IBTimes.ID – Inovasi pendidikan berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat tengah disiapkan SMA Muhammadiyah 1 Kota Pasuruan. Menyambut penerimaan murid baru tahun ajaran 2027, sekolah ini merancang skema pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) menggunakan hasil pertanian dan perikanan, mulai dari sayuran, buah-buahan, hingga ikan. Terobosan tersebut diharapkan membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga petani dan nelayan yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Hal ini menjadi upaya sekolah menghadirkan pendidikan yang lebih inklusif. Selama ini, keterbatasan ekonomi keluarga kerap menjadi salah satu tantangan dalam mengakses pendidikan. Melalui skema tersebut, hasil produksi pertanian dan perikanan milik orang tua siswa dapat menjadi alternatif pembayaran biaya sekolah.
Mekanismenya, komoditas yang diserahkan akan diperhitungkan berdasarkan nilai tertentu untuk memenuhi kewajiban SPP. Selanjutnya, hasil pertanian dan perikanan tersebut akan dipasarkan melalui jaringan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), ‘Aisyiyah, hingga pasar tradisional.
Rencana ini dibahas dalam rapat panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) bersama jajaran guru pada Jumat (30/10/2026). Selain inovasi pembayaran, sekolah juga menyiapkan sejumlah kebijakan afirmatif, seperti keringanan biaya bagi siswa yatim, piatu, dan dhuafa serta fasilitas antar-jemput bagi siswa yang mengalami kendala transportasi.
Menghubungkan Pendidikan dengan Ekonomi Masyarakat
Ketua Panitia SPMB, Helmi, menyambut positif gagasan pembayaran SPP menggunakan hasil bumi dan laut tersebut.
Lebih dari sekadar alternatif pembayaran, gagasan ini berpotensi membangun ekosistem ekonomi yang menghubungkan lembaga pendidikan dengan masyarakat produktif. Petani dan nelayan tidak hanya memperoleh kesempatan menyekolahkan anak-anak mereka, tetapi juga berpeluang mendapatkan akses pemasaran bagi hasil produksi.
Dalam konteks ini, jaringan AUM dan ‘Aisyiyah dapat memainkan peran strategis sebagai penghubung antara hasil produksi masyarakat dan pasar. Sekolah pun berpeluang menjadi bagian dari solusi atas persoalan ekonomi keluarga, bukan semata-mata institusi yang menyediakan layanan pendidikan.
Model ini sekaligus memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.
Meski demikian, rencana pembayaran SPP menggunakan hasil pertanian dan perikanan masih membutuhkan pematangan. Sekolah perlu menyusun mekanisme penentuan harga komoditas, standar kualitas hasil panen, kesesuaian nilai dengan kewajiban SPP, hingga sistem distribusi dan pemasaran agar pelaksanaannya berlangsung transparan dan berkelanjutan.
Target 100 Siswa Baru pada 2027
Selain menyiapkan inovasi pembayaran, SMA Muhammadiyah 1 Kota Pasuruan juga merancang kemitraan dengan sejumlah pondok pesantren di wilayah Pasuruan Raya. Kerja sama tersebut diharapkan memperluas jangkauan penerimaan murid baru sekaligus memperkuat hubungan pendidikan antara sekolah dan pesantren.
Melalui berbagai terobosan tersebut, sekolah menargetkan penerimaan 100 siswa baru pada tahun ajaran 2027.
Inovasi ini dapat menjadi praktik baik bagi pengembangan pendidikan Muhammadiyah, khususnya dalam menghadirkan layanan pendidikan yang berpihak kepada masyarakat kecil.
Pendidikan tidak semestinya hanya dapat diakses oleh keluarga yang memiliki kemampuan finansial. Dengan menghubungkan pendidikan, potensi ekonomi lokal, dan solidaritas sosial, sekolah dapat mengambil peran lebih luas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (NS)
