Inggris Siap Perang?

IBTimes.ID – Isu Inggris perang kembali mengemuka setelah Menteri Pertahanan Wes Streeting menulis peringatan keras di The Telegraph pada Sabtu (24/10/2026). Ia memprediksi perang bisa pecah di Eropa dalam 1.000 hari ke depan, atau hampir tiga tahun lagi. Menurutnya, musuh Inggris akan siap menyerang pada 2030. London dan sekutunya di NATO kini berpacu dengan waktu.

Peringatan semacam ini sebenarnya bukan hal baru. Pada Juni 2025, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menyebut Rusia bisa melancarkan operasi militer terhadap aliansi dalam lima tahun. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius juga menyebut tahun 2029 sebagai titik rawan. Bedanya, Streeting memasang hitungan mundur yang jelas dan membawanya sampai ke dapur warga.

Pertanyaannya, apakah skenario Inggris perang ini lahir dari pembacaan ancaman yang jernih? Atau justru bagian dari strategi politik untuk membenarkan lonjakan anggaran militer? Kedua pertanyaan itu layak diuji dengan sejumlah teori hubungan internasional.

Streeting membuka argumennya dengan memisahkan dua hal, yaitu niat dan kemampuan. Ia menilai niat lawan untuk merugikan Inggris sudah lama ada. Hal yang membuatnya waspada adalah kemampuan militer lawan yang terus membesar. Pandangan itu ia tuangkan dalam kalimat yang kini banyak dikutip media.

“Keinginan pihak lawan untuk mencelakai kita bukanlah hal baru. Hal yang telah berubah adalah kapasitas mereka. Menjelang tahun 2030, kekuatan militer dan ekonomi perang mereka dapat menempatkan mereka dalam posisi untuk melancarkan serangan.

“Hal ini memberi kita waktu sedikit lebih dari 1.000 hari untuk menyelesaikan misi kita: bersiap bersama sekutu untuk bertempur dan meraih kemenangan,” tulisnya di The Telegraph, dikutip dari Anadolu Agency.

Ia menambahkan, “Untuk mencegah skenario terburuk, kita harus bersiap menghadapinya. Prioritas utama saya adalah memastikan negara ini siap untuk bertempur dan memenangkan perang.” Laporan LBC menyebut Streeting secara khusus menunjuk kekuatan militer dan ekonomi perang Rusia sebagai ancaman menjelang 2030.

Kepada BBC, Streeting mengatakan tingkat ancaman yang dihadapi Inggris saat ini lebih besar dibandingkan sebagian besar masa hidupnya, bahkan mungkin sepanjang hidupnya. Ia juga menilai istilah “perang hibrida” dan “ancaman zona kelabu” tidak lagi cukup menggambarkan bahayanya. Selain ancaman negara, ia menyoroti serangan siber, kejahatan terorganisasi, dan perubahan iklim yang mengintai infrastruktur penting.

Ancaman yang dimaksud Streeting sebagian sudah terasa di perairan Inggris. LBC melaporkan Rusia memakai kapal pukat ikan sebagai kedok untuk mengintai kabel bawah laut milik Inggris. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Sir Patrick Sanders pun sudah lama mengingatkan bahwa waktu persiapan kian menipis. Kini kegelisahan para jenderal itu menjadi sikap resmi kabinet.

Peringatan Streeting muncul bersamaan dengan peluncuran kampanye pemerintah bertajuk “Be Ready” atau Bersiaplah. Kampanye ini meminta setiap rumah tangga menyimpan kebutuhan pokok untuk bertahan minimal tiga hari dalam keadaan darurat nasional. Daftarnya mencakup air minum sekitar tiga liter per orang per hari, makanan tahan lama, uang tunai, senter, radio baterai, dan kotak obat.

Pemerintah menegaskan inisiatif ini bertujuan memperkuat ketahanan nasional. Kampanye Inggris Perang ini juga bukan respons atas peringatan intelijen tertentu. Streeting meminta warga tetap waspada tanpa perlu panik. Perdana Menteri Andy Burnham menyebut langkah ini sekadar upaya yang masuk akal agar setiap rumah punya persediaan cukup.

Kerentanan yang dibidik kampanye ini bukan teori di atas kertas. Beberapa hari sebelum panduan itu terbit, celah keamanan kritis pada bahasa pemrograman PHP membuat sejumlah layanan daring lumpuh. PHP dipakai oleh sekitar 70 persen situs web. Insiden itu memperlihatkan betapa cepat gangguan digital merembet ke kehidupan harian warga.

Pola ini mirip konsep pertahanan total yang lebih dulu diterapkan negara Nordik. Swedia, misalnya, mengirim buklet panduan krisis dan perang ke jutaan rumah tangga pada akhir 2024. Komisi Eropa juga menyarankan warga Uni Eropa menyiapkan perbekalan untuk 72 jam sejak Maret 2025. Inggris kini menyusul tren itu dengan bahasa yang jauh lebih lugas.

Kalimat Streeting soal niat dan kapasitas sangat dekat dengan logika realisme. John Mearsheimer, tokoh realisme ofensif, berpendapat bahwa sebuah negara tidak pernah bisa memastikan niat negara lain. Karena itu, ancaman dinilai dari kemampuan militer yang tampak. Ketika Rusia membangun ekonomi perang, London membaca kapasitas itu sebagai bahaya nyata, apa pun klaim Moskow.

Data intelijen yang dikutip Rutte memperkuat pembacaan itu. Rusia diperkirakan memproduksi 1.500 tank, 3.000 kendaraan lapis baja, dan 200 rudal Iskander sepanjang 2025. Sebagian memang hasil perbaikan peralatan era Soviet. Namun bagi perencana militer Barat, jumlah tetap lebih meyakinkan daripada janji diplomasi.

Stephen Walt melengkapi pandangan ini lewat teori keseimbangan ancaman. Menurut Walt, ancaman diukur dari empat unsur, yakni kekuatan agregat, kedekatan geografis, kemampuan ofensif, dan niat agresif. Di mata Eropa, Rusia memenuhi hampir semua unsur itu sejak invasi ke Ukraina pada 2022. Respons yang lazim adalah memperkuat diri sekaligus merapatkan barisan dengan sekutu.

Namun teori dilema keamanan memberi catatan lain. John Herz dan Robert Jervis menjelaskan bahwa upaya satu negara memperkuat diri sering dibaca sebagai ancaman oleh negara lain. Moskow kemungkinan besar akan menafsirkan persiapan Inggris sebagai bukti permusuhan Barat. Jika kedua pihak terus menambah senjata, spiral ketegangan bisa membuat ramalan 1.000 hari itu terwujud dengan sendirinya.

Streeting tampaknya sadar akan risiko itu dan memilih jalur deterensi. Thomas Schelling memandang deterensi sebagai seni memengaruhi pilihan lawan lewat ancaman biaya. Glenn Snyder lalu membedakan deterensi lewat penolakan dan deterensi lewat hukuman. Persiapan Inggris bertujuan meyakinkan lawan bahwa serangan tidak akan berhasil, sehingga mereka berpikir dua kali sebelum bertindak.

Deterensi hanya bekerja jika ditopang kemampuan, kemauan, dan komunikasi yang meyakinkan. Kampanye Be Ready bisa dibaca sebagai upaya membangun unsur kemauan itu. Masyarakat yang tangguh memberi pesan bahwa sabotase terhadap infrastruktur sipil tidak akan melumpuhkan negara. Dengan begitu, deterensi tidak lagi hanya bertumpu pada kapal selam nuklir.

Snyder juga mengenalkan konsep dilema aliansi, yakni takut ditinggalkan sekutu atau takut terseret konflik sekutu. Eropa kini lebih cemas pada kemungkinan pertama karena komitmen Amerika Serikat terhadap NATO tak lagi pasti. Uni Eropa pun meluncurkan program Readiness 2030 senilai hingga 800 miliar euro. Narasi Inggris perang bersama sekutu lahir dari kegelisahan yang sama.

Teori sekuritisasi dari Mazhab Kopenhagen menawarkan sudut pandang yang lebih kritis. Barry Buzan dan Ole Wæver menyebut sebuah isu menjadi persoalan keamanan ketika elite membingkainya sebagai ancaman eksistensial. Pembingkaian itu membuka jalan bagi langkah luar biasa, termasuk lonjakan anggaran dan pengorbanan sektor lain. Hitungan mundur 1.000 hari adalah contoh tindak tutur sekuritisasi yang efektif.

Akan tetapi, sekuritisasi baru berhasil jika publik menerimanya. Survei Ipsos pada akhir September 2026 menemukan 48 persen orang dewasa Inggris tidak mau berperang demi negaranya dalam keadaan apa pun. Pada saat yang sama, 51 persen responden mendukung kenaikan belanja pertahanan. Publik setuju membayar, tetapi enggan maju ke medan tempur.

Narasi Inggris perang tentu harus diuji dengan kondisi riil angkatan bersenjata. Streeting sendiri mengakui jumlah tentara Inggris berada di titik terendah sejak era Perang Napoleon. Ia menyalahkan pemerintahan Konservatif sebelumnya yang gagal memenuhi semua target rekrutmen. Moral prajurit yang merosot juga ikut ia soroti.

Persoalan personel tidak bisa diselesaikan hanya dengan uang. Merekrut, melatih, dan mempertahankan prajurit membutuhkan waktu yang tidak singkat. Tiga tahun adalah tenggat yang sangat ketat untuk membangun kembali kekuatan darat. Di titik inilah jarak antara target politik dan kemampuan nyata paling terasa.

Dari sisi anggaran, pemerintahan Burnham berjanji menaikkan belanja pertahanan menjadi 3 persen dari PDB pada 2030. Target berikutnya adalah 3,5 persen pada 2035 sesuai komitmen NATO. Kantor Tanggung Jawab Anggaran (OBR) memperkirakan target 3 persen butuh tambahan sekitar 17,3 miliar pound pada 2029/2030.

Dalam Anggaran Musim Gugur pada 28 Oktober lalu, Kanselir John Healey menyatakan Rencana Investasi Pertahanan didanai penuh. Rencana itu mendapat tambahan 15 miliar pound di atas belanja yang sudah disepakati. Ironisnya, Healey pernah mundur dari kursi menteri pertahanan pada Juni lalu karena menilai Kementerian Keuangan enggan menyediakan dana yang cukup.

Streeting mengakui kenaikan belanja militer berarti ada pos lain yang harus dikorbankan. Di luar anggaran rutin, pemerintah menyiapkan investasi dan pinjaman hingga 5 miliar pound melalui National Wealth Fund dan British Business Bank. Dana itu diarahkan ke industri pertahanan dan teknologi guna ganda. Inggris juga mengucurkan paket bantuan senilai 10 miliar pound untuk Ukraina.

Kritik terhadap narasi Inggris perang datang dari dua arah. Kelompok pertama menilai pemerintah masih terlalu berhitung dan terlambat bergerak. Sejumlah mantan jenderal, misalnya, menilai Inggris belum siap berperang karena anggaran terus ditunda. Kelompok kedua justru khawatir retorika perang dipakai untuk membenarkan pemangkasan belanja sosial.

Dari kacamata teori, kedua kritik itu sama pentingnya. Deterensi yang setengah hati berisiko dibaca lawan sebagai tanda kelemahan. Sebaliknya, sekuritisasi yang berlebihan bisa menggerus kepercayaan publik dan memperuncing dilema keamanan. Inggris harus menemukan titik seimbang di antara keduanya.

Ada pula risiko komunikasi yang perlu diwaspadai. Peringatan yang terus diulang tanpa langkah konkret bisa melahirkan kelelahan publik. Pemerintah memang sudah mengusulkan hukuman penjara yang lebih berat bagi pelaku sabotase infrastruktur vital. Langkah terukur semacam itu perlu diperbanyak agar hitungan mundur tidak berhenti sebagai slogan.

Jadi, apakah Inggris siap perang? Jawabannya, belum sepenuhnya. Inggris punya arah kebijakan, komitmen anggaran, dan sekutu yang solid di NATO. Namun jumlah personel, kesiapan industri, dan dukungan publik masih tertinggal dari retorika yang dibangun pemerintah.

Hitungan mundur 1.000 hari pada akhirnya menjadi ujian bagi pemerintahan Burnham. Jika persiapan berjalan konsisten, peringatan Streeting bisa menjadi alasan perang itu tidak pernah terjadi. Jika gagal, ramalan tersebut bisa berubah menjadi kenyataan yang jauh lebih mahal bagi Inggris dan Eropa.

(Assalimi)