Oleh: Aulia Asmul Nasution*
Sebagai negara dengan wilayah yang luas, pemerintah Indonesia memiliki segudang tugas dan permasalahan. Tentunya harus diselesaikan terutama dalam bidang kesehatan. Isu kesehatan menjadi masalah penting dalam pembangunan nasional sebab pengembangan kesehatan harus selalu diupayakan guna mencapai tujuan negara.
Sebagaimana ditetapkan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, maka pengembangan kesehatan bertujuan untuk mengusahakan kesempatan yang lebih luas bagi setiap warga negara mendapatkan derajat kesehatan yang paling baik. Hal ini merupakan usaha mencapai keadilan sosial sesuai sila kelima dari Pancasila. Setiap tahap pembangunan, dilakukan usaha-usaha penyediaan pelayanan kesehatan yang lebih meluas dan lebih merata bagi seluruh rakyat. Â
Khusus mengenai masalah kesehatan, sampai saat ini status dan derajat kesehatan masyarakat yang diukur berdasarkan indikator dari Angka Kematian Ibu (AKI), Gizi Buruk, serta Angka Harapan Hidup (AHH) di seluruh Indonesia. Terutama pada desa dan pemukiman secara umum masih sangat rendah. Termasuk di wilayah perbatasan dan 3T yang fasilitas kesehatannya masih tergolong sangat minim.
Hal tersebut terjadi akibat kurangnya akses dan sumber daya manusia untuk melakukan pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Karena memerlukan biaya yang tinggi serta sarana dan prasarana yang terbatas.
Isu Kesehatan untuk Perekonomian
Masyarakat dengan tingkat kesehatan yang baik merupakan masukan penting untuk menurunkan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, jangka panjang. Sejarah membuktikan bahwa berhasilnya tinggal landas ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang cepat. Didukung oleh terobosan dibidang kesehatan masyarakat, peningkatan gizi, dan pemberantasan penyakit.
Beberapa permasalahan nyata dialami oleh masyarakat di negara berkembang antara lain gizi buruk yang menjadi ancaman bagi ketahanan pangan dan bukti nyata kemiskinan. Biasanya yang menjadi penderita gizi buruk adalah anak-anak usia balita. Kasus gizi buruk menjadi antiklimaks dari kondisi di Indonesia.
Sama-sama kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan limpahan sumber daya alam yang berlimpah. Ironisnya, semua sumber daya alam itu seolah tidak memberikan manfaat nyata bagi rakyatnya dan hanya dinikmati segelintir orang dan penguasa. Belum lagi berbagai kasus seperti stunting, penyakit menular HIV/AIDS, narkoba, serta kasus di tolaknya pasien untuk berobat di rumah sakit dengan berbagai alasan.
Dikutip dari bisnis.com data hasil litbangkes yang berskala nasional sangat diperlukan untuk mengevaluasi program nasional, salah satunya Riskesdas (Riset kesehatan dasar) dan BoD (Burden of Disease). Meskipun Riskesdas 2018 menyatakan adanya penurunan angka stunting dari 37,2 % (2013) menjadi 30,8%, angka tersebut masih lebih tinggi dari angka yang direkomendasikan WHO yaitu 20%.
Pergeseran Penyakit
Riskesdas juga mengungkap meningkatnya Penyakit Tidak Menular (PTM) yang memerlukan strategi penanganan dan pengendalian khusus. Berdasarkan hasil BoD, beban penyakit yang ditunjukkan dengan Tahun Hidup Yang Hilang akibat Kematian Dini dan Disabilitas karena Sakit (DALY Lost), dalam periode 1990-2017 telah bergeser secara signifikan dari PM (Penyakit Menular) ke PTM.
Bahkan pada tahun 2017, secara nasional beban PTM mencapai proporsi 70%. Tak hanya mengidentifikasi masalah dan mengevaluasi program pembangunan kesehatan, Balitbangkes ditantang untuk memberikan solusi dari masalah-masalah tersebut.
Penelitian dan pengembangan kesehatan merupakan salah satu komponen penting dalam program pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Peran komponen ini harus terus diperkuat agar dapat menjawab tantangan 5 isu strategis yang menjadi prioritas dalam pembangunan kesehatan 5 tahun ke depan (2020-2024).
Kemiskinan juga menjadi faktor dari buruknya kesehatan masyarakat. Kemiskinan dan kesehatan ibarat sebuah lingkaran yang tak terputus dan saling terkait. Kemiskinan membuat orang sulit untuk mendapatkan makanan yang sehat, bersih dan bergizi.
Kemiskinan juga membuat masyarakat hidup dalam lingkungan tempat tinggal yang buruk dan rentan terkena penyakit. Perbaikan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin sesungguhnya mampu meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup yang lebih baik.
Perhatian Pemerintah Lewat Pelayanan
Isu kesehatan harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Agar usaha peningÂkatan pelayanan kesehatan tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka seluruh sarana pelayanan kesehatan diusahakan untuk berada dalam suatu sistem jaringan hubungan yang terkoneksi secara baik.
Perbaikan layanan kesehatan seperti pendirian puskesmas dengan kualitas terbaik serta bantuan subsidi, penyediaan petugas kesehatan di daerah 3T, pelayanan jaminan pembayaran BPJS, sosialisasi hidup bersih dan sehat harus di upayakan secara serius dan bertahap. Meningkatkan taraf hidup masyarakat akan mengurangi angka kemiskinan yang berdampak baik terhadap kesehatan dan kemajuan bangsa Indonesia. Sesuai amanat undang-undang untuk mensejahterahkan kehidupan rakyat.
*) Sekretaris DPD IMM Riau
