Hidup dalam negara demokrasi tentu tidak dapat dilepaskan dari demonstrasi sebagai salah satu instrumen penting dalam kehidupan berdemokrasi. Demonstrasi bukan sekadar ruang berkumpulnya massa, melainkan juga sarana untuk menyampaikan aspirasi, mengoreksi kebijakan, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Dalam sejarah Indonesia, mahasiswa memiliki posisi strategis dalam tradisi tersebut. Kehadiran mereka di ruang publik kerap dipandang sebagai representasi kekuatan intelektual muda yang memiliki keberanian untuk menyuarakan ketidakadilan dan mengawasi jalannya kekuasaan. Namun, bagaimana jika identitas mahasiswa yang selama ini lekat dengan idealisme dan daya kritis justru diperdagangkan untuk memenuhi kepentingan tertentu?
Fenomena Mahasiswa Sewaan
Polemik mengenai fenomena mahasiswa sewaan yang mencuat dalam kegiatan Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada 29 Oktober 2026, menjadi fenomena menarik untuk dipersoalkan. Kegiatan yang turut dihadiri Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, serta kreator konten Willie Salim tersebut mengusung semangat persatuan dan partisipasi generasi muda.
Namun, kegiatan itu kemudian menuai sorotan setelah seorang peserta bernama Bayu Setiadi alias Dino mengaku bukan mahasiswa Universitas Dian Nusantara, meskipun mengenakan almamater kampus tersebut. Ia juga mengaku hadir atas undangan sebuah komunitas dan menerima bayaran untuk mengikuti kegiatan tersebut. Pengakuan ini memunculkan pertanyaan mengenai keaslian representasi mahasiswa dalam kegiatan yang mengatasnamakan suara generasi muda.
Persoalannya tidak berhenti pada seseorang yang menerima bayaran untuk menghadiri sebuah acara. Hal yang lebih mendasar adalah ketika identitas mahasiswa digunakan untuk membangun dukungan publik yang belum tentu mencerminkan kehendak masyarakat sebenarnya.
Mahasiswa memiliki nilai simbolik dalam kehidupan sosial dan politik. Identitas mereka kerap dikaitkan dengan intelektualitas, idealisme, serta keberanian dalam menyampaikan kritik. Oleh karena itu, kehadiran mahasiswa dalam suatu kegiatan dapat memberikan kesan bahwa agenda tersebut memperoleh dukungan dari kalangan intelektual muda.
Namun, ketika identitas tersebut direkayasa melalui mobilisasi transaksional, nilai representatif yang melekat padanya justru kehilangan makna. Mahasiswa tidak lagi hadir sebagai subjek yang menyampaikan aspirasi, melainkan berpotensi direduksi menjadi instrumen untuk menciptakan kesan dukungan publik.
Di sinilah kita perlu mempertanyakan hubungan antara eksistensi kekuasaan dan esensi dukungan masyarakat. Seorang pejabat publik memang memiliki kedudukan formal yang memberinya kewenangan untuk menjalankan tugas pemerintahan. Namun, keberadaannya di ruang publik juga tidak dapat dilepaskan dari pengakuan dan kepercayaan masyarakat.
Eksistensi Kekuasaan dan Esensi Dukungan Masyarakat
Dukungan publik merupakan salah satu unsur penting dalam membangun legitimasi sosial terhadap kekuasaan. Lantas, bagaimana jika dukungan yang ditampilkan bukan merupakan ekspresi kesadaran masyarakat, melainkan hasil mobilisasi yang didasarkan pada kepentingan transaksional? Apakah dukungan semacam itu masih dapat dimaknai sebagai representasi aspirasi publik, atau justru sekadar menjadi panggung untuk mempertontonkan legitimasi semu?
Pertanyaan tersebut dapat didekati melalui pemikiran eksistensialisme Jean-Paul Sartre, khususnya gagasan l’existence precede l’essence atau eksistensi mendahului esensi. Bagi Sartre, manusia terlebih dahulu hadir sebagai individu yang kemudian membentuk dirinya melalui pilihan dan tindakan.
Manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh hakikat yang telah tersedia sebelumnya, melainkan bertanggung jawab atas apa yang dipilih dan diperbuatnya. Meskipun gagasan ini pada dasarnya berbicara mengenai eksistensi manusia, perspektif tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk merefleksikan bagaimana seseorang membangun keberadaannya melalui tindakan dan pengakuan dalam kehidupan sosial.
Jika ditarik ke dalam konteks kekuasaan, kita dapat mempertanyakan apakah eksistensi seorang pejabat di ruang publik benar-benar ditopang oleh esensi dukungan masyarakat yang autentik. Jabatan dan kewenangan memang memberikan seseorang posisi strategis dalam struktur pemerintahan, tetapi keduanya tidak serta-merta menghadirkan kepercayaan publik.
Kepercayaan tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui proses panjang yang dibangun lewat tindakan, tanggung jawab, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. Ketika dukungan publik ditampilkan melalui mobilisasi massa yang tidak autentik, muncul kontradiksi antara keberadaan yang ingin diperlihatkan dan substansi dukungan yang sebenarnya.
Gerakan Mahasiswa dan Legitimasi Kekuasaan
Dalam konteks tersebut, kegiatan yang mengatasnamakan suara anak muda semestinya menjadi ruang untuk mendengarkan dan mengakomodasi aspirasi generasi muda. Terlebih, momentum Sumpah Pemuda memiliki makna historis sebagai simbol kesadaran kolektif dan persatuan generasi muda dalam membangun bangsa.
Namun, ketika identitas mahasiswa digunakan oleh peserta yang bukan bagian dari institusi pendidikan yang atributnya dikenakan, sementara terdapat pula pengakuan mengenai pemberian bayaran, persoalannya menjadi semakin serius. Suara anak muda berisiko direduksi menjadi sekadar ornamen kegiatan, sedangkan substansi aspirasi yang seharusnya diperjuangkan justru kehilangan tempat.
Hal ini sekaligus menjadi ironi bagi pejabat publik yang memiliki tanggung jawab dalam pembinaan generasi muda. Kehadiran seorang pejabat dalam kegiatan kepemudaan semestinya menjadi kesempatan untuk membangun komunikasi, mendengarkan keresahan, serta memahami berbagai persoalan yang dihadapi generasi muda.
Tentu, kehadiran Raffi Ahmad sebagai undangan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa ia mengetahui atau terlibat dalam pengaturan peserta yang menerima bayaran. Namun, polemik ini tetap membuka ruang pertanyaan mengenai tanggung jawab penyelenggara dan kehati-hatian pejabat publik dalam memastikan bahwa kegiatan yang membawa nama mahasiswa dan generasi muda benar-benar memiliki representasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Yang Patut Kita Khawatirkan
Lebih jauh, fenomena ini memperlihatkan bagaimana gerakan dan identitas mahasiswa berpotensi mengalami komersialisasi. Mahasiswa yang seharusnya memiliki kebebasan untuk menentukan sikap dan menyampaikan pandangan justru berisiko ditempatkan sebagai instrumen untuk memenuhi kepentingan suatu agenda.
Jika praktik semacam ini terus dinormalisasi, kita patut mengkhawatirkan masa depan independensi gerakan mahasiswa. Sebab, gerakan yang seharusnya menjadi kekuatan kontrol sosial dapat kehilangan orientasinya ketika kepentingan material dan sektoral mulai mengambil alih ruang perjuangan.
Pada akhirnya, kekuasaan tidak semestinya sibuk membangun panggung yang memperlihatkan seolah-olah dirinya memperoleh dukungan luas, sementara ruang aspirasi yang autentik justru tidak mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya. Legitimasi tidak cukup dibangun melalui penampilan dukungan, melainkan membutuhkan kepercayaan yang tumbuh dari hubungan nyata antara pemegang kekuasaan dan masyarakat.
Mahasiswa juga perlu menyadari bahwa identitas yang disandangnya bukan sekadar atribut akademik yang dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan sesaat. Ada tanggung jawab intelektual dan sosial yang melekat pada posisi tersebut. Demonstrasi boleh memiliki beragam bentuk dan mahasiswa boleh menjalin kolaborasi dengan siapa pun, tetapi independensi dalam berpikir serta kebebasan dalam menentukan sikap tidak seharusnya menjadi sesuatu yang dapat diperjualbelikan.
Sebab, ketika dukungan publik dapat direkayasa dan identitas mahasiswa dapat disewakan, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya integritas gerakan mahasiswa, melainkan juga makna legitimasi kekuasaan itu sendiri.
Daftar Pustaka
Kompas.id. “Kala Tuntutan Mahasiswa Diredam dengan Deklarasi Mahasewa.” https://www.kompas.id/artikel/kala-tuntutan-mahasiswa-diredam-dengan-deklarasi-mahasewa
Wibowo, A. Setyo, dan Majalah Driyarkara. 2011. Filsafat Eksistensialisme Jean-Paul Sartre. Yogyakarta: Kanisius.
