Hari Sumpah Pemuda ke-98 tahun ini mengusung tema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia”. Tema itu indah, tetapi sejarah mengajarkan bahwa tema yang indah tak otomatis melahirkan generasi yang tangguh. Pada 1928, para pemuda tidak menunggu bonus demografi. Mereka menciptakan sesuatu yang lebih langka: imajinasi tentang satu bangsa di antara ratusan etnis dan bahasa. Ikrar itu menjadi bukti bahwa pemuda yang punya gagasan bisa mengubah sejarah. Pertanyaannya, apakah pemuda hari ini sedang diberi ruang untuk melakukan hal serupa, atau sekadar dijadikan hiasan pidato setiap 28 Oktober?
Bonus Demografi Bukan Takdir
Secara angka, Indonesia punya modal besar. Data kependudukan semester I 2026 mencatat sekitar 201 juta jiwa atau 69,3 persen penduduk berada pada usia produktif. Namun literatur ekonomi demografi, sejak Bloom dan Williamson, menegaskan bahwa bonus demografi bersifat bersyarat. Banyaknya penduduk usia kerja hanya menjadi dividen apabila mereka terdidik, sehat, dan terserap lapangan kerja produktif. Tanpa itu, ia berbalik menjadi beban sosial. Karena itu, bagi kita yang paling penting bukan jumlah pemuda, melainkan kualitas kesempatan yang tersedia bagi mereka.
Di titik inilah angka-angka menjadi tidak nyaman. BPS mencatat 9,9 juta dari 44,47 juta anak muda usia 15–24 tahun, atau sekitar 22,25 persen, berstatus NEET pada 2023, yakni tidak bersekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan. Pejabat pemerintah sendiri menyebut ketidakcocokan antara keterampilan dan kebutuhan pasar kerja sebagai penyebab utama. Bonus demografi tidak akan menunggu kita selesai berdebat, sebab puncaknya diperkirakan sekitar 2030, kurang dari lima tahun lagi.
Tiga Paradoks Generasi Muda
Pertama, paradoks pendidikan dan pekerjaan. Kita menyekolahkan lebih banyak orang, tetapi sistem pendidikan tidak otomatis menyerap lulusannya ke pasar kerja. Ijazah menjadi tiket yang tidak selalu laku, sementara dunia kerja berubah cepat oleh kecerdasan buatan (AI). Generasi muda pun mengungkapkan kecemasannya dengan bahasa mereka sendiri. Di media sosial, ungkapan “in this economy” dan tagar “Kabur Aja Dulu” sempat ramai sebagai ekspresi keresahan soal inflasi, pengangguran muda, dan peralihan teknologi. Menertawakan keresahan itu sebagai “mental lemah” adalah kesalahan diagnosis. Ia gejala dari kegagalan struktural.
Kedua, paradoks partisipasi. Negara gemar menyebut pemuda sebagai “agen perubahan”, tetapi ketika pemuda bersuara, responsnya sering defensif. Menjelang peringatan dua tahun pemerintahan, mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil turun ke jalan memprotes kebijakan ekonomi dan penanganan kebakaran hutan, juga banyak anak muda menyebut program makan gratis, kebakaran hutan, dan ekonomi sebagai sumber kekecewaan. Terlepas dari penilaian kita atas pemerintah, ada pelajaran konseptual di sini: pemuda yang kritis bukan ancaman bagi Indonesia Emas, melainkan prasyaratnya. Patriotisme tidak identik dengan kepatuhan. Para penyusun Sumpah Pemuda adalah kaum muda yang menggugat tatanan kolonial, bukan yang menyenangkannya.
Ketiga, paradoks konektivitas. Generasi ini yang paling terhubung secara digital, tetapi ruang digital kita juga dipenuhi polarisasi, perundungan, dan disinformasi. Ikrar “satu bahasa” 1928 menantang kita untuk bertanya: apakah algoritma kini justru memecah apa yang dulu dipersatukan bahasa?
Kontribusi yang Menentukan
Menyongsong 2045, generasi muda perlu mengambil empat peran yang konkret, bukan sekadar simbolik:
Pertama, produsen nilai tambah, bukan sekadar pencari kerja. Pemuda harus membangun kompetensi yang dibutuhkan ekonomi masa depan, mulai dari literasi digital, sains, vokasi, hingga kewirausahaan berbasis teknologi. Ini bukan romantisme wirausaha. Ini realisme: dalam ekonomi yang tidak mampu menciptakan cukup pekerjaan formal, kapasitas menciptakan nilai menjadi bentuk keamanan sosial.
Kedua, penjaga ruang publik. Pemuda adalah pengguna terbesar ruang digital, sehingga merekalah yang paling berkepentingan menjaganya. Berempati, sebagaimana digaungkan tema tahun ini, berarti menolak kebencian di kolom komentar dan membongkar hoaks sebelum menjadi massa.
Ketiga, pengawal demokrasi dan akuntabilitas. Indonesia Emas tidak mungkin dicapai oleh negara yang kebal kritik. Pemuda perlu terlibat dalam kebijakan melalui riset, advokasi, kerja organisasi, dan partisipasi pemilu, bukan hanya lewat unggahan sesaat. Kritik yang berbasis data lebih sulit diabaikan daripada kemarahan yang viral.
Keempat, penjaga keberlanjutan. Kebakaran hutan dan krisis iklim adalah hutang antargenerasi. Pemuda yang akan hidup di 2045 adalah pihak yang paling menanggung akibatnya, sehingga mereka berhak sekaligus berkewajiban menuntut tata kelola lingkungan yang bertanggung jawab.
Tanggung Jawab Negara dan Batas Retorika
Adil bagi semua pihak berarti mengakui bahwa pemuda tidak bisa dibebani sendirian. Pemerintah punya kewajiban menyediakan pendidikan yang relevan, pelatihan yang terhubung dengan industri, akses modal, dan ruang partisipasi yang aman. Pemerintah mengklaim telah menempuh sejumlah langkah untuk menekan angka NEET, dan klaim itu harus diuji dengan hasil, bukan dengan pidato. Sebaliknya, pemuda tidak boleh bersembunyi di balik keluhan struktural. Generasi sebelumnya juga menghadapi keterbatasan, dan pada akhirnya menghasilkan Sumpah 1928. Kritik terhadap negara dan tanggung jawab diri sendiri bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya harus berjalan beriringan.
Ada pula bahaya yang lebih halus: menjadikan “Generasi Emas” slogan yang mengaburkan masalah hari ini. Jika sepuluh juta anak muda tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak terlatih, maka berbicara tentang 2045 tanpa menjawab 2026 hanyalah nostalgia terhadap masa depan.
Dari Ikrar ke Kerja
Sumpah Pemuda mengajarkan bahwa persatuan bukan warisan, melainkan proyek yang terus dikerjakan. Hari ini, proyek itu bernama kompetensi, keberanian bersuara, dan empati yang diwujudkan dalam tindakan. Apakah bonus demografi menjadi lompatan atau beban, tidak ditentukan oleh jumlah kita, tetapi oleh keputusan yang diambil sekarang, oleh negara dan oleh pemuda sendiri.
Para pemuda 1928 tidak memiliki internet, gelar sarjana yang melimpah, ataupun anggaran negara. Mereka hanya punya keyakinan bahwa bangsa bisa dibayangkan, lalu dikerjakan. Generasi hari ini punya jauh lebih banyak. Yang tersisa untuk dibuktikan adalah apakah kita akan menggunakannya atau tidak.
Editor: Ikrima
