IBTimes.ID – Pimpinan BGN yang selama ini tampak kokoh akhirnya tumbang dalam waktu kurang dari 24 jam. Selasa, 2 Juni 2026, Dadan Hindayana masih berdiri gagah mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMPN 111 Jakarta. Ia memandu kunjungan ke dapur produksi, green house, hingga fasilitas hidroponik di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Palmerah, Jakarta Barat.
Tak ada isyarat apa pun bahwa pagi itu adalah momen terakhirnya sebagai nakhoda Badan Gizi Nasional.
Selasa malam, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menggelar konferensi pers singkat di Istana Kepresidenan. Didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan Muhammad Qodari, ia mengumumkan pencopotan Dadan dari jabatannya.
Perombakan berjalan menyeluruh. Dua Wakil Kepala BGN turut dicopot: Letjen (Purn) Lodewijk Pusung dan Irjen (Purn) Sony Sonjaya. Estafet kepemimpinan diserahkan kepada Nanik S. Deyang, didampingi Agustina Arumsari dan Mayor Jenderal Trenggono sebagai wakil kepala yang baru.
Belum sempat publik mencerna perombakan itu, drama melebar ke ranah hukum. Dini hari Rabu, 3 Juni 2026, tim penyidik Kejaksaan Agung menggeledah kantor BGN di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Rabu petang, Kejagung resmi menetapkan Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sonjaya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG, yang langsung diikuti dengan penahanan terhadap ketiganya.
Pimpinan BGN yang kini menjadi tersangka itu bukan figur sembarangan. Dadan adalah akademisi yang dilantik pada 19 Agustus 2024, dipertahankan oleh Presiden Prabowo pasca transisi pemerintahan, dan menjadi ujung tombak peluncuran MBG pada 6 Januari 2025. Lodewijk dilantik sebagai Wakil Kepala BGN pada 22 Oktober 2024, sementara Sony baru bergabung pada 17 September 2025.
Hingga 12 Mei 2026, BGN mencatat 61,99 juta penerima manfaat, setara 74,8 persen dari total target nasional 82,9 juta orang. Capaian yang, di atas kertas, terlihat impresif.
Namun di balik angka itu, realitas di lapangan menyisakan catatan kelam. Hingga 10 Mei 2026, Kementerian Kesehatan mencatat 445 kejadian dugaan keracunan makanan dengan 37.673 korban di 210 kabupaten/kota yang tersebar di 36 provinsi. Sebanyak 2.348 korban harus rawat inap, 27.346 orang rawat jalan, dan 7.979 orang mengalami gejala ringan.
Publik juga menemukan deretan anggaran yang sulit diterima akal sehat: pengadaan 21.801 unit motor listrik seharga Rp 42 juta per unit, anggaran kaus kaki lapangan sebesar Rp 6,9 miliar, peralatan IT senilai Rp 1,2 triliun, hingga sewa lisensi Zoom Rp 5,7 miliar untuk periode April sampai Desember 2026, jauh melampaui harga pasar resmi.
Kejaksaan Agung membuka konstruksi perkara yang tergolong sistematis. Total anggaran program MBG pada 2025 mencapai Rp 85,27 triliun, dan pada 2026 melonjak menjadi Rp 268 triliun, seluruhnya bersumber dari APBN. Dana sebesar itu seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan yang kredibel di setiap sekolah.
Kenyataannya jauh berbeda. Yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN, serta tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari para tersangka, dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari.
Kejagung mengungkap bahwa yayasan yang terafiliasi dengan ketiga tersangka tersebut berjumlah banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Selain manipulasi mitra SPPG, dugaan korupsi juga menyasar pengadaan barang dengan markup besar, termasuk sepatu, tablet, televisi, hingga motor listrik.
Pencopotan tiga pimpinan BGN ini terasa mengejutkan, tapi sebenarnya bukan tanpa preseden. Selama hampir 1,5 tahun, kritik publik mengalir tanpa henti: kasus keracunan massal, dugaan penyimpangan pengadaan, hingga laporan jual beli titik dapur MBG.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa pencopotan ini merupakan akumulasi dari proses evaluasi yang panjang. “Saya yakin ini untuk perbaikan ke depannya sehingga di BGN itu semakin transparan, akuntabel, dan betul-betul keinginan Bapak Presiden bahwa ini uang rakyat yang harus betul-betul dikawal,” ucapnya.
Dudung juga tak menampik bahwa penggantian ini sudah direncanakan jauh sebelumnya. “Saya yakin sudah direncanakan sebelumnya,” tuturnya.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD punya catatan tersendiri. Ia menyebut bahwa masyarakat sudah lama memprotes Dadan, termasuk karena dinilai kurang memahami birokrasi pemerintah dan hukum anggaran.
“Kita sudah lama protes, baru sekarang dikabulkan oleh Presiden dan ternyata di kantornya ada masalah korupsi yang digeledah oleh Kejaksaan,” katanya.
Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Agus Sarwono, menilai bahwa rentetan kejadian ini bukan sekadar penyegaran organisasi biasa. “Ini adalah indikasi kuat adanya borok tata kelola dan dugaan pelanggaran serius di lembaga yang diberi mandat mengawal Proyek Strategis Nasional,” ujar Agus.
Namun pimpinan BGN yang baru pun tak luput dari sorotan. Agustina Arumsari yang ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN masih menjabat Wakil Kepala BPKP sekaligus Wakil Komisaris Utama PT Patra Niaga. Trenggono masih menjabat Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.
“Bagaimana mungkin pimpinan baru BGN akan menyelesaikan persoalan tata kelola program MBG jika pucuk pimpinannya sendiri masih terjebak dalam konflik kepentingan,” kata Agus.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha, membaca persoalan ini lebih jauh dari sekadar urusan tata kelola lembaga. Menurutnya, penggantian Dadan dengan figur yang merupakan penyokong politik dalam pemilihan presiden justru memperkuat indikasi adanya kepentingan lain di balik program ini. “Masalah MBG tidak hanya mengenai tata kelola, tetapi kebijakan yang dijadikan alat politik untuk memperkuat atau memperluas dukungan kepada pemerintahan,” kata Egi.
Guru Besar Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar, menyampaikan pertanyaan yang lebih mendasar. Ia mengakui bahwa praktik koruptif di tubuh BGN sebenarnya sudah lama terdengar di ruang publik.
“Kenapa dulu enggak dikerjakan, sekarang baru dikerjakan? Silakan dijawab oleh negara,” katanya.
Zainal juga mengingatkan agar publik jeli membaca konteks di balik sebuah kasus hukum. “Jangan-jangan, ada kasus hukum yang dipakai untuk menghilangkan kasus hukum lain atau ada kasus hukum yang dipakai untuk mengalihkan problem lain,” ujarnya.
Soal penunjukan Nanik sebagai pengganti Dadan pun ia kritik. Nanik adalah bagian dari kepemimpinan BGN sebelumnya, sehingga ia ikut bertanggung jawab atas kebijakan yang kini dipersoalkan.
“Dugaan saya, jangan-jangan ini akhirnya problem personal. Problem ini dilarikan ke personal. Jadi, ini bukan problem BGN sebagai sebuah kebijakan yang harus dievaluasi,” katanya.
Dadan terlihat meninggalkan Gedung Bundar Kejaksaan Agung pada Rabu sekitar pukul 17.12 WIB, mengenakan rompi merah muda khas tahanan dengan tangan diborgol. Lodewijk dan Sony menyusul dalam kondisi serupa. Tidak satu pun dari ketiganya yang mau berkomentar kepada awak media yang sudah menunggu sejak siang.
Kasus ini menjadi ujian nyata bagi program yang diklaim sebagai warisan gizi bagi generasi mendatang. Dengan anggaran 2026 yang mencapai Rp 268 triliun, taruhan untuk korupsi memang sangat tinggi.
Pimpinan BGN baru kini mewarisi beban yang bukan hanya soal logistik dan distribusi makanan. Mereka mewarisi institusi yang reputasinya sudah terlanjur oleng, di tengah tuntutan publik untuk membuktikan bahwa program ini betul-betul untuk rakyat, bukan untuk kantong segelintir pejabat.
(Assalimi)
