Banyak orang (termasuk kader-kader Muhammadiyah sendiri) yang belum mengetahui bahwa Persyarikatan Muhammadiyah telah lebih dari 10 tahun menjadi anggota PBB melalui salah satu badan/lembaganya, yaitu ECOSOC.
The United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) adalah salah satu dari enam organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Badan ini bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pekerjaan ekonomi, sosial, dan terkait dari 15 badan khusus PBB, komisi fungsional mereka dan lima komisi regional.
ECOSOC bertujuan mendorong kerja sama internasional di bidang ekonomi sosial dan pembangunan. ECOSOC juga mempunyai tugas dalam hal penyeledikan dan penyusunan laporan terkait tentang ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan yang ada di dunia.
Muhammadiyah secara resmi menjadi anggota ECOSOC pada tanggal 1 Agustus 2011. Ditandai dengan terbitnya surat berlogo resmi PBB yang dikirimkan langsung kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Dalam surat tersebut, dijelaskan juga hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Muhammadiyah sebagai anggota ECOSOC yang secara resmi menyandang status sebagai Special Consultative Status. Di ECOSOC sendiri terdapat tiga kategori keanggotaan, yaitu Roaster, Special Consultative Status, dan General Consultative Status.
Status yang ketiga tersebut merupakan status tertinggi yang dapat diberikan kepada organisasi yang peduli dengan sebagian besar kegiatan PBB, yang memberikan kontribusi substantif dan berkelanjutan di banyak bidang, dengan keanggotaan yang cukup besar, dan yang secara luas mewakili segmen utama masyarakat di sejumlah besar negara.
Organisasi-organisasi ini berhak menyampaikan presentasi lisan selama pertemuan PBB. Dengan status tingkat dua sebagai special consultative status, Muhammadiyah bisa secara aktif terlibat di kegiatan dan aktifitas ECOSOC dan badan-badan pendukung lainnya, Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan juga terlibat dalam setiap program, serta sejumlah cara. Adapun keistimewaan dan keuntungan yang didapat oleh Muhammadiyah dengan statusnya sebagai Special Consulttaive Status diantaranya :
- Diizinkan untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan seluruh anggota PBB serta sistem pendukung yang ada di PBB
- Mendapat kesempatan untuk memperoleh saran dan informasi dari para pakar dengan berbagai latar belakang dengan dijembatani oleh PBB
- Mendapatkan update agenda-agenda ECOSOC
- Muhammadiyah juga dapat meminta Sekjen PBB melalui Komite NGO PBB terkait isu-isu penting yang bersifat khusus untuk dimasukkan dalam agenda resmi sidang PBB
- Menghadiri pertemuan-pertemuan PBB dan Lembaga-lembaganya seperti Majelis Umum, Majelis HAM, dan lainnya
- Menggunakan fasilitas PBB untuk berbagai keperluan terkait bidang yang dibawahi oleh ECOSOC
Di Indonesia sendiri belum banyak organisasi yang menjadi anggota ECOSOC ini. Baru sekitar 5 hingga 10 organisasi saja. Di antaranya adalah Muhammadiyah, PKPU, INFID, RSPO, dan beberapa organisasi lainnya. Penerimaan Muhammadiyah sebagai bagian dari PBB melalui ECOSOC ini membuktikan bahwa kerja-kerja kemanusian, sosial, dan ekonomi yang digarap oleh Muhammadiyah diakui memberi dampak positif pada masyarakat.
EMT dan AG UNCERF
Selain di ECOSOC, PBB juga memberikan kepercayaan besar kepada Muhammadiyah melalui pengangkatan Rahmawati Husein, Wakil Ketua MDMC PP Muhammadiyah, sebagai anggota Dewan Pengarah (Advisory Group) United Nations Central Emergency Response Fund (AG UNCERF). Wakil Muhammadiyah ini merupakan satu-satunya wakil dari Asia Tenggara.
Wakil Muhammadiyah ini akan menjadi satu dari 19 orang yang dipilih Sekjen PBB. Ia bertugas mulai Oktober 2018 hingga Oktober 2021. Sejak dibentuk 2010, ini kali pertama wakil Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan Pengarah UNCERF.
AG UNCERF dibentuk berdasarkan kesepakatan pada Sidang Majelis Umum PBB ke-60 tahun 2005. Tepatnya, melalui resolusi PBB tentang “Penguatan Koordinasi Bantuan Darurat Kemanusiaan PBB”. Mereka merupakan kelompok tenaga ahli yang berperan memberikan petunjuk, pandangan dan rekomendasi. Utamanya, untuk mendukung pemanfaatan, manajemen dan pemulihan pendanaan bantuan darurat kemanusiaan.
Dana yang setiap tahunnya meningkat ini diberikan ke berbagai negara di seluruh dunia yang warganya mengalami krisis baik akibat konflik, perang, maupun bencana alam. UNCERF merupakan mekanisme pemberian bantuan kemanusiaan yang bersifat taktis, cepat, serta apolitis.
Keterlibatan Muhammadiyah dalam Lembaga khusus PBB bidang pendanaan darurat bencana ini merupakan bukti pentingnya aktor non negara dalam pelaksanaan penanganan bantuan untuk krisis kemanusiaan. Jauh sebelum PBB mengakui peran kemanusiaan Muhammadiyah ini, bahkan jauh sebelum PBB didirikan, Muhammadiyah telah lebih dulu fokus dalam hal bantuan kemanusiaan untuk bencana.
Jika membaca sejarah perjalanan Muhammadiyah generasi awal, sebenarnya Muhammadiyah telah mulai fokus dalam bantuan kemanusiaan untuk bencana sejak seratus tahun yang lalu. Ditandai dengan penggalangan bantuan kemanusiaan untuk musibah meletusnya Gunung Kelud melalui Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO / Unit dibawah Muhammadiyah urusan kemanusiaan).
Selain dua hal tersebut, keterlibatan Muhammadiyah di PBB juga ditandai dengan pengakuan (akreditasi/sertifikasi) WHO kepada tim EMT Muhammadiyah. Emergency Medical Teams atau yang lebih populer disingkat EMT, merupakan tim bantuan medis yang berfungsi sangat penting dalam penanganan kondisi gawat darurat. Muhammadiyah melalui bendera Muhammadiyah Aid, sangat concern untuk menyiapkan tim bantuan medis yang professional dan diakui oleh Lembaga dunia dan bisa diperbantukan serta digerakkan sewaktu-waktu dalam berbagai kondisi gawat darurat di berbagai negara.
Proses akreditasi/sertifikasi WHO untuk tim EMT Muhammadiyah sudah mencapai tahap akhir. Dijadwalkan sebenarnya tim ini akan resmi menerima akreditasi/sertifikasi WHO pada tahun 2020. Namun karena terjadi pandemi Covid-19, proses akhir ini ditunda hingga pandemi selesai. Tim EMT Muhammadiyah yang berisikan tim MDMC ini merupakan tim pertama dan satu-satunya di Indonesia yang menjadi bagian dari WHO untuk urusan penanggulangan kondisi gawat darurat.
Kerja Muhammadiyah Sebelum Menjadi Anggota PBB
Muhammadiyah telah lebih dari 100 tahun menggarap kerja-kerja kemanusiaan dan banyak bidang strategis lainnya untuk kemaslahatan masyarakat tanpa memandang latar belakang, suku, agama, ras, maupun golongan.
Kerja-kerja kemanusiaan Muhammadiyah telah dilakukan jauh sebelum organisasi internasional seperti PBB didirikan. Namun dengan adanya pengakuan-pengakuan yang diberikan oleh PBB melalui lembaga-lembaganya ini, semakin menegaskan bahwa peran Muhammadiyah dalam berbagai hal sangat vital. Bahkan sudah melebihi suatu negara.
Sebagai kader tentu kita sangat bersyukur akan capaian prestasi persyarikatan kita di kancah internasional ini. Namun pengakuan ini jangan menjadikan kita jumawa dan berhenti melakukan kerja-kerja kemanusiaan dan hal-hal baik lainnya. Justru jadikan pengakuan ini sebagai sebuah milestone untuk semakin menguatkan teamwork serta dukungan dari semua kader untuk aksi-aksi kemanusiaan lainnya di masa depan.
Apalagi kedepan tantangannya akan semakin berat dan tentunya sangat dinamis. Oleh karena itu, Muhammadiyah harus tetap ada, hadir, dan didukung untuk menggarap bidang-bidang yang [bisa jadi] tidak populer namun sangat dibutuhkan masyarakat. Semoga kita senantiasa istiqomah dengan jalan ini!
Selengkapnya baca di sini
Editor : Yusuf
