Masa Depan Rekomendasi Jakarta 1438/2017 - IBTimes.ID
Perspektif

Masa Depan Rekomendasi Jakarta 1438/2017

3 Mins read

Rekomendasi Jakarta 1438/2017 – “𝘉𝘢𝘩𝘸𝘢 𝘳𝘦𝘬𝘰𝘮𝘦𝘯𝘥𝘢𝘴𝘪 𝘑𝘢𝘬𝘢𝘳𝘵𝘢 2017 𝘪𝘯𝘪 𝘱𝘢𝘥𝘢 𝘱𝘳𝘪𝘯𝘴𝘪𝘱𝘯𝘺𝘢 𝘮𝘦𝘳𝘶𝘱𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘳𝘣𝘢𝘪𝘬𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘯/𝘢𝘵𝘢𝘶 𝘱𝘦𝘯𝘺𝘦𝘮𝘱𝘶𝘳𝘯𝘢𝘢𝘯, 𝘴𝘦𝘳𝘵𝘢 𝘥𝘢𝘱𝘢𝘵 𝘮𝘦𝘯𝘫𝘢𝘥𝘪 𝘱𝘦𝘭𝘦𝘯𝘨𝘬𝘢𝘱 𝘬𝘳𝘪𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘦𝘭𝘢𝘩 𝘢𝘥𝘢 𝘴𝘦𝘣𝘦𝘭𝘶𝘮𝘯𝘺𝘢 𝘺𝘢𝘬𝘯𝘪 𝘬𝘳𝘪𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢 𝘐𝘴𝘵𝘢𝘯𝘣𝘶𝘭 𝘛𝘶𝘳𝘬𝘪 2016 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘭𝘢𝘬𝘶𝘬𝘢𝘯 𝘮𝘰𝘥𝘪𝘧𝘪𝘬𝘢𝘴𝘪 𝘮𝘦𝘯𝘫𝘢𝘥𝘪 𝘬𝘳𝘪𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢 𝘦𝘭𝘰𝘯𝘨𝘢𝘴𝘪 𝘮𝘪𝘯𝘪𝘮𝘢𝘭 6.4 𝘥𝘦𝘳𝘢𝘫𝘢𝘵 𝘥𝘢𝘯 𝘵𝘪𝘯𝘨𝘨𝘪 𝘮𝘪𝘯𝘪𝘮𝘢𝘭 3 𝘥𝘦𝘳𝘢𝘫𝘢𝘵 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘮𝘢𝘳𝘬𝘢𝘻 𝘒𝘢𝘸𝘢𝘴𝘢𝘯 𝘉𝘢𝘳𝘢𝘵 𝘈𝘴𝘪𝘢 𝘛𝘦𝘯𝘨𝘨𝘢𝘳𝘢”

(Sumber: Rekomendasi Jakarta 1438/2017)

Kutipan di atas menjelaskan bahwa kehadiran Rekomendasi Jakarta 1438/2017 merupakan perbaikan sekaligus penyempurna hasil kongres di Istanbul Turki 1437/2016. Khususnya terkait kriteria. Dengan kata lain, yang diperbaiki hanya persoalan kriteria semata, semula 𝗸𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴𝗴𝗶𝗮𝗻 𝗵𝗶𝗹𝗮𝗹 𝟱 𝗱𝗲𝗿𝗮𝗷𝗮𝘁 𝗱𝗮𝗻 𝗲𝗹𝗼𝗻𝗴𝗮𝘀𝗶 𝟴 𝗱𝗲𝗿𝗮𝗷𝗮𝘁 𝗱𝗶𝗺𝗮𝗻𝗮 𝘀𝗮𝗷𝗮 diubah menjadi 𝗸𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴𝗴𝗶𝗮𝗻 𝗵𝗶𝗹𝗮𝗹 𝟯 𝗱𝗲𝗿𝗮𝗷𝗮𝘁 𝗱𝗮𝗻 𝗲𝗹𝗼𝗻𝗴𝗮𝘀𝗶 𝟲.𝟰 𝗱𝗲𝗿𝗮𝗷𝗮𝘁 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗺𝗮𝗿𝗸𝗮𝘇 𝗸𝗮𝘄𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗕𝗮𝗿𝗮𝘁 𝗔𝘀𝗶𝗮 𝗧𝗲𝗻𝗴𝗴𝗮𝗿𝗮. Sementara itu, konsep kalender Islam global tetap mengikuti keputusan Turki 1437/2016.

Dalam praktiknya, hanya fokus pada perubahan kriteria, sedangkan konsep KIG Turki belum diikuti. Hal ini menunjukkan konsep KIG hasil konferensi Turki dan Rekomendasi Jakarta perlu didialogkan plus-minus masing-masing teori didukung data yang memadai sehingga dapat dipetakan aspek kemaslahatan dan kemadaratan dalam mengimplementasikannya.

Seringkali argumentasi yang dikembangkan untuk menolak KIG adalah penyatuan bersifat global mustahil diwujudkan bila persoalan nasional belum terselesaikan dan perlu tahapan menuju KIG.

Dikembangkannya Rekomendasi Jakarta 1438/2017

Sebetulnya, kriteria yang dikembangkan Rekomendasi Jakarta 1438/2017 lebih sesuai kondisi visibilitas hilal masa kini. Sayangnya, tidak memiliki bangunan epistemologi yang kokoh dikarenakan hanya berdasarkan simulasi selama 180 tahun tanpa didukung hasil observasi mandiri dan autentik.

Terbukti dalam penentuan awal Safar 1443/2021 meskipun secara teori sudah memenuhi kriteria Rekomendasi Jakarta namun dalam praktiknya belum bisa menyatukan.

Dalam perspektif historis kehadiran Rekomendasi Jakarta 1438/2017 lebih “didominasi” kerja individual dibandingkan hasil kerja kolektif-kolaboratif. Keterlibatan ormas dalam proses mendiskusikannya belum maksimal.

Baca Juga  Mengelola Sampah Bukan Cuma Memilah

Tak dapat dimungkiri, rentang waktu sejak wacana tersebut digulirkan sampai sekarang memang sudah lama. Namun, perlu disadari bersama kerja yang sistematis dan terarah tidak sebanding yang dilakukan oleh tim Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Meskipun tim hanya bekerja dalam rentang waktu 2 tahun tapi berhasil merumuskan KHI, kemudian dijadikan pedoman para hakim di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia.

Keberhasilan tim KHI tidak lepas melalui mekanisme yang jelas dan terarah dengan melibatkan semua komponen baik akademisi maupun praktisi, khususnya 14 IAIN di seluruh Indonesia.

Berbeda dengan mekanisme dan pola kerja tim Rekomendasi Jakarta 1438/2017 bermula dari gagasan yang muncul dalam orasi ilmiah pada tahun 1432/2011.

Dalam perjalanannya, Muhammadiyah hingga hari ini secara organisasi belum terlibat dalam pengkajian Rekomendasi Jakarta 1438/2017.

Begitu pula Nahdlatul Ulama juga belum menerima. Bahkan salah seorang tokoh senior NU mengkritik kriteria yang dikembangkan RJ 1438/2017 karena tidak didukung pengalaman observasi secara mandiri.

Belum Ditemukan Satu Suara

Selain kritik dari luar, tim perumus nampak belum satu suara dan yakin RJ 1438/2017 sebagai panacea untuk menyelesaikan persoalan hisab dan rukyat di Indonesia.

Setelah tiga tahun berlangsung belum memperoleh respons yang maksimal dari berbagai ormas Islam di Indonesia, salah seorang anggota tim perumus dengan mengatasnamakan lembaga yang dipimpinnya berikhtiar berkirim surat kepada Menteri Agama, Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, dan berbagai ormas Islam lainnya.

Niat yang mulia ini perlu diapresiasi namun langkah yang ditempuh kurang sesuai tugas dan fungsi lembaga yang dipimpinnya.

Akan lebih baik lembaga negara ini menghasilkan riset yang komprehensif tentang anggitan hilal perspektif sains secara empiris untuk disampaikan kepada tim unifikasi kalender Islam yang dibentuk oleh Kementerian Agama RI sebagai data untuk dikaji bersama dibandingkan melakukan tindakan melebihi tupoksi yang diberikan.

Baca Juga  Kalender Hijriyah: Antara Hisab dan Ru’yah bil Fi’li

Untuk itu agar upaya penyatuan kalender Islam berhasil semangat yang perlu dikembangkan adalah “kolaborasi bukan kompetisi, collaboration not competition” (meminjam istilah Nidhal Guessoum).

Semua pihak perlu menyadari Indonesia negara muslim terbesar di dunia memiliki keunikan dan modal besar berupa sikap gotong royong. Modal besar ini perlu dirawat bersama dengan saling memahami dan menumbuhkan berpikir positif antar sesama muslim dan warga negara lainnya.

Strategi Penyatuan Kalender Islam

Salah satu peristiwa yang bisa dijadikan pola sekaligus strategi penyatuan kalender Islam adalah pertemuan “Silaturahmi Pakar Falak Nahdlatul Ulama-Muhammadiyah” di Hotel Santika Bangka Tengah Pangkal Pinang pada tanggal 14-15 Zulhijah 1436/ 28-29 September 2015.

Pertemuan ini atas inisiatif Muhammadiyah dan NU dan dihadiri para tokoh kedua belah pihak dengan jumlah terbatas. Dialog berjalan sangat baik dan mengalir tanpa beban. Masing-masing menyadari perlu ada titik temu yang dapat disepakati bersama. Inilah pertemuan yang sangat indah penuh kebersamaan disertai canda dan paling cair dibandingkan pertemuan-pertemuan sebelumnya dan sesudahnya.

Akhirnya apapun pilihannya tidak ada masalah tergantung 𝗶𝗷𝗺𝗮𝗸 𝗸𝗼𝗹𝗲𝗸𝘁𝗶𝗳 melalui musyawarah-mufakat dan kekuatan konsep yang dikembangkan. Jangan sampai kesannya global tetapi substansinya lokal atau regional. Di sinilah dilema yang dihadapi RJ 1438/2017 yang hingga hari ini belum ada bentuk operasional yang dapat dijadikan rujukan bersama.

Pada pertemuan Pakar Falak MABIMS di Yogyakarta 1440/2019 yang direkomendasikan adalah Neo-Visibilitas Hilal MABIMS bukan RJ 1438/2017. Tak kalah penting jangan sampai kehadiran dan implementasinya justeru menimbulkan problem baru dan perbedaan semakin banyak terjadi dalam memulai awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. 𝘞𝘢 𝘈𝘭𝘭𝘢𝘩𝘶 𝘈’𝘭𝘢𝘮 𝘣𝘪 𝘢𝘴-𝘚𝘢𝘸𝘢𝘣.

Editor: Yahya FR

Avatar
11 posts

About author
Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ketua Divisi Hisab dan Iptek Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Direktur Museum Astronomi Islam.
Articles
Related posts
Perspektif

Asal Usul dan Masa Depan Kementerian Agama Indonesia

4 Mins read
Dalam acara Webinar Santri Membangun Negeri, yang diadakan Rabithah Ma’ahid Islamiyah dan PBNU, dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional, Menteri Agama Yaqut…
Perspektif

Kemal Ataturk Tak Sebanding dengan Bung Karno

3 Mins read
Polemik Nama Jalan Kemal Ataturk Saat ini terjadi polemik tentang rencana pemberian nama sebuah jalan utama di Jakarta dengan nama Jl. Kemal…
Perspektif

Maulid Nabi: Keteladanan Nabi Muhammad dan Semangat Nilai Profetik

4 Mins read
Tepat pada 19 Oktober kemarin, umat Islam dunia menyambut gembira hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, peringatan Maulid Nabi, begitu umat Islam…

Tinggalkan Balasan