Bangsa Indonesia hari ini tidak hanya menghadapi alarm krisis ekonomi, tetapi juga tengah menghadapi krisis moral dari para pejabat politik, kebijakan yang ugal-ugalan tanpa mengedepankan aspirasi politik dari masyarakat. Masyarakat hanya dijadikan tukang coblos di balik bilik dalam ritual lima tahunan, sebab yang ingin dicapai oleh para pejabat hanyalah kemewahan gaya hidup yang tiada ujung.
Di tengah orkestra yang dipentaskan oleh para pejabat politik yang sangat menyedihkan, tentu timbul rindu dari kita yang membaca sejarah, bahwa ketika melihat sikap dan moral, serta keteladanan para founding fathers bangsa sebagai aktor politik, telah meninggalkan nilai luhur yang patut dicontoh dan diteladani oleh para tokoh politik hari ini.
Salah satu tokoh politik Indonesia yang selalu memancarkan mata air keteladanan yaitu Mohammad Natsir, mantan Perdana Menteri Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan. Natsir sudah lama pergi meninggalkan kita semua, tapi goresan keteladanan politiknya tak pernah lekang oleh waktu, dan rasanya wajib bagi kita sebagai generasi, untuk menengok kembali sebagai pelapang dahaga, di tengah situasi bangsa yang hilang arah, akibat degradasi moral dari para pejabat negara.
Awal Mengenal Gerakan Politik Nasional
Setelah menamatkan pendidikan menengah pertama di MULO Padang, Natsir hijrah ke bumi Priangan, untuk melanjutkan studi di AMS Bandung. Di kota kembang itulah Natsir mulai berkenalan dengan dunia gerakan politik nasional, ia sering hadir dalam forum pidato Bung Karno, Natsir cukup terkesima dengan gaya pidato Bung Karno, tapi tidak dengan isi pidatonya.
Suatu waktu, Natsir diajak oleh Fakhrudin Al-Khairi sahabat karibnya di AMS, untuk bertandang ke Kampung Keling, yang menjadi tempat tinggal mayoritas keturunan India di Bandung. Momentum inilah yang membawa Natsir bertemu dengan A. Hassan Bandung, seorang ulama keturunan India asal Singapura, kepada Hassanlah Natsir menimba ilmu agama, menulis, dan berdiskusi.
Tahun 1920 sampai 1930-an, menjadi era kebangkitan gerakan politik nasional dalam melawan politik kolonial, mulai dari gerakan nasionalis, Islamis, hingga komunis. Natsir sebagai bagian dari aktor gerakan Islam, sangat aktif menulis di berbagai majalah, bersama gurunya A. Hassan kemudian mendirikan majalah Pembela Islam. Natsir juga sering bertengkar secara pikiran dengan kelompok nasionalis yang dalam pandangannya dianggap mendeskreditkan Islam, ia selalu membantah tentang gagasan negara nasionalis sekuler dari Bung Karno, yang banyak mengambil inspirasi dari Mustafa Kemal Ataturk. Bahkan Dr. Soetomo dalam satu kesempatan pernah mengeluarkan pernyataan “pergi ke Digul lebih mulia, dibandingkan dengan naik haji ke kota Makkah”. Walau bersifat emosional, karena yang disentuh adalah keyakinan ideologis, Natsir tak sedikit pun menaruh dendam kesumat kepada orang-orang yang berseberangan secara pemikiran dengannya, termasuk Bung Karno. Hubungan pribadi antara Natsir dan Bung Karno tidak dibatasi oleh pertengkaran ideologi. Sewaktu Bung Karno diasingkan di Ende tahun 1936, Natsir adalah orang yang paling sering bersurat, saling berkabar dengan Bung Karno, “Kalau mau jadi seorang mubalig, maka jadilah seperti Bung Natsir”, isi kalimat salah satu surat yang pernah dikirim oleh Bung Karno kepada Natsir.
Oktober 1945, di Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta, umat Islam Indonesia yang terdiri dari berbagai kelembagaan organisasi mengadakan kongres kedua. Pertemuan memorable umat Islam itu melahirkan Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), sebagai wadah aspirasi politik Islam. Mohammad Natsir didaulat untuk memimpin partai, melalui kendaraan Partai Masyumi inilah menjadi jalan bagi Natsir untuk terlibat lebih jauh dalam politik nasional.
Politisi Sederhana dan Bersahaja
McTurnan Kahin sejarahwan Universitas Cornell Amerika, menaruh rasa kagum kepada Mohammad Natsir. Bagi George McTurnan Kahin, Natsir adalah potret langka seorang pemimpin besar yang keteguhan prinsip dan kecemerlangan intelektualnya, bersanding harmonis dengan kesederhanaan hidup yang teramat bersahaja. Kekaguman Kahin kepada sosok Mohammad Natsir, bukanlah sesuatu yang hiperbolis.
Saat menjabat sebagai Menteri Penerangan, Natsir sering mengenakan jas yang ditambal, pakaian yang ia gunakan tidak pernah mengurangi kadar kewibawaan dan integritasnya sebagai pejabat negara. Walau menjabat sebagai seorang Menteri, Natsir tidak menggunakan fasilitas rumah dinas. Bersama keluarganya, Natsir lebih memilih menempati rumah sahabatnya Prawoto Mangkusasmito di Tanah Abang Jakarta.
Dalam wawancara langsung oleh Koran Tempo tahun 1989, Natsir mengatakan bahwa tugas menjadi seorang Menteri Penerangan sangatlah berat dipundaknya, tetapi untuk kepentingan bangsa ia tetap mengerjakannya dengan baik asal tidak berlawanan dengan prinsip yang ia pegang. Natsir bukanlah tipikal politisi oportunis, kaderisasi panjang yang dilewati, telah membentuknya menjadi politisi dengan segudang gagasan dan keteguhan prinsip yang kokoh. Pasca diadakannya Konferensi Meja Bundar (KMB), Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah bentuk menjadi Republik Indonesia Serikat, Natsir menganggap RIS sebagai negara boneka Pemerintah Belanda, dan itu tidak sesuai dengan cita-cita awal proklamasi 17 Agustus. Akhirnya Natsir memutuskan berhenti dari jabatannya sebagai Menteri Penerangan, dan lebih memilih menjadi anggota parlemen RIS dari fraksi partai yang dipimpinnya,Partai Masyumi.
Penggagas Mosi Integral 1950
Mohammad Natsir juga dikenal sebagai politisi dengan kemampuan diplomasi tingkat tinggi. Kemampuan diplomasi Natsir mencapai puncaknya pada tahun 1950, ketika ia menjadi arsitek utama di balik lahirnya Mosi Integral dari Fraksi Partai Masyumi. Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dibentuk sebagai produk Konferensi Meja Bundar lambat laun mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan dan ketidakpuasan di berbagai daerah. Banyak wilayah bagian yang merasa dirugikan oleh sistem federal buatan Belanda, sehingga gelombang aspirasi rakyat mengalir deras menuntut kembalinya bentuk negara kesatuan. Dalam situasi yang penuh ketegangan politik serta ancaman disintegrasi bangsa yang begitu nyata di depan mata, Natsir tampil mengambil peran historis yang sangat krusial demi menyelamatkan masa depan Republik Indonesia.
Sebagai ketua fraksi Partai Masyumi di parlemen RIS, Natsir dengan kecemerlangan pemikiran politiknya merumuskan sebuah jalan tengah yang elegan dan konstitusional. Ia menyadari sepenuhnya bahwa perdebatan ideologis yang berkepanjangan antara pendukung negara federal dan negara kesatuan hanya akan menghancurkan fondasi kemerdekaan yang telah susah payah diraih. Melalui lobi politik yang gigih, santun, serta mengedepankan kepentingan nasional di atas segolongan, Natsir berhasil menyatukan berbagai faksi yang sebelumnya saling bersitegang di parlemen. Mosi Integral yang diajukannya pada tanggal 3 April 1950 bukan sekadar dokumen politik biasa, melainkan sebuah mahakarya diplomasi perdamaian yang merangkul seluruh perbedaan pandangan demi keutuhan ibu pertiwi. Dan pada tanggal 15 Agustus 1950, Bung Karno dalam pidato kenegaraannya, resmi mengikrarkan lahir kembalinya Negara kesatuan Republik Indonesia
Berkat ketulusan niat dan kepiawaian berpolitik yang bertiangkan moral luhur, mosi yang digagas oleh Natsir tersebut diterima secara luas oleh berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah RIS, maupun negara-negara bagian RIS. Keputusan monumental ini secara efektif membubarkan Republik Indonesia Serikat tanpa pertumpahan darah dan mengembalikan Indonesia ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dicita-citakan sejak proklamasi kemerdekaan. Keberhasilan Mosi Integral 1950 ini tidak hanya menyelamatkan integritas teritorial bangsa dari ancaman perpecahan kolonial, tetapi juga mengantarkan Natsir diangkat menjadi Perdana Menteri pertama setelah kembalinya Indonesia di bawah panji NKRI. Prestasi gemilang ini menegaskan bahwa integritas moral dan kecerdasan intelektual jika disatukan akan melahirkan kepemimpinan transformatif yang sejati.
Warisan kenegarawanan yang ditunjukkan oleh Mohammad Natsir melalui peristiwa Mosi Integral semestinya menjadi cerminan terang bagi para pejabat politik hari ini yang kerap terjebak dalam pragmatisme kekuasaan. Di tengah carut-marut perpolitikan modern yang sering kali mengorbankan kepentingan rakyat demi syahwat politik sesaat, keteladanan Natsir mengajarkan kepada kita bahwa kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana pengabdian yang suci kepada bangsa dan negara.
Editor: Ikrima
