Jatidiri Perempuan Muhammadiyah: Potret dan Perkembangan Aisyiyah?

 Jatidiri Perempuan Muhammadiyah: Potret dan Perkembangan Aisyiyah?

Ilustrasi. Sumber: Suara Muhammadiyah

Oleh: Pradhana Adimukti*

Aisyiyah adalah organisasi perempuan muslim pertama di Indonesia. Berdiri pada tahun 1917, Aisyiyah menjadi wujud respon perpaduan antara kebijakan politik etis Belanda, bangkitnya nasionalisme, emansipasi perempuan dan tren modernisme Islam.

Dari perjalanan panjang Aisyiah yang sudah melampaui satu abad, baru satu buku yang meneliti evolusi organisasi ini. Posisi dan Jati Diri Aisyiyah: Perubahan dan Perkembangan 1917-1998 (PJDA) karya Ro’fah masih menjadi referensi komprehensif akademis satu-satunya tentang organisasi yang terafiliasi dengan Muhammadiyah ini, sejauh yang penulis ketahui.

Evolusi Aisyiyah

Ro’fah memaparkan bahwa, selama kurang lebih 20 tahun pertama, Aisyiyah berkonsentrasi pada usaha kemerdekaan Indonesia. Partisipasi Aisyiyah dalam pembangunan jaringan dan konsolidasi organisasi perempuan untuk kemerdekaan sangat signifikan. Kongres Wanita Indonesia I tahun 1928 adalah contoh hasil perjuangan Aisyiyah pada periode tersebut.

Pada masa Orde Lama, penulis menemukan bahwa, mengisi pembangunan sosial menjadi konsentrasi agenda Aisyiyah. Mereka menambah pendirian sekolah dan pusat kesehatan pada masa ini. Demikian pula program baru, lebih banyak yang dimulai selama masa di bawah rezim Soekarno.

Sekalipun, menurut Ro’fah, pada masa Orde Lama ini juga Aisyiyah mengalami kesulitan dan ketegangan dengan beberapa organisasi perempuan lain. Contohnya, Aisyiyah bersitegang dengan Gerwani dan Kowani akibat isu komunisme.

Penulis juga melihat, isu poligami dan Rancangan Undang-Undang Perkawinan juga menjadi ajang perdebatan Aisyiyah dengan organisasi perempuan lain. Selain membangun, pada masa Orde Lama, Aisyiyah juga berjuang mempertahankan identitas sebagai organisasi perempuan muslim.

Di bawah rezim Orde Baru, Aisyiyah dipaksa rezim untuk mendukung  gagasan pembangunan nasional. Nasib serupa juga dialami oleh organisasi perempuan lain. Pada masa ini, Aisyiyah menyetujui saja kebijakan Orde Baru. Aisyiyah jarang, jikapun itu terjadi, memprotes kebijakan Orde Baru, demikian temuan Ro’fah.

Akibatnya, penulis menilai, Aisyiyah pada masa Orde Baru lambat laun terjebak pada status quo. Padahal, Aisyiyah pada masa awal adalah penggerak pembaruan dalam bidang budaya dan agama. Konsekuensi dari kesiapan Aisyiyah  bekerjasama dengan pemerintah yang berkuasa ternyata berdampak ganda. Di satu sisi, sikap fleksibel itu memungkinkan Aisyiyah untuk bertahan pada masa kekuasaan siapapun. Di sisi lain, sikap pragmatis dan oportunis tersebut memperlambat semangat progresif.

Konsekuensinya, menurut analisis Ro’fah, terjadi pembelahan antara ajaran dan amal dalam Aisyiyah. Di satu sisi, pendirian dan pengelolaan berbagai lembaga, masjid, pusat kesehatan menjadi bukti amal usaha Aisyiyah bagi kesejahteraan umat.  Di sisi lain, posisi Aisyiyah yang membela poligami selama masa pra kemerdekaan ditambah penentangannya pada RUU Perkawinan semasa Orde Baru, tidak menunjukkan sifat reformisnya terkait pembebasan perempuan.

Ditambah lagi dengan masalah komposisi kepemimpinan. Keanggotaan dan masa jabatan pimpinan pusat Aisyiyah cukup lama dipengaruhi oleh ikatan kekeluargaan. Terutama mereka yang masih terkait keluarga Kauman.  Problem tersebut, setidaknya sampai dekade akhir abad ke-20. Absennya perwakilan Aisyiyah dalam keanggotaan pimpinan pusat Muhammadiyah juga menjadi isu sendiri yang menyulitkan untuk menyebut Aisyiyah sebagai organisasi reformis, demikian menurut Ro’fah.

Perintis Studi Kritis Aisyiyah

Hal yang paling menarik dari PJDA adalah kemampuan penulis melakukan kritik internal. Penulis punya persimpangan sebagai peneliti dan aktivis Aisyiyah. Sebagai peneliti, penulis secara alamiah akan bersikap obyektif. Sedangkan sebagai aktivis Aisyiyah, tentu memerlukan keberanian, sampai batas tertentu, dan sikap terbuka untuk mampu melakukan kritik terhadap organisasi tempat penulis bertumbuh kembang dan beraktivitas.

Kritik internal menjadi sangat berharga karena cukup bisa diandalkan akurasinya. Oleh karena, penulis yang melakukan kritik internal punya pengalaman empirik sekaligus pemahaman teoritik. Jadi, kritik bukan hanya dihasilkan dari observasi terbatas pada kurun waktu tertentu.

Kritik terhadap Aisyiyah, terutama, ditemukan pada poin 4 sub bab B Bab III buku ini. Poin 4 tersebut membahas dialektika Aisyiyah ketika gerakan feminisme Indonesia lahir. Ro’fah memaparkan kritik kelompok feminis yang berpendapat bahwa amal usaha Aisyiyah hanya melanggengkan kesenjangan gender.

Buku ini juga sangat berharga sebagai pionir penelitian tentang Aisyiyah. Sebagai organisasi yang berdiri sejak tahun 1917, sangat disayangkan, baru riset dalam buku ini yang meneliti dinamika Aisyiyah secara komprehensif.

Oleh karena itu, penelitian lanjutan terhadap Aisyiyah bisa menggunakan buku ini sebagai referensi dasar. Setidaknya, ada dua tema yang bisa dijadikan penelitian lanjutan tentang Aisyiyah. Pertama, dinamika Aisyiyah pasca 1998. Kedua, bagaimana isu gender dipercakapkan di dalam Aisyiyah.

Mengingat isu gender sudah diakomodasi dalam Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXVIII tahun 2015, maka menarik untuk dikaji lebih dalam dinamika isu gender dalam Aisyiyah pasca periode penelitian Ro’fah ini.

Isu gender yang sudah dimasukkan antara lain, kesetaraan perempuan dan laki-laki, kewajiban suami menghindari kekerasan fisik dan psikis dan mendukung pengembangan potensi dan aktualisasi diri sang istri.

Referensi Pembanding dan Pelengkap

Sebagai pembanding dan pelengkap buku ini, setidaknya ada tiga refrensi yang dapat dibaca. Pertama, Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia (PPMPI, 2017) yang diadaptasi dari disertasi Neng Dara Affiah. Kedua, Pergolakan Putri Islam (PPI, 2016) yang diangkat dari disertasi Siti Syamsiatun. Ketiga, Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas dan Eksistensi (RGM, 2015) yang merupakan bentuk salin rupa dari disertasi Siti Ruhaini Dzuhayatin.

PPMPI meneliti beberapa gerakan perempuan muslim  yang dapat dikategorikan baik sebagai gerakan muslim progresif maupun gerakan sosial baru. Secara umum, kelompok ini berjuang lewat organisasi untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, keadilan gender dan sosial seperti hak perempuan, minoritas seksual dan agama.

Mereka menggunakan struktur organisasi yang fleksibel, kepemimpinan kolektif dan responsif pada kebutuhan masyarakat. Dalam aksinya, mereka melibatkan aksi kelompok-kelompok kecil akar rumput dan bersifat lokal, demikian menurut Neng Dara Affiah.

Neng Dara Affiah menyebut, gerakan perempuan muslim progresif di era 1990-1998, di antaranya diwakili oleh Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Yayasan Paramadina dan Yayasan Kesejahteraan Fatayat NU. Pada era 1998-2010, mereka, di antaranya, diwakili oleh Pimpinan Pusat Fatayat dan Fahmina Institut.

Temuan Neng Dara Affiah menyebut, Aisyiyah sendiri masuk ke dalam gerakan muslim progresif pada era pra kemerdekaan. Aisyiyah bersama Sarikat Siti Fatimah dan Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling (JIBDA) menjadi inisiator Kongres Perempuan I pada 22 Desember 1928.

Tesis Ro’fah yang menyatakan bahwa pada awalnya Aisyiyah aktif menggerakkan pembaruan budaya dan agama, berkaitan dengan disertasi Neng Dara Affiah yang memasukkan Aisyiyah ke dalam gerakan muslim perempuan progresif Indonesia di era pra kemerdekaan.

Sementara, tesis Ro’fah yang menjelaskan terjebaknya Aisyiyah dalam kondisi status quo pada masa Ode Baru, secara tidak langsung, tentu juga berkorelasi dengan disertasi Neng Dara Affiah yang tidak memasukkan Aisyiyah ke dalam organisasi muslim perempuan progresif di era 1990-1998.

PPI layak menjadi referensi komplementer PJDA. Oleh karena, disertasi Siti Syamsiatun tersebut menganalisis wacana gender dalam organisasi perempuan putri muslim Muhammadiyah, Nasiyatul Aisyiyah. Baru terpisahnya Naisyiyah dari Aisyiyah sebagai organisasi otonom di bawah Muhammadiyah tahun 1985 dan periode riset Siti Syamsiatun dari tahun 1965-2005 membuat PPI melengkapi PJDA.

Sedangkan RGM membahas kontestasi gender, identitas dan eksistensinya dalam tubuh Muhammadiyah. Penelitian Siti Ruhaini Dzuhayatin yang menemukan kedekatan ideologi gender Muhammadiyah dengan budaya politik nasional bisa berkaitan dengan terjebaknya Aisyiyah dalam status quo pada periode penelitian sebagaimana disebut dalam tesis Ro’fah.

Oleh karena itu, RGM penting dibaca dalam satu rangkaian dengan PJDA. Disertasi Siti Ruhaini Dzuhayatin memberi konteks yang lebih luas pada tesis Ro’fah tentang Aisyiyah dan disertasi Siti Syamsiatun tentang Nasyiah.

Referensi “Abadi”

Posisi dan Jatidiri Aisyiyah: Perubahan dan Perkembangan 1917-1998 sangat penting untuk dibaca jika ingin meneliti atau mengetahui lebih dalam tentang Aisyiyah, Muhammadiyah dan gerakan perempuan Indonesia.

Deskripsi historis-akademis yang cukup komprehensif sejak kelahiran Aisyiyah hingga masa akhir Orde Baru, menjadi kekuatan utama buku ini. Sebagai buku pertama yang mendeskripsikan Aisyiyah secara komprehensif, adaptasi tesis Ro’fah ini berpotensi menjadi referensi abadi.

*) Warga Muhammadiyah

***

 

Buku                     : Posisi dan Jatidiri Aisyiyah: Perubahan dan Perkembangan 1917-1998

Penulis                  : Ro’fah

Penerbit                : Suara Muhammadiyah

Tahun                   : Cetakan I, Agustus 2016

Jumlah Halaman    : xx+140 halaman

RedaksiIB

https://ibtimes.id

IBTimes.id Kanal Islam Berkemajuan. Menyajikan wacana keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan untuk menenebarkan perdamaian dan mengokohkan kebhinnekaan.

Related post

1 Comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *