidupan seolah-olah dirinya merupakan penguasa mutlak atas segala sesuatu di dunia ini.
Allah bahkan menyebut sejumlah perjanjian-Nya dengan para nabi sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kuat (QS Al-Ahzab [33]: 7). Sementara itu, QS An-Nisa’ [4]: 21 menggunakan istilah yang sama untuk menggambarkan ikatan perkawinan. Pesannya jelas: perjanjian bukan perkara ringan. Ia menuntut kesetiaan dan tanggung jawab.
Lantas, untuk apa manusia diciptakan? Allah menjawabnya secara tegas: “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah (mengabdi, menghamba) kepada-Ku” (QS Adz-Dzariyat [51]: 56).
Ibadah bukan hanya salat, puasa, zakat, haji, zikir dll. Ibadah, mengabdi kepada Allah terwujud dalam seluruh aspek kehidupan. QS Al-An’am [6]: 162 menegaskan bahwa salat, ibadah, hidup, dan mati seorang Muslim adalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam.
Masjid, Pasar, Rumah, Istana
Mengabdi kepada Allah berarti melaksanakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya. Prinsip ini berlaku dalam seluruh aspek kehidupan.
Dalam rumah tangga, seorang suami dan istri harus menjaga amanah, memenuhi hak masing-masing, dan membangun keluarga dengan kasih sayang. Dalam bertetangga, seorang Muslim tidak boleh mengganggu, memfitnah, atau merampas hak orang lain. Dalam perdagangan, ia harus jujur, tidak menipu, mengurangi timbangan, atau mengambil keuntungan melalui cara yang haram.
Dalam dunia kerja, ia tidak boleh memalsukan laporan, menyalahgunakan fasilitas kantor, atau mengkhianati tanggung jawab. Dalam politik, ia tidak boleh membeli suara, memanipulasi rakyat, menyebarkan kebohongan, atau menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Dalam budaya, manusia dituntut mengembangkan tradisi yang baik dan meninggalkan kebiasaan yang merusak martabat serta kehidupan masyarakat.
QS Al-Baqarah [2]: 208 memerintah kita untuk memasuki Islam secara kaffah. Islam tidak boleh dipilih-pilih: rajin beribadah, tetapi mengabaikan kejujuran; fasih berbicara tentang agama, tetapi membiarkan korupsi; mengaku mencintai Allah, tetapi menghalalkan segala cara demi kekuasaan.
Tentu, tidak semua persoalan teknis kehidupan diatur secara terperinci dalam teks wahyu. Administrasi modern membutuhkan ilmu pengetahuan, profesionalisme, peraturan, inovasi, ijtihad, dan musyawarah. Namun, kebijakan tidak boleh dibuat sesuka hati, apalagi dengan meninggalkan nilai-nilai keadilan, amanah dam kemaslahatan.
Kekuasaan itu Amanah
Dalam ilmu pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan publik selalu mengandung tanggung jawab. Jabatan bukan milik pribadi pejabat, melainkan amanah yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Al-Mawardi (1996), dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, menjelaskan fungsi kepemimpinan antara lain untuk menjaga agama dan mengatur urusan kehidupan masyarakat. Sementara itu, pemikiran Ibn Khaldun (1967) memperlihatkan hubungan erat antara keadilan, kekuasaan, dan keberlangsungan peradaban. Kekuasaan yang menindas akan merusak negara.
Pandangan itu sejalan dengan prinsip Al-Qur’an dalam QS An-Nisa’ [4]: 58: Allah memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan hendaklah hukum ditetapkan secara adil.
Konsekuensinya sangat konkret. Pejabat harus mengelola anggaran secara transparan, birokrasi harus melayani tanpa diskriminasi, hukum harus berlaku setara, dan kekayaan negara harus digunakan untuk kemaslahatan rakyat. Tidak boleh ada korupsi, nepotisme yang merugikan kepentingan publik, jual-beli jabatan, maupun eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan segelintir orang.
Sara R. Jordan (2006) menunjukkan bahwa pemikiran administrasi politik Islam klasik, termasuk Al-Mawardi, telah membahas tanggung jawab dan akuntabilitas penyelenggara kekuasaan. Dengan demikian, amanah bukan sekadar nasihat moral, melainkan prinsip yang harus diwujudkan dalam kelembagaan dan mekanisme pengawasan pemerintahan.
Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai tersebut dapat diperjuangkan melalui negara hukum, konstitusi, demokrasi yang bertanggung jawab, pengawasan publik, dan penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Nilai ketuhanan tidak boleh hanya diwujudkan dalam ritual atau simbol, tetapi harus menjadi sumber etika dalam penyelenggaraan negara.
Janji Allah bagi Masyarakat yang Bertakwa
Apakah ketaatan kepada Allah akan mendatangkan rezeki dan kemakmuran? Al-Qur’an memberikan jawaban yang menggembirakan. QS Al-A’raf [7]: 96 menyatakan bahwa apabila penduduk negeri beriman dan bertakwa, Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi.
Perhatikan bahwa ayat ini berbicara tentang penduduk negeri, bukan hanya individu. Artinya, iman dan takwa memiliki dimensi sosial. Keberkahan dapat hadir dalam kehidupan masyarakat ketika nilai-nilai ketuhanan diwujudkan dalam perilaku bersama dan tata kelola kehidupan.
Bayangkan sebuah negeri yang pejabatnya amanah, aparaturnya profesional, pedagangnya jujur, pengusahanya tidak mengeksploitasi pekerja, penegak hukumnya adil, dan kekayaan alamnya dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Bukankah kondisi seperti itu merupakan jalan menuju kemakmuran?
Allah juga menjanjikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka bagi orang yang bertakwa (QS Ath-Thalaq [65]: 2–3). Namun, janji ini tidak boleh ditafsirkan bahwa setiap orang saleh pasti kaya atau terbebas dari kesulitan. Rezeki yang berkah tidak selalu berlimpah secara materi. Ia bisa berupa kecukupan, ketenteraman, kesehatan, keluarga yang baik, dan harta halal yang bermanfaat.
Sebaliknya, banyaknya kekayaan dan tingginya pertumbuhan ekonomi tidak identik dengan keberkahan. Korupsi, ketimpangan, kerusakan lingkungan, dan penderitaan rakyat tidak dapat ditutupi hanya dengan angka-angka pertumbuhan.
Memperbarui Janji, Memperbaiki Kehidupan
Kita adalah manusia yang beriman, dan selalu berdoa kepada Tuhan. Tapi iman, doa dan perilaku nyata seringkali tidak konsisten satu sama lain.
Kita meminta Allah mengatur rezeki, tetapi enggan mengikuti aturan-Nya dalam mencari rezeki. Kita memohon perlindungan-Nya, tetapi tidak menjaga hak sesama. Kita mengharapkan negeri yang makmur, tetapi membiarkan kekuasaan digunakan untuk kepentingan kelompok dan paribadi.
Kita perlu selalu memperbarui komitmen kepada Allah. Pengabdian, ketundukan jangan hanya terwujud sebagai ibadah ritual. Ia harus tampak dalam kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan cara kita mengelola kekuasaan.Kita tidak boleh hanya menginginkan Allah mencukupi rezeki dan nasib kita, tetapi menolak hukum dan aturan-Nya dalam berbagai aspek kehidupan
Editor: Anas Nashuha
, dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, menjelaskan fungsi kepemimpinan antara lain untuk menjaga agama dan mengatur urusan kehidupan masyarakat.){kind=link}