PUBLISHER

PT Litera Cahaya Bangsa Jalan Nanas 47B, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta

Kanal Moderasi Islam. Hubungi Kami.

Saat mendengar kepergian Prof. Abdul Malik Fadjar (81 tahun), SeIen malam (7/9), seketika saya teringat ucapan mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini (Periode Jokowi – Jusuf Kalla) beberapa tahun silam.

“Janganlah membawa Muhammadiyah ke gang-gang sempit dan jalan buntu”, tegasnya pada satu acara di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah. Organisasi ini harus inklusif alam pikirannya dan luwes bergaul. Petuah Menteri Pendidikan Nasional di Era Megawati Soekarno ini, tertanam kuat dalam kesadaran saya. Sosok Malik Fadjar meneguhkan wajah Muhammadiyah yang melintas batas, diterima beragam kalangan, dan berhasil mengarungi pancaroba politik. ”Ia merupakan salah satu arsitek gerakan Reformasi 1998“, kenang Din Syamsuddin saat melepas almarhum ke Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Hanya berselang dua hari, kita kembali kehilangan panutan bangsa, yakni Tokoh Pers Nasional Jakob Oetama (89 tahun), Rabu siang (9/9). “Dua hari ini, bangsa Indonesia kehilangan tokoh pemaju pendidikan dan kebudayaan yang tak tergantikan yaitu Prof. Malik Fadjar dan Pak Jakob Oetama”, ungkap Menteri Koordinar Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Sekitar satu dekade lalu, Buya Syafii mengajak saya saat beliau bertemu pendiri Kompas Gramedia itu. Beliau pribadi yang rendah hati, selalu bersyukur, dan penuh optimisme menatap masa depan. Itu kesan kali pertama bersua. Saya pun menyertai Buya Syafii pada beberapa kunjungan berikutnya.

Percakapan kedua negarawan itu mencerminkan keduanya sudah bersenyawa dalam visi keindonesiaan dan kemanusiaan. Jakob Oetama menaruh perhatian besar bahkan mendukung lahirnya lapisan cendekiawan Muslim yang diharapkannya akan memandu perkembangan kelas menengah Muslim yang inklusif. Kelompok santri inklusif merupakan kekuatan penggerak dalam proses demokratisasi politik dan pencerahan umat. Oleh karenanya, ia sangat mendukung visi keislaman dan keindonesiaan Nurcholish Madjid, Gus Dur, dan Buya Syafii.

Baca Juga  Apakah Muhammadiyah Masih Layak Disebut Modernis?

Jakob dan Muhammadiyah 

Keberadaan “Jakob Oetama Corner” di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang,  menjadi bukti otentik pertautan visi antara Jakob dan Muhammadiyah. “Jakob Oetama Corner” didirikan atas prakarsa Malik Fadjar yang kala itu menjabat Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Pada dekade 1980-an, Jakob rajin memberi kuliah di kampus itu. Muhadjir Effendy menjadi saksi persahabatan kedua tokoh yang sama-sama mengawali karir sebagai guru itu.

Malik Fadjar bisa disebut sebagai jembatan yang paling awal menghubungkan Jakob dengan Muhammadiyah. Langkah mantan Menteri Agama ini bukanlah tanpa resiko mengingat interaksi awal kedua pihak pada masa Orde Baru itu masih dibayangi oleh belum kondusifnya relasi Muslim dan Kristen. Jauh berbeda dengan situasi hari ini. Menurut Romo Magnis, pada satu diskusi akhir 2019, hubungan Islam dan Kristianitas merupakan pendekatan terus menerus dan belum pernah sebaik sekarang ini.

Di sinilah determinasi kepemimpinan Malik Fadjar terlihat. Tidak hanya semata pendidik yang visioner, ia juga seorang pembaharu. Salah satu warisannya adalah transformasi IAIN dan STAIN menjadi Universitas Islam Negeri. Perguruan tinggi Islam dapat berdiri sejajar dengan perguruan tinggi umum negeri. Menurut Anwar Hudijono, persabahatan Malik dengan Jakob menjadi pintu masuk bagi terjalinnya hubungan yang lebih luas dan mendalam antara Jakob dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Buya Syafii, Moeslim Abdurrahman, Rizal Sukma, Ahmad Sobary, dll.

Perjumpaan Jakob dengan Muhammadiyah semakin mendalam ketika ia diminta berbicara di acara Tanwir Muhammadiyah di Denpasar, Bali, tahun 2002. Jakob merupakan narasumber penting dalam membahas dakwah kultural dan kebudayaan Indonesia masa depan.

Forum tanwir itu sendiri melahirkan dokumen penting Dakwah Kultural Muhammadiyah pada masa kepemimpinan Buya Syafii. Tumbuhlah proses dialog yang dialogis antara kedua pihak atas dasar prinsip keterbukaan, saling menghargai perbedaan, dan menguatkan persamaan sebagai anak bangsa.

Baca Juga  Pak AR Fachruddin: Menjadi Pemimpin Harus Paham Ilmu Agama

Tantangan Intoleransi

Kedua tokoh bangsa di atas mewariskan pemikiran bahkan institusi-institusi yang terus berkontribusi dalam proses mencerdaskan manusia Indonesia dan merekatkan kohesivitas bangsa. Perjuangan keduanya menyemaikan dan mengarusutamakan pelembagaan nilai-nilai inklusif, toleransi, dan kesetaraan sangatlah relevan dengan tantangan keindonesiaan hari ini.

Berdasarkan temuan Saiful Mujani (2020), tantangan itu adalah kemunculan sindrom demokrat intoleran. Preferensi warga negara pada demokrasi lebih tinggi dibanding pada bentuk-bentuk pemerintahan lain namun secara bersamaan mereka tidak toleran secara politik.

Ia mendefinisikan toleransi politik sebagai sikap menerima dan mengakui hak-hak politik orang lain, apapun paham, keyakinan, atau latar belakang kelompok sosialnya, termasuk kelompok yang dianggap berfaham ekstrim dan kelompok yang mungkin tak disukai oleh hampir semua warga.

Mengapa perkembangan demokrasi selama ini tidak berkolerasi pada meningkatnya toleransi politik? Salah satu sumber masalahnya, menurut hipotesis Mujani, adalah konstitusi. Pada satu sisi, konstitusi melegitimasi demokrasi. Pada sisi lain, konstitusi tidak cukup inklusif untuk mengakomodasi keragaman kelompok kepentingan.

Di samping intoleransi politik, hal lain yang menggerogoti anyaman keindonesiaan adalah gejala politik populisme agama. Menguatnya arus politik populisme agama di ruang publik, berkorelasi dengan meningkatnya intoleransi politik. Apa yang terjadi di India dan Turki belakangan ini mencerminkan praktek politik populisme agama yang mengagungkan mayoritarianisme Hindu dan Islam. Bentuk ketidakadilan dari bahaya populisme agama semacam ini adalah diskriminasi, intoleransi, dan marginalisasi kelompok-kelompok minoritas.

Perlu upaya-upaya kolektif dan berkesinambungan dari semua elemen bangsa untuk terus merawat dan memperjuangkan transformasi nilai-nilai inklusif, kesetaraan hak politik, dan kemanusiaan dalam praktek berwarga negara.

***

Tak kalah mendesak adalah kehendak politik aparatur negara untuk memerdekakan diri dari politik partisan, utamanya dalam menyusun produk-produk hukum beserta penegakkannya.

Baca Juga  Apabila Muhammadiyah Menjadi Negara

Pada titik ini, Pancasila adalah ruh keindonesiaan kita. Mutlak harus mengayomi semua warga negaranya. Pancasila jangan dikerdilkan oleh pelbagai kebijakan negara maupun aneka tindakan warganya yang mengkhianati nilai-nilai kesetaraan, kemanusiaan, dan keadilan. Dengan cara inilah, kita mewarisi kearifan dan keteladanan para cendekiawan bangsa yang telah mendahului kita. Tak lengkap isi kamus keindonesiaan tanpa menyebut nama Jakob Oetama dan Malik Fadjar.

Artikel ini pernah diterbitkan di Kompas.ID

Editor: Yahya FR

Share Artikel

contributor

Pengurus Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah dan Dewan Pembina MAARIF Institute