Ada sebuah kebohongan yang terlalu sering kita ulangi hingga terdengar seperti kebenaran: negara yang ekonominya tumbuh berarti rakyatnya semakin sejahtera. Setiap kali angka pertumbuhan diumumkan, kita diminta bersyukur PDB (Produk Domestik Bruto) naik lalu Investasi masuk dan Produksi meningkat serta Ekspor bertumbuh sehingga Pasar bergairah. Seolah-olah grafik yang menanjak adalah bukti bahwa kehidupan manusia otomatis menjadi lebih baik.
Padahal, grafik tidak pernah menangis. Angka tidak pernah lapar. Kurva tidak pernah kehilangan pekerjaan. Manusialah yang merasakan akibatnya. Di sinilah ekonomi modern perlu ditanya secara lebih mendasar: sebenarnya ekonomi dibuat untuk apa? Selama puluhan tahun, ilmu ekonomi semakin piawai menghitung bagaimana sumber daya digunakan seefisien mungkin untuk menghasilkan barang dan jasa sebanyak-banyaknya.
Manusia dipotret sebagai konsumen rasional yang mengejar kepuasan. Keberhasilan ekonomi kemudian diukur melalui pertumbuhan, konsumsi, pendapatan dan efisiensi. Semakin banyak diproduksi, semakin baik. Semakin murah biaya produksi, semakin efisien. Semakin tinggi konsumsi, semakin bergairah ekonomi. Tetapi ada sesuatu yang hilang dari kalkulator itu: martabat manusia.
Ketika Efisiensi Menjadi Agama
Ekonomi modern begitu mencintai kata efisiensi. Ia terdengar ilmiah, rasional, bahkan nyaris suci. Masalahnya, sesuatu yang efisien belum tentu adil. Sebuah perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dengan memangkas ribuan pekerja. Sebuah kota dapat mempercepat pembangunan dengan menggusur permukiman miskin. Sebuah industri dapat menghasilkan barang murah dengan mengeksploitasi alam. Sebuah perusahaan digital dapat meningkatkan keuntungan dengan menjadikan perhatian manusia sebagai komoditas.
Secara ekonomi, mungkin efisien. Tetapi apakah manusia yang kehilangan pekerjaan, rumah, kesehatan, waktu, dan lingkungan hidup juga harus disebut “biaya efisiensi”? Inilah paradoks ekonomi kesejahteraan. Teori seperti Kaldor-Hicks (kriteria dalam ekonomi kesejahteraan) bahkan memungkinkan suatu kebijakan dianggap lebih baik ketika keuntungan pihak yang menang secara teoritis cukup untuk mengompensasi kerugian pihak yang kalah.
Persoalannya sederhana: kompensasi itu sering hanya tinggal teori. Yang kaya terus bertambah kaya. Yang kehilangan tanah belum tentu mendapatkan rumah. Buruh yang kehilangan pekerjaan tidak otomatis memperoleh pekerjaan baru. Sungai yang tercemar tidak serta-merta kembali jernih hanya karena perusahaan membayar denda.
Amartya Sen salah seorang ekonom dan filosuf sosial terkemuka-kemudian mengingatkan bahwa pembangunan semestinya tidak berhenti pada pendapatan. Yang penting adalah capability: kemampuan nyata manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka anggap bernilai. Namun pertanyaan yang lebih dalam tetap menunggu: kehidupan bernilai itu hendak diarahkan ke mana? Di sinilah Maqāṣid al-Sharī‘ah memiliki sesuatu yang penting untuk ditawarkan.
Ekonomi Harus Memiliki Tujuan
Dalam perspektif Maqāṣid, ekonomi bukan tujuan akhir. Kekayaan hanyalah alat. Tujuan akhirnya adalah maṣlaḥah dan falāḥ: terciptanya kehidupan yang baik, bermartabat dan membawa keselamatan dunia sekaligus akhirat. Karena itu, Islam tidak melihat manusia sekadar sebagai pembeli, penjual, pekerja atau pemilik modal. Manusia memiliki agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang semuanya harus dijaga. Konsekuensinya radikal.
Jika pertumbuhan ekonomi meningkatkan kekayaan tetapi merusak kesehatan manusia, ia bermasalah. Jika industri menciptakan lapangan kerja tetapi menghancurkan lingkungan, ia bermasalah. Jika ekonomi digital menghasilkan keuntungan tetapi merusak akal melalui manipulasi informasi, kecanduan dan disinformasi, ia bermasalah. Tidak semua pertumbuhan adalah kemajuan.
Sebab kemajuan yang merusak fondasi kehidupan sesungguhnya adalah kemunduran yang sedang menyamar. Al-Ghazali telah menempatkan kesejahteraan manusia dalam horizon yang lebih luas. Harta penting, tetapi ia bukan puncak kehidupan. Kekayaan harus menjadi sarana mencapai falāḥ, bukan berhala baru yang disembah atas nama pasar.
Karena itu, Islam tidak hanya bertanya bagaimana kekayaan diciptakan, tetapi juga bagaimana kekayaan didistribusikan dan untuk apa digunakan. Zakat dan wakaf bukan sekadar ibadah individual. Keduanya mengandung desain sosial agar kekayaan tidak berputar di lingkaran yang sama. Larangan riba bukan sekadar persoalan kontrak keuangan, tetapi juga peringatan terhadap relasi ekonomi yang dapat menjadikan manusia semakin rentan.
Pasar Boleh Berkuasa, tetapi Tidak Boleh Menjadi Tuhan
Kritik Maqāṣid menjadi semakin penting ketika pasar mulai diperlakukan sebagai hakim terakhir. Dalam neoliberalisme, deregulasi, privatisasi dan liberalisasi sering dipromosikan sebagai jalan menuju efisiensi. Negara diminta tidak terlalu banyak campur tangan. Pasar dianggap lebih tahu bagaimana sumber daya harus dialokasikan. Tetapi pasar tidak memiliki hati nurani.
Pasar tahu harga, tetapi tidak selalu tahu nilai. Pasar dapat menentukan berapa harga tanah, tetapi tidak dapat menghitung nilai sebuah kampung bagi orang yang puluhan tahun hidup di dalamnya. Pasar dapat menghitung harga hutan sebagai kayu, tetapi tidak selalu mampu menghitung nilai hutan sebagai sumber kehidupan. David Harvey menyebut salah satu wajah kapitalisme tersebut sebagai accumulation by dispossession: akumulasi melalui perampasan.
Maqāṣid tidak harus memusuhi pasar. Islam mengenal perdagangan, kepemilikan dan keuntungan. Yang ditolak adalah ketika pasar berubah dari alat menjadi tuan.
Sebab ketika pasar menjadi tuan, manusia dipaksa mengikuti logika keuntungan. Ketika keuntungan menjadi ukuran tertinggi, moralitas perlahan dianggap sebagai hambatan.
Di sinilah Maqāṣid menarik rem.
Dari Ekonomi Pertumbuhan ke Ekonomi Kemaslahatan
Indonesia tidak harus membuang PDB. Angka pertumbuhan tetap penting. Investasi tetap diperlukan. Industri tetap harus berkembang. Lapangan kerja harus diciptakan.
Tetapi kita perlu berhenti menganggap semua itu sebagai tujuan akhir.
Ukuran keberhasilan ekonomi harus diperluas. Kita perlu bertanya: apakah anak-anak tumbuh sehat? Apakah keluarga mampu hidup tanpa kecemasan? Apakah pekerja mendapatkan upah yang layak? Apakah pendidikan membuat manusia semakin merdeka? Apakah kekayaan terdistribusi secara adil? Apakah sungai masih mengalir bersih? Apakah generasi mendatang masih memiliki ruang untuk hidup?
Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin tidak masuk ke dalam laporan PDB. Tetapi justru di sanalah kualitas sebuah peradaban diuji. Maqāṣid mengajarkan bahwa ekonomi harus menghadirkan maṣlaḥah dan mencegah mafsadah. Dengan kata lain, ekonomi tidak cukup bertanya, “Berapa banyak yang kita hasilkan?”
Ia harus bertanya, “Apa yang terjadi pada manusia setelah semua itu kita hasilkan?”
Inilah kritik paling mendasar terhadap ekonomi tanpa jiwa. Kita tidak membutuhkan ekonomi yang sekadar membuat angka-angka tumbuh. Kita membutuhkan ekonomi yang membuat manusia tumbuh: lebih sehat, lebih berilmu, lebih merdeka, lebih adil, lebih bermartabat.
Sebab sebuah bangsa mungkin menjadi kaya sambil kehilangan jiwanya. Ia mungkin memiliki gedung pencakar langit, tetapi kehilangan sungai yang jernih. Memiliki perusahaan raksasa, tetapi pekerjanya hidup dalam kecemasan. Memiliki pertumbuhan tinggi, tetapi anak-anaknya tumbuh dalam ketimpangan.
Apa yang sebenarnya sedang kita sebut sebagai kemajuan?
Maka sudah waktunya angka dikembalikan ke tempatnya. Angka adalah alat ukur, bukan tujuan hidup. PDB adalah instrumen, bukan kitab suci. Efisiensi adalah sarana, bukan moralitas. Pasar adalah mekanisme, bukan Tuhan. Ekonomi harus kembali kepada manusia. Dan manusia, dalam pandangan Islam, tidak berhenti pada tubuh yang bekerja dan tangan yang mengonsumsi. Ia adalah makhluk bermartabat yang memiliki jiwa, akal, keluarga, masyarakat, lingkungan dan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Pada akhirnya, ekonomi yang baik bukanlah ekonomi yang membuat kita mampu membeli lebih banyak, melainkan ekonomi yang membuat kita mampu hidup lebih baik.
Sebab kekayaan tanpa keadilan hanya melahirkan kesenjangan. Pertumbuhan tanpa keberlanjutan mewariskan kerusakan. Efisiensi tanpa etika melahirkan penindasan.
Dan kemajuan tanpa kemanusiaan hanyalah kemunduran yang dipoles dengan angka.
Di situlah Maqāṣid al-Sharī‘ah mengingatkan kita: jangan sampai suatu hari kita berhasil membangun ekonomi yang sangat kuat, tetapi ketika menoleh ke belakang, ternyata manusia yang seharusnya menjadi tujuan telah lama kita tinggalkan di sepanjang jalan.
Editor: Anas Nashuha
