Di tengah hiruk-pikuk ritual haji yang sarat dengan simbol dan kepatuhan, sebuah fatwa lahir dari Yogyakarta pada 24 Ramadan 1447 H—bertepatan dengan 13 Maret 2026. Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang kebolehan pengalihan penyembelihan dam ke tanah air bukan sekadar keputusan fikih. Ia adalah gugatan terhadap kemapanan, tawaran ijtihad yang membumi, sekaligus pintu masuk bagi potensi ekonomi dan perbaikan gizi nasional yang selama ini terabaikan.
Namun, seperti halnya setiap terobosan, fatwa ini layak diuji dengan pisau analisis yang jeli, kritis, dan—yang terpenting—konstruktif. Bolehkah darah kurban itu benar-benar mengalir ke desa-desa stunting di Nusantara? Dan sejauh mana dampak ekonominya bisa dirasakan oleh peternak lokal, bukan sekadar menjadi proyek musiman yang hambar?
Melampaui Formalisme: Menangkap Ruh Maqasid
Fatwa ini dibangun di atas fondasi yang kokoh: pemindahan lokasi penyembelihan dari Tanah Haram ke Indonesia adalah sah secara syar’i, asalkan memenuhi syarat waktu, kriteria hewan, dan prioritas distribusi kepada fakir miskin serta wilayah rawan gizi. Landasannya adalah pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah—bahwa tujuan utama dam adalah memberi makan yang membutuhkan, bukan sekadar menggugurkan kewajiban di titik geografis tertentu.
Secara fikih, ini adalah lompatan yang berani namun terukur. Muhammadiyah tidak serta-merta membuang teks, melainkan membacanya dengan kacamata realitas: surplus daging di Makkah, tingginya biaya logistik, risiko PMK, dan ironisnya, jutaan penduduk Indonesia masih miskin serta stunting. Jika daging dam selama ini lebih banyak menjadi tumpukan beku di gudang penyimpanan Tanah Suci, mengapa tidak dialihkan ke wilayah yang anak-anaknya butuh protein hewani?
Tetapi di sinilah letak kritik pertama yang konstruktif. Fatwa ini baru bermakna jika lembaga amil seperti Lazismu mampu menjalankan amanah dengan profesionalisme tinggi. Selama ini, pengelolaan dana dam dari jemaah haji seringkali tidak transparan, bahkan rentan penipuan. Jika tidak dikelola dengan sistem akuntabilitas yang ketat, fatwa ini justru bisa melahirkan praktik-praktik manipulatif baru. Maka, rekomendasi agar Lazismu menyusun SOP komprehensif adalah keharusan yang tidak bisa ditawar.
Potensi Ekonomi: Membangun Ekosistem Peternakan, Bukan Sekadar Memotong
Dari sisi ekonomi, fatwa ini membuka peluang luar biasa. Selama ini, penyembelihan dam di Arab Saudi menggunakan hewan yang didatangkan dari berbagai negara, termasuk Australia dan Sudan. Sementara peternak lokal di Indonesia—kambing, domba, bahkan sapi—jarang tersentuh. Dengan pengalihan ini, uang jemaah yang semula mengalir keluar negeri bisa berputar di dalam negeri.
Bayangkan skenario makro: jika rata-rata dam per jemaah haji tamattu’ atau qiran adalah seekor kambing (harga sekitar Rp2,5 juta), dan jumlah jemaah haji Indonesia yang berdam mencapai 100.000 orang per tahun, maka nilai ekonomi yang beredar mencapai Rp250 miliar. Itu belum termasuk dam jenis lain seperti fidiah atau ihsar. Uang sebesar itu, jika dikelola dengan baik, akan menstimulus peternakan rakyat, menciptakan lapangan kerja di sektor pemotongan, pengemasan, logistik, hingga distribusi.
Namun, kritik kedua harus dilontarkan: apakah infrastruktur peternakan dan rantai dingin nasional sudah siap? Fatwa menyebut efisiensi biaya dan biosekuriti sebagai alasan pengalihan, tetapi realitas di lapangan, distribusi daging segar ke daerah terpencil di Indonesia Timur, Papua, Nusa Tenggara, bukanlah perkara mudah. Biaya logistik domestik seringkali lebih tinggi daripada pengiriman internasional. Tanpa investasi serius pada cold chain dan rumah potong hewan (RPH) berstandar tinggi, daging dam yang mulia itu bisa busuk sebelum sampai ke tangan mustahik.
Solusinya? Pemerintah—dalam hal ini Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian—harus turun tangan. Bukan dengan regulasi yang menghambat, tetapi dengan membangun skema kolaborasi: sertifikasi RPH yang layak, subsidi logistik untuk daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), dan pendampingan kepada peternak lokal agar memenuhi standar syar’i dan kesehatan hewan.
Dampak Gizi: Menembus Angka Stunting dengan Protein Hewani
Fatwa ini dengan tajam menyoroti bahwa Indonesia masih bergulat dengan stunting (19,8% pada 2025) dan kemiskinan ekstrem. Konsumsi protein hewani adalah kunci pemutus rantai malnutrisi. Daging dam yang didistribusikan secara masif—bukan hanya saat Idul Adha tetapi juga sepanjang musim haji—bisa menjadi intervensi gizi yang terukur.
Namun, kritik ketiga: jangan sampai distribusi daging dam hanya bersifat seremonial. Selama ini, daging kurban dan dam sering dibagikan secara merata tanpa targeting berbasis data. Akibatnya, keluarga yang tidak miskin pun ikut menerima, sementara kantong-kantong kemiskinan ekstrem justru terlewat. Fatwa ini sudah mengarahkan prioritas kepada al-bā‘is al-faqīr (orang yang sangat sengsara) dan wilayah rawan stunting. Tapi perlu mekanisme verifikasi yang ketat, misalnya dengan menyandingkan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kemensos dengan peta prevalensi stunting dari Kementerian Kesehatan.
Langkah solutif yang bisa diambil: Lazismu bersama Baznas dan lembaga amil lain membentuk konsorsium distribusi dam nasional. Dengan sistem digital yang transparan, mustahik bisa dipastikan menerima daging dalam porsi yang cukup dan berkelanjutan, tidak hanya sekali setahun. Bahkan, jika memungkinkan, daging diolah menjadi produk tahan lama seperti abon atau rendang kaleng yang lebih mudah didistribusikan ke daerah tanpa listrik dan kulkas.
Tantangan Biosekuriti: Jangan Ulang Tragedi PMK
Fatwa ini secara cerdik menyebutkan risiko PMK sebagai salah satu alasan pengalihan. Argumentasinya kuat: mendatangkan daging beku dari Arab Saudi—yang belum bebas PMK—sangat berisiko ditahan atau dimusnahkan karantina. Dengan menyembelih di dalam negeri, kita bisa memastikan hewan sehat dan bebas penyakit.
Tapi tantangannya: apakah populasi ternak lokal mencukupi? Jika terjadi lonjakan permintaan dadakan akibat fatwa ini, harga kambing dan sapi bisa melonjak drastis, memicu praktik penyelundupan hewan dari negara berisiko PMK. Maka, Kementerian Pertanian harus melakukan proyeksi kebutuhan dam nasional jauh-jauh hari, mendorong program kemandirian pakan, serta memberikan insentif bagi peternak untuk meningkatkan produksi.
Penutup: Fatwa sebagai Pemantik, Bukan Titik Akhir
Fatwa Muhammadiyah ini adalah terobosan yang berani, progresif, dan sangat relevan dengan kondisi umat. Ia menggeser paradigma dari kepatuhan ritual yang kaku menuju kepedulian sosial yang nyata. Namun, kebolehan syar’i hanyalah awal. Keberhasilan fatwa ini akan diukur dari seberapa banyak anak-anak stunting di Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Kalimantan yang akhirnya merasakan hangatnya sayur daging dam di piring mereka, serta seberapa besar ekonomi peternakan rakyat ikut tumbuh.
Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor: ulama, pemerintah, lembaga amil, peternak, dan masyarakat sipil. Tanpa itu, fatwa ini hanya akan menjadi wacana indah yang menguap di udara panas Mina. Mari kita buktikan bahwa darah yang mengalir karena kepatuhan kepada Allah bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam—khususnya bagi mereka yang paling lemah di republik ini.
Editor: Soleh
