Dewasa ini perkembangan keuangan syariah di indonesia kian masif. Menurut OJK dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2025 (LPKSI), tercatat total nilai aset perbankan syariah meningkat dari Rp.980,30 Triliun (2024) menjadi Rp.1067,03 (2025). Dalam laporan yang sama, terjadi kenaikan serupa pada sektor keuangan syariah lainnya seperti Asuransi Syariah, IKNB Syariah, Pasar Modal Syariah dan lain sebagainya.
Tidak kalah menariknya juga pada kancah internasional pun indonesia selalu masuk dalam 5 besar sebagai negara dengan pengembangan keuangan islam terbaik di berbagai laporan. Sebagai bukti, Indonesia berhasil meraih posisi ke-4 dalam SGIE report 2025, ke-5 dalam GMTI report 2025 dan ke-4 dalam IFDI report 2025. Prestasi ini jelas menjadi pencapaian yang cukup membanggakan dalam membumikan ekonomi syariah di Indonesia.
Namun sayang seribu sayang, dalam skala nasional dampaknya belum sebesar narasinya. Dimulai dari pangsa pasarnya yang masih begitu kecil, inklusi keuangannya yang stagnan (SNLIK, 2025), posisi instrumen ekonomi Islam (ziswaf) yang kurang terdengar dalam RAPBN 2027 hingga baru-baru ini menjadi negara dengan kemiskinan tertinggi ke-4 di ASEAN menurut World Bank. Kesemua ini memunculkan satu pertanyaan penting: apakah perhatian terhadap kenaikan digit-digit angka pertumbuhan tersebut dibarengi juga dengan perhatian yang sama besarnya terhadap instrumen sosial ekonomi islam beserta dampaknya?
Antara komersial dan sosial
Tidak dapat dipungkiri, keuangan syariah merupakan salah satu komponen utama dalam membentuk ekonomi syariah. Meskipun demikian, terlihat bahwa keseluruhan sektor syariah yang menjadi perhatian utama merupakan lembaga keuangan komersial, yang memfokuskan tujuannya pada keuntungan. Disadari atau tidak, perlahan ekonomi islam lebih identik dengan lembaga atau aktivitas komersial. Jika kesalahpahaman ini terus meluas, akan mereduksi peran sosial dan ta’awun yang merupakan ciri khas dari ekonomi islam itu sendiri.
Islam memandang bahwa aktivitas-aktivitas perdagangan dalam pasar diperbolehkan. Bahkan ini dibuktikan langsung oleh Rasulullah shalallahu alaihi wasallam yang merupakan seorang pengusaha terampil. Namun, Rasulullah juga mengajarkan nilai-nilai inklusif yang sangat memperhatikan keseimbangan dan kesejahteraan sosial antar umat. Artinya, perhatian kepada aktivitas komersial maupun sosial harus diberikan porsi sama rata agar tujuan ekonomi islam dapat tercapai. Memarginalkan salah satunya akan menyebabkan kepincangan pada kedaulatan ekonomi.
Polemik utama ekonomi islam hari ini bukanlah disebabkan oleh kehadiran komersialisasi atau pencarian keuntungan, melainkan ketika dimensi komersial menjadi wajah yang paling dominan dari ekonomi islam itu sendiri. Kita harus kembali memaknai ekonomi islam dengan paradigma tauhid, yang menempatkan manusia sebagai hamba sekaligus khalifah Allah di muka bumi.
Dengan begitu ekonomi bukan dianggap sebagai aktivitas individu saja, melainkan aktivitas kemanusiaan yang berlandsakan penghambaan kepada Allah.
Mengkritisi perkembangan ekonomi syariah
Realita menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi syariah tampaknya lebih mudah bergerak ketika kegiatannya diterjemahkan ke dalam produk yang dapat dijual. Ini membuktikan bahwa ekonomi islam versi modern masih terpapar dengan prinsip-prinsip kapitalisme. Langkah ini dianggap sebagai upaya dalam mendorong pertumbuhan keuangan islam.
Namun sekali lagi kita patut bertanya: apakah pembangunan ekonomi Islam di Indonesia berhenti di sana? Indeks yang menjadi parameter mungkin bisa memberikan gambaran secara luas mengenai pertumbuhan keuangan islam, namun belum cukup memberikan gambaran secara mendalam terkait kondisi masyarakat secara riil dan aktual
Sebagai contoh, OJK menyatakan bahwa pada institusi BUS terjadi peningkatan pembiayaan dari 12,18% (2024) menjadi 25,28% (2025). Sejenak kita mungkin takjub, namun siapa yang bisa memastikan kalau dana tersebut tersalurkan ke masyarakat kalangan bawah yang membutuhkan? Pertanyaan ini sejalan dengan turunnya pembiayaan pada institusi BPRS dari 11,51% (2024) ke 6,95% (2025) dengan rentang waktu yang sama. Perlu diketahui, berbeda dengan BUS yang memiliki segmen yang lebih besar, BPRS cenderung memiliki segmen yang lebih kecil seperti petani, pedagang pasar, UMKM dll.
Di sinilah persoalan perbankan syariah seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan seberapa besar industri tumbuh. Kita perlu bertanya lebih jauh: siapa yang memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut? Sebab, apabila pertumbuhan pembiayaan terkonsentrasi pada segmen yang lebih mapan. Sementara akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, pedagang, petani, dan masyarakat berpenghasilan rendah justru semakin terbatas. Maka pertumbuhan keuangan syariah belum tentu berbanding lurus dengan perluasan fungsi sosial-ekonominya.
Tergerusnya tabungan masyarakat di tengah-tengah tekanan ekonomi juga menandakan bahwa daya beli masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Disamping itu, sebagai lembaga profit oriented kita mengetahui bahwa persyaratan administrasi dan standar kualifikasi perbankan begitu ketat agar meminimalisir kerugian. Kombinasi faktor seperti ini dan turunannya bisa memperkeruh kondisi ekonomi masyarakat. Di kondisi seperti inilah ekonomi syariah memainkan peranan yang sangat krusial. Ekonomi syariah bisa menjadi mesin pertumbuhan negara hanya jika ia dapat dimaksimalkan peran sosialnya, sebagaimana peran komersialnya.
Solusi Alternatif
Dari sini, ekonomi syariah perlu memperluas orientasinya. Bertransformasi dari hanya sekedar keuangan syariah menjadi ekonomi syariah seutuhnya. Bisa dimulai dengan menempatkan perhatian antara pemenuhan individu dan kepedulian sosial secara seimbang. Ini menjadi langkah penting demi mengembalikan ekonomi syariah sesuai
dengan perannya. Upaya ini tidak hanya menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan sosial secara merata. Melainkan upaya melepaskan diri dari nilai-nilai kapitalisme barat sebagai sistem ekonomi dominan.
Sejatinya ekonomi syariah sudah memiliki instrumen sendiri untuk memaksimalkan peran sosialnya seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ziswaf). Para akademisi, ulama sampai praktisi sudah mengusahakan untuk mengoptimalkan instrumen ini terutama pada zakat dan wakaf. Misal, berbagai inovasi produk coba dikonsepkan dan dikembangkan lewat zakat dan wakaf produktif. Namun sekali lagi. Hal yang sangat disayangkan adalah bahwa glorifikasi media pada pencapaian keuangan komersial islam mengakibatkan perhatian terhadap keuangan sosial islam terpalingkan.
Melihat realitasnya, memaksa peran sosial dan komersial hidup dalam satu lembaga justru berpotensi menjadi jalan buntu. Keduanya memiliki regulasi lemabaga, tujuan, risiko, dan mekanisme yang berbeda. Maka, yang perlu disatukan bukan lembaganya, melainkan ekosistemnya. Keduanya tetap bekerja dengan karakternya. Tetapi saling terhubung dalam satu siklus yang berkesinambungan: masyarakat yang membutuhkan bantuan dasar dapat ditopang melalui ZISWAF. Sementara mereka yang lebih siap secara ekonomi didorong melalui pembiayaan dan modal usaha produktif. Dengan demikian, fungsi sosialnya berperan memberdayakan sementara fungsi komersialnya berperan menguatkan dan meningkatkan taraf hidup.
Pengingat terakhir
Pada akhirnya, pertanyaan tentang masa depan ekonomi Islam bukan hanya apakah kita berhasil membangun lebih banyak bank, fintech, dan produk keuangan syariah. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah ekonomi Islam benar-benar membuat aktivitas ekonomi menjadi lebih manusiawi? Sebab jika ekonomi Islam hanya berhasil mengubah transaksi konvensional menjadi akad syariah, tetapi gagal menghadirkan pemerataan, pemberdayaan, dan keadilan ekonomi, kita mungkin telah berhasil membangun industri keuangan Islam, tetapi belum sepenuhnya membangun ekonomi Islam.
Editor: Anas Nashuha
, tercatat){kind=link}