Korupsi kembali menjadi berita utama. Dugaan penyimpangan dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) menambah panjang daftar kasus yang menggerus kepercayaan publik. Nilainya mencapai triliunan rupiah. Sebelumnya, masyarakat juga disuguhi skandal tata niaga timah, pengelolaan minyak mentah dan BBM, korupsi BTS Kominfo, hingga berbagai kasus suap yang melibatkan pejabat, politisi, dan para cukong. Di balik deretan peristiwa itu, tersimpan satu persoalan yang jarang dibicarakan: hilangnya nilai zuhud dari cara pandang terhadap kekuasaan.
Keberagamaan Ritual dan Krisis Karakter Zuhud
Ironisnya, sebagian besar pelaku korupsi di negeri ini mengaku beragama. Mereka mengenal salat, puasa, zakat, bahkan tidak sedikit yang telah menunaikan haji dan umrah. Namun mengapa korupsi tetap tumbuh? Keberagamaan kita ternyata masih banyak bersifat ritual, belum melahirkan karakter. Dan karakter yang semakin langka dalam kehidupan publik kita adalah zuhud.
Zuhud tidak berarti hidup miskin, meninggalkan dunia. Zuhud adalah tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Seseorang boleh memiliki kekayaan, jabatan, dan kekuasaan, tetapi hatinya tidak terikat dan diperbudak oleh semua itu.
Zuhud sebagai Etika Kepemimpinan dan Tata Kelola
Rasulullah SAW memberikan teladan yang sangat jelas dalam zuhud. Sebagai kepala negara Madinah, beliau memiliki otoritas politik yang besar. Namun ketika wafat, hampir tidak ada kekayaan yang ditinggalkan. Aisyah ra. mengatakan, bahwa keluarga Nabi sering hidup dengan kurma dan air selama berhari-hari. Kekuasaan tidak mengubah gaya hidup beliau.
Teladan itu diteruskan oleh para Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Umar bin Khattab menolak memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Utsman bin Affan menggunakan kekayaannya untuk membantu masyarakat. Ali bin Abi Thalib tetap hidup sederhana meskipun ketika menjadi kepala negara.
Yang menarik, kesalehan pribadi mereka tidak berdiri sendiri. Umar bin Khattab membangun sistem pengawasan yang ketat terhadap para pejabat. Harta kekayaan mereka dicatat sebelum dan sesudah menjabat. Jika ditemukan peningkatan yang tidak wajar, negara memeriksanya. Dengan kata lain, Islam tidak hanya mengajarkan akhlak, tetapi juga tatakelola pemerintahan yang akuntabel.
Pengalaman negara-negara modern menunjukkan pelajaran serupa. Jerman berhasil menekan korupsi melalui transparansi birokrasi, pengawasan yang kuat, dan penegakan hukum yang konsisten. Iran, negara muslim yang paling terkenal saat ini, meskipun menghadapi tantangan tersendiri, juga menerapkan pelaporan kekayaan pejabat dan pengawasan berlapis terhadap penyelenggara negara. Semua itu menunjukkan bahwa moralitas membutuhkan institusi, dan institusi membutuhkan moralitas.
Dua Pilar Melawan Korupsi: Sistem dan Karakter
Karena itu, upaya mencegah korupsi harus dilakukan pada dua level sekaligus. Pertama, level sistem. Transparansi anggaran, audit yang independen, keterbukaan pengadaan barang dan jasa, serta penegakan hukum yang adil harus terus diperkuat.
Kedua, level karakter. Seorang pejabat perlu membiasakan diri dengan disiplin spiritual. Puasa melatih pengendalian diri. Zakat dan sedekah mengurangi keterikatan pada harta. Salat yang ditegakkan dengan benar akan mencegah maksiat dan perbuatan buruk lain (QS. Al-‘Ankabut: 45). Lebih penting lagi, pejabat perlu menjaga gaya hidup sederhana dan tidak menjauh dari realitas kehidupan rakyat yang dilayaninya.
Korupsi bukan semata persoalan uang negara yang dicuri. Korupsi adalah tanda ketika amanah dikalahkan oleh keserakahan. Sebaliknya, zuhud adalah kemampuan menempatkan amanah di atas kepentingan diri sendiri. Di tengah berbagai skandal yang terus bermunculan, kita membutuhkan lebih banyak pemimpin yang bukan hanya cerdas dan profesional, tetapi juga memiliki jiwa zuhud.
Sebab sejarah mengajarkan bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi oleh hukum akan melahirkan penyalahgunaan, sementara kekuasaan yang tidak dibatasi oleh hati nurani akan melahirkan keserakahan. Ketika hukum dan zuhud berjalan bersama, harapan untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih menjadi lebih nyata.
Editor: Anas Nashuha
